Hanya Kasir, Bantah Embat Rp 2 Miliar

 
MALANG – Nanik Indrawati alias Suparmie, 53 tahun, staf keuangan yang dilaporkan PT Sapta Tunggal Surya Abadi ke Polres Makota, membantah gelapkan uang. Dia juga membantah laporan direktur PT Sapta Tunggal Surya Abadi, Aji Prayitno kepada Polres Makota tentang dugaan penggelapan uang pembebasan lahan yang nilainya Rp 2 miliar.
Wanita yang tinggal di PBI, Kelurahan  Purwodadi, Kecamatan Blimbing ini, hanya kasir dan bukan ketua tim pembebasan lahan seperti yang dituduhkan pelapor. 
“Klien kami, Nanik Indrawati sudah bekerja 27 tahun di PT itu dan bukan sebagai ketua tim pembebasan lahan. Tapi bertugas sebagai kasir pembayaran setelah di-acc oleh direktur PT Sapta Tunggal Surya Abadi, Aji Prayitno,” kata Gunadi Handoko, penasehat hukum Suparmie, kepada wartawan di kantornya di Jalan Semeru, siang kemarin.
Kasus ini berawal dari hilangnya uang sebesar Rp 2 miliar setelah ada transaksi pembebasan lahan oleh PT Sapta Tunggal Surya Abadi untuk pembangunan perumahan Ciputra. Dalam laporan ke perusahaan, luas lahan yang dibebaskan 1,3 hektare dengan harga Rp 350 ribu sejumlah total Rp 4,6 miliar.
Sedangkan, harga yang disepakati dengan penjual lahan hanya 1,2 hektare dengan harga Rp 225 ribu, sejumlah total Rp 2,6 miliar. Sehingga, ada selisih uang Rp 2 miliar yang diambil dari keuangan perusahaan yang tak terbayarkan. Inilah uang yang dituduhkan diambil oleh Suparmie oleh pelapor ke Polres Makota.
Gunadi menyebut, kliennya tidak punya wewenang dalam melakukan transaksi dan negosiasi pembelian lahan. Karena, menurut Suparmie, tugas pembebasan lahan, diinstruksikan oleh direktur PT Sapta Tunggal Surya Abadi, Aji Prayitno. 
Sementara, petugas perusahaan yang berada di lapangan untuk pembebasan lahan, adalah pria bernama Elang, bukan Suparmie.
“Saudara Elang sudah meninggal. Dia bertugas di lapangan mencari lahan, serta negosiasi dengan penjual tanah. Klien kami, sama sekali tidak pernah turun ke lapangan. Saat terjadi sepakat harga jual lahan, almarhum Elang juga lapor ke direktur, klien kami tak dilibatkan,” tambah Gunadi.
Sehingga, dia menolak tuduhan bahwa Suparmie memanipulasi lebar pembelian lahan serta harga jual kepada petani untuk mengantongi uang selisih yang dikeluarkan perusahaan. Gunadi lalu menunjukkan berbagai bukti, bahwa Suparmie tak pernah turun langsung ke lapangan, apalagi bernegosiasi dengan penjual lahan.
“Ini ada akta jual beli tanah, yang sudah ditandatangani di hadapan notaris. Lahan milik Saiman ini yang dijadikan dasar laporan ke Polres Makota. Penandatangan akta ini, adalah Aji Prayitno, bukan Suparmie. Nilai jual beli tanahnya, Rp 2 miliar,” sambung Gunadi. 
Tentang tuduhan bahwa kliennya juga terlibat dalam penggelapan uang perusahaan total Rp 22 miliar, Gunadi membantah.
“Klien kami hanya kasir yang punya kewenangan terbatas dalam korporasi besar seperti PT Sapta Tunggal Surya Abadi, tidak mungkin melakukan perbuatan merugikan perusahaan sebesar Rp 22 miliar, dari 27 transaksi,” tambahnya. 
Terkait tuduhan kliennya menolak menanggapi panggilan polisi, Gunadi juga membantah. Menurutnya, kliennya baru menerima satu kali panggilan, yaitu pada 15 Juli 2017. Karena mengaku sedang mengurus orangtua yang baru operasi, kliennya memohon penundaan pemeriksaan, dan akhirnya datang Rabu lalu. 
Sebaliknya, Gunadi menyebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dokumen transaksi jual beli lahan yang diduga mengarah kepada korupsi dan pengemplangan pajak.
“Kami menemukan data dari akta jual beli. Ini mengarah pada tindak pidana korupsi, terkait pembayaran pajak jual beli, yang berpotensi merugikan negara. Harga riil yang dibayar kepada penjual, tak sama dengan harga akta jual beli pelepasan hak,” katanya. 
Gunadi akan meminta perlindungan hukum untuk kliennya ke Mabes Polri agar Suparmie mendapat keadilan serta mengungkap pelaku sesungguhnya yang menuduh kliennya melakukan penggelapan.
Sementara, General Manager PT Sapta Tunggal Surya Abadi, Hani Irwanto menegaskan terlapor Suparmie adalah pelaku utama yang diduga menggelapkan uang perusahaan dari transaksi tanah. “Ini dilakukan oleh kasir, Suparmie atau Nanik Indrawati. Ada suara dari petani, melapor ke kantor, ada suara nilai transaksi kurang tepat dalam pembebasan lahan. Kami selidiki, dan akhirnya laporkan Suparmie ke kepolisian. Ini sengaja mark up, mark up harga dan luas tanah,” tuturnya.(fin/jon) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...