Unikama Tunggu Keputusan Kemenristekdikti


 
MALANG - Civitas akademika Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) menunggu keputusan Kemenristekdikti untuk penyelesaian konflik yang beberapa kali terjadi, karena perebutan kekuasaan di pengurus PPLP-PT PGRI Unikama. 
Ini diputuskan setelah mediasi yang dilakukan di Kopertis Wilayah VII Jatim, gagal mencapai kata sepakat. Soedja’i, Ketua PPLP-PT PGRI Unikama menolak mediasi tersebut karena rivalnya, Christea Frisdiantara dianggap sudah dipecat dari keanggotaan PGRI. Hal ini diungkapkan Rektor Unikama, Dr. Pieter Sahertian. 
“Pak Soedja’i meminta saya untuk memberikan keterangan terkait hasil mediasi di Kopertis,” tuturnya. Soedja’i, kata dia, tidak mau melakukan mediasi dengan pihak yang bukan di bawah naungan PGRI.
“Unikama didirikan di bawah naungan PGRI. Pak Cristea bukan orang PGRI. Dia sudah dipecat,” ungkapnya.
Apalagi, Christea tidak mau mengakui PGRI.
“Tapi, atribut ataupun surat menyurat yang dipakai masih menggunakan nama PGRI,” terangnya.
Pieter sendiri berharap, Kemenristekdikti yang juga memediasi masalah ini, memberikan keputusan yang adil. “Harapan kita seperti itu,” kata dia.
Sehingga sekitar 8.000 mahasiswa tetap mendapatkan layanan dari universitas. Pieter juga berharap Kemenristekdikti tidak mengambil keputusan seperti men-down grade atau menutup sistem pendidikan Unikama.
“Bisa merugikan mahasiswa, dosen dan karyawan yang bekerja di sini. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,” harapnya..
Dihubungi terpisah, Cristea juga meminta Kemenristekdikti memutuskan sesuai hukum dan Undang-undang. Alasannya, karena Kopertis hanya memberikan layanan pada rektor yang diangkat PPLP-PT PGRI.
Cristea menguraikan poin-poin mediasi yang digelar Kemenristekdikti di Kopertis Wilayah VII Jatim. Menurut dia dalam proses mediasi itu, Soedja’i dianggap banyak berbohong karena hanya mementingkan dirinya sendiri.
Dia contohkan soal alasan tidak mau bermediasi dengan pihak yang tak ada di bawah naungan PGRI.
“Yang pegang Kemenkumhan saya. Tak masalah saya dipecat dari PGRI, karena memang tak ada ikatan hukum secara kelembagaan,” ujar dia. (mar)

Berita Lainnya :

loading...