Didik: Harus Tangani Serius ADD Druju


 
MALANG - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, meminta masalah dugaan penyalahgunaan ADD di Desa Druju, Sumbermanjing Wetan ditangani serius. Baik Kepolisian, Inspektorat Kabupaten Malang dan Kejaksaan harus tegas. Ini disampaikannya kemarin kepada Malang Post. 
“Kami minta Polisi dan Inspektorat tegas dalam menangani masalah ini. Termasuk Kejaksaan Negeri Kepanjen, mungkin bisa turun untuk melakukan penyelidikan,” tegas Didik Gatot Subroto. 
Menurut dia, terkait dengan masalah dugaan penyalahgunaan ADD yang dilakukan Kepala Desa Druju, Mujiono, memang tidak bisa lepas dari Inspektorat.  Inspektorat harus tegas, tidak sekadar memberi pembinaan kepada kades, tetapi juga sanksi jika memang Kades terbukti bersalah. 
"Berkas-berkas temuan pelanggaran dari Inspektorat, mungkin bisa disampaikan kepada penyidik Kepolisian, untuk menambah bukti terkait dugaan penyelewengan ADD itu. Saya tentu mendukung langkah warga, jika memang dugaan penyalahgunaan ADD oleh Kades Druju itu benar," jelasnya. 
Terkait dengan lahan kas desa yang disewakan oleh Kades, untuk jalan proyek penambangan batu, seharusnya uang sewa masuk ke APBdes. Itupun untuk penyewaannya harus ada persetujuan dari BPD. 
"Jika itu tidak dilakukan maka ada pelanggaran yang dilakukan Kades. Dan Kejaksaan Negeri Kepanjen bisa turun untuk menyelidikinya," ungkap politisi dari Partai PDI-Perjuangan ini.  Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Druju, berkirim surat ke Polres Malang pada 20 Maret lalu. Warga menagih perkembangan penyidikan dugaan penyalahgunaan ADD tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan Kades Druju, Mujiono.
Pasalnya sejak dilaporkan tanggal 27 Juni 2015 lalu, kasusnya ngendon dan tidak ada tindaklanjut. Selain itu, warga juga akan mengusut soal penggunaan ADD tahun 2015, 2016 dan 2017. 
Pasalnya selama tiga tahun itu, anggaran bantuan dari pemerintah tidak jelas peruntukannya untuk apa. Termasuk lahan kas desa yang disewakan oleh Kades untuk jalan penambangan batu, tidak diketahui larinya kemana. Padahal nominalnya cukup besar sekitar Rp 600 juta. 
Rachman Sulaiman, SH, pengacara warga Desa Druju, kembali menegaskan bahwa Senin besok, dirinya akan mendampingi beberapa perwakilan warga untuk mendatangi BPKP Jawa Timur di Surabaya. Warga akan menyerahkan surat permintaan supaya BPKP turun untuk mengaudit penggunaan ADD tahun 2015, 2016 dan 2017 di Desa Druju. 
Hasil audit dari BPKP tersebut, nantinya akan dijadikan salah satu alat bukti bagi warga untuk kembali melaporkan Kades Druju, terkait penyelewengan ADD 2015, 2016 dan 2017. Disamping warga juga akan melaporkan terkait lahan desa yang disewakan untuk penambangan batu. 
"Karena selama tiga tahun sama sekali tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal setiap tahunnya besarnya ADD yang turun sekitar Rp 1,1 miliar. Contoh kecilnya adalah selama tiga tahun ini, Linmas tidak pernah mendapat seragam. Dana kesenian dan pembinaan generasi muda juga tidak ada," papar Rachman. (agp/mar)

Berita Lainnya :