Jarot Edy Sulistyono Divonis 2 Tahun Penjara, Sanksi Menunggu


MALANG - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Putusan hakim di PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Atas vonisnya, Jarot meminta waktu tujuh hari untuk memutuskan akan melakukan upaya hukum atau tidak.
Hal ini dilontarkan Kuasa Hukum Jarot, Haris Fajar SH Mhum kepada Malang Post usai siding putusan Jarot. “Pak Jarot minta waktu 7 hari karena akan melakukan konsultasi dengan keluarganya,” ungkap Haris.
Sebelumnya dalam siding putusannya, Majelis Hakim yang diketuai H. R. Unggul Warsito, menolak pleidoi yang diajukan jarot dua minggu sebelumnya. Hakim kemudian menyatakan Jarot turut terlibat dalam suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggran 2015. Di mana disebutkan dalam pertimbangan hakim yang menyatakan jika Jarot berperan sebagai penyedia atau pemberi uang suap.
Jarot dinyatakan terbukti telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta, kepada M. Arief Wicaksono.
 “Mengadili menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan pidana dengan penjara 2 tahun 8 bulan dengan denda sebesar Rp 100 Juta subsider 3 bulan,” tegas Ketua Majelis Hakim Unggul saat membacakan vonis. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan JPU yang diajukan sebelumnya yakni kurungan penjara 4 tahun.
Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Jarot, Haris, mengungkapkan jika Jarot lebih memilih apa yang diputuskan keluarganya terkait vonis yang dijatuhkan pada dirinya.
Meski begitu kuasa hukum memberikan opsi yang ada. Jika memang Jarot dan keluarga memutuskan untuk melakukan upaya hukum lain, yakni banding.
“Kami tidak menyarankan banding. Tetapi opsi itu ada. Karena ada bahan yang bisa dibuat untuk mengajukan banding,” papar Haris.
Bahan yang dimaksud adalah fakta persidangan saat saksi Tedy S. Sumarna dihadirkan dalam persidangan. Dimana Tedy menyatakan jika uang Rp 700 juta yang dimaksud tidak pernah berhenti di Jarot.
Kesaksian Tedy tersebut menyebutkan jika uang tersebut tidak dapat diberikan langsung pada Arief karena ia tidak memiliki akses untuk menghubungi Arief yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Malang.
“Dia (Jarot,red) hanya dimintakan untuk menghubungi Arief. Sudah itu saja, uang tidak berhenti di Jarot,” tandasnya.
Fakta persidangan inilah yang dapat dijadikan bahan banding oleh kuasa hukum Jarot. Meski begitu, kuasa hukum tetap menghormati keputusan pribadi Jarot untuk melakukan konsultasi dengan keluarganya selama 7 hari tersebut.
“Banding atau gaknya tergantung Jarot sendiri nanti,” tegasnya.

Berita Lainnya :