Pimpinan Dewan Akhirnya Ditahan


MALANG – DPRD Kota Malang positif tidak memiliki pimpinan dewan dan alat kelengkapannya. Itu menyusul dengan ditahannya Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim oleh KPK, Jumat (6/4) petang .  DPRD dan Pemerintah Kota Malang disebut saat ini dalam kondisi stagnan dan lumpuh. Dipastikan tidak ada inovasi pada tahun ini hingga tahun depan.
Ya, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap tiga unsur pimpinan DPRD Kota Malang, yaitu H. M. Zainuddin, Rahayu Sugiharti juga Wiwik Hendri Astuti. Dan dengan ditahannya Hakim, maka total anggota DPRD Kota Malang yang berada dalam jeruji besi karena dugaan kasus suap ini adalah 19 orang.
Melihat kondisi tersebut, maka roda pemerintahan Kota Malang terancam sulit berjalan, atau kata lain mengalami stagnasi. Tidak main-main, jika pemerintah pusat tak segera membuat kebijakan, maka Kota Malang pun mengalami kondisi yang stagnan hingga tahun depan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua PP Otoda FHUB,  Ngesti Dwi Prasetyo. Di mana dengan jumlah anggota DPRD yang tersisa ini, maka sangat sulit roda parlemen berjalan.
”Kalau ini dibiarkan terus, maka saya prediksi  saya dua tahun ke depan,  Kota Malang terjadi stagnasi,’’ katanya.
Dia menyebutkan, jika konsolidasi dan kebijakan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP)  tidak akan terlaksana dengan optimal, seiring dengan prahara yang  terjadi terhadap anggota DPRD Kota Malang.
”Roda pemerintahan tetap berjalan. Layanan tetap ada, tapi pembangunan, atau inovasi sulit dilakukan, jika kondisi tetap seperti ini,’’ katanya.
Ngesti pun menjelaskan, fungsi anggota DPRD, yaitu  membahas anggaran, legislasi dan pengawasan. Dari ketiga hal tersebut DPRD memiliki peran dan fungsi yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan kota Malang. Jika DPRD pincang, maka sistem yang ada akan terganggu.
”Pemerintah Kota Malang tak bisa berjalan sendirian. Saat membahas anggaran contohnya, Pemkot tak bisa berdiri sendiri. Pembahasan anggaran dilakukan bersama dengan anggota DPRD. Tapi jika kondisi DPRD nya seperti ini, maka pembahasan anggaran pun tak bisa berjalan, alias stagnan,’’ urainya.
Ngesti kembali melanjutkan, jika dalam pembahasan anggaran tak bisa dilakukan, maka aturan menyebutkan Pemkot Malang akan menggunakan anggaran dari APBD tahun sebelumnya. Tapi demikian, pada anggaran tahun sebelumnya belanja yang diperbolehkan hanya belanja tetap. Sedangkan belaja pembangunan tak diperbolehkan.
”Lha ya itu namanya stagnan. Pemerintah Kota Malang akan berjalan di tempat, karena tak ada perubahan apapun jika kondisi ini tak cepat diambil sikap,’’ tegasnya.
Perlu diketahui total  jumlah anggota DPRD Kota Malang 45 orang. Sementara yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan 19 orang. Melihat fakta tersebut, maka tersisa 26 orang. Jumlah tersebut tidak memenuhi kuorum untuk sidang paripurna dengan agenda pengesahan maupun melantik atapun menghentikan seseorang.
Mengacu pada peraturan DPRD Kota Malang nomo 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang, sidang paripurna mencapai kuorum jika dihadiri 2/3 dari total anggota DPRD Kota Malang, atau 30 orang.
Termasuk dengan agenda saat ini, yaitu pembahasan LPJK akhir tahun anggaran 2017. Di mana meskipun Pansus telah terbentuk, namun hasil dari pembahasan tersebut tak akan dapat disahkan mengingat jumlah anggota DPRD yang tersisa tak memenuhi kuorum.
”Pembahasannya bisa dilakukan secara cepat, bisa dua minggu atau paling lambat satu bulan, oleh Pansus. Tapi LKPJ ini sendiri kan kemudian diperdakan, nah ini sulit. Mengingat untuk penetapan Perda ini wajib dihadiri 2/3 anggota DPRD,’’ jelas Abd Hakim saat diwawancara Malang Post usai pelaksanaan sidang paripurna dengan agenda Sambutan walikota dalam rangka Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 beberapa waktu lalu.
Begitu juga dengan pembahasan ranperda lainnya, akan terhenti saat proses pengesahan. Itu karena jumlah total anggota DPRD tak mencapai kuorum.
Salah satu anggota DPRD Kota Malang pun mengatakan yang sama. Sekalipun Pansus melakukan pembahasan dan dari pembahasan itu dihasilkan beragam rekomendasi, tapi LKPJ tersebut akan akan dapat disahkan, mengungat jumlah anggota DPRD yang tidak mencapai kuorum.
”Persoalannya tak hanya pada ketidak hadiran pimpinan. Tapi jumlah total anggota DPRD ini juga menjadi pertimbangan tak bisa diambilnya keputusan apapun,’’ ungkapnya.

Berita Lainnya :

loading...