Setahun Mengaku Ditelantarkan Perusahaan

 
MALANG - Wignyo Sasono, 44, mengaku ditelantarkan oleh PT. Greenfields Indonesia di Ngajum, tempatnya bekerja. Selama setahun ini, statusnya di perusahaan susu itu tidak dijelas. Tidak ada PHK, tetapi dirumahkan tanpa ada kejelasan gaji. 
"Sudah hampir setahun ini, nasib saya seperti terkatung-katung dan tidak jelas. Saya seperti ditelantarkan, padahal tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK)," ungkap Wignyo Sasono di Media Center Polres Malang. 
Warga Dusun Sumberkunci, Desa Babadan, Ngajum ini bekerja di PT. Greenfields Indonesia sejak 3 Januari 1997. Selama sekitar dua tahun bekerja, statusnya sudah menjadi karyawan tetap. Terakhir ia bekerja sebagai petugas kebersihan kandang. 
Pada bulan Desember 2016, pihak perusahaan mengumpulkan karyawan dalam sebuah ruangan. Termasuk Wignyo. Perusahaan menyampaikan ada program pensiun dini. Para karyawan pun diberikan selembar surat permohonan pensiun dini untuk diisi bagi yang berminat. 
"Saya diberi surat permohonan pensiun dini itu, oleh Supervisor Agus Imam Mulyono," jelasnya. 
Ada sekitar 200 karyawan yang mengisi surat permohonan pensiun dini. Mereka yang mengajukan, kemudian dipanggil untuk mengisi surat pengunduran diri. 
"Mereka memang dapat pesangon, tetapi tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan sekarang mereka banyak yang kecewa," ujar Wignyo. 
Namun, tidak dengan dirinya. Wignyo mengaku tidak mau mengisi surat permohonan pensiun dini. Karena tidak mengajukan, pada 17 Desember 2016 ia dipanggil oleh HRD Eva Yuliana. Pemanggilannya membicarakan terkait PHK diri Wignyo. 
"Saya bertanya kenapa di PHK dan apa salah saya, tetapi malah dibalik kalau saya tidak memiliki kapasitas terkait PHK itu. Saya tetap menolak di PHK, karena tidak ada kesalahan," tuturnya. 
Kemudian pada 20 Desember 2016, Wignyo kembali dipanggil oleh HRD. Ia diberi surat skorsing pembebasan tugas. Artinya Wignyo dirumahkan oleh perusahaan.
"Nama saya dipasang di pos security dan tidak boleh masuk. Katanya saya indisipliner dianggap menentang kebijakan perusahaan," terang dia. 
Karena tidak ada kejelasan nasibnya, pada 26 Januari 2017, Wignyo mengadukan ke Disnakertrans Kabupaten Malang. Mediasi dengan perusahaan pun dilakukan pada bulan April 2017. Hasil mediasi, bahwa Wignyo tetap tidak mau di PHK. 
Dan perusahaan akan memberikan gaji dan hak Wignyo, ketika kedua pihak ada kata mufakat.  Tetapi karena ditunggu tidak ada kejelasannya, Wignyo pun berkirim surat ke PT. Greenfields Indonesia, dengan mengancam akan mengajak karyawan lain untuk melakukan aksi solidaritas dengan memblokir jalan. 
"Dari surat itu, pada bulan Juni 2017 saya dipanggil oleh perusahaan dan langsung diberi uang gaji selama enam bulan mulai Januari sampai Juni, termasuk THR tahun 2017. Tetapi yang seharusnya saya terima sekitar Rp 21 juta, hanya menerima Rp 16 juta karena dipotong utang koperasi. Tetapi setelah itu, sampai sekarang tidak ada kejelasan lagi," paparnya. 
Terpisah HRD PT. Greenfields Indonesia, Eva Yuliana, mengatakan bahwa Wignyo Sasono, memang sudah proses PHK sejak akhir 2016. Alasannya karena Wignyo dianggap melakukan indisipliner atau tidak performance. Tetapi keputusan PHK  dari perusahaan disanggah oleh Wignyo. 
"Dari situ, kami juga sudah mulai mencari jalan damai dengan diskusi ke Disnakertrans Kabupaten Malang. Termasuk sampai tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya," terang Eva Yuliana. 
Hasil dari mediasi dan putusan PHI yang keluar pada bulan Maret lalu, menyatakan bahwa Wignyo memang salah dan indisipliner. Perusahaan pun berhak melakukan PHK karena memang Wignyo terbukti indisipliner. Dan perusahaan memberikan kompensasi kepada Wignyo, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. 
Namun Wignyo, tidak puas dengan putusan PHI tersebut. Wignyo pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Proses kasasi inipun masih dalam proses yang membutuhkan waktu lama. Dan selama proses kasasi, perusahaan juga tidak bisa berbuat apa-apa karena harus menunggu keputusan MA. 
"Sebetulnya, kalau yang bersangkutan menghormati keputusan PHI, pastinya perusahaan akan memenuhi haknya. Tetapi karena dia mengajukan kasasi lantaran tidak puas, perusahaan pun harus menunggu keputusan MA," tegas Eva Yuliana. (agp/jon/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :