Warga Druju Kirim Surat 'Cinta' ke Jokowi dan Bupati

 
MALANG - Masyarakat Desa Druju, berkirim surat ke Bupati Malang dengan tembusan Presiden RI Joko Widodo. Mereka meminta pemerintah memblokir atau menangguhkan pencairan dana ADD tahun 2018 untuk desanya. Surat untuk Jokowi, dikirim melalui Kantor Pos Kepanjen, Jumat (27/4) sore. 
Jika permohonan warga ini dikabulkan, maka menjadi kali pertamanya ADD bisa ditangguhkan sejak program pemerintah ini disalurkan pada 2013 lalu. Warga mengajukan penangguhan, lantaran khawatir dana bantuan dari pemerintah untuk pembangunan desa tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi.  
Langkah masyarakat Desa Druju ini, juga sebagai upaya mereka 'menghukum' Kepala Desa Druju, Mujiono. Pasalnya sejak pencairan ADD mulai tahun 2013, banyak anggaran yang peruntukannya tidak jelas, atau disalahgunakan oleh sang Kades. 
"Kami yang berkirim surat ini, mewakili masyarakat Desa Druju. Kami berharap surat penangguhan pencairan ADD tahun 2018 di Desa Druju, bisa diperhatikan dan pencairannya ditangguhkan," ungkap Eka Nurjana yang dibenarkan Wasiati, perwakilan warga Desa Druju. 
Dalam surat yang dikirim ke Presiden Jokowi, dijelaskan bahwa di Desa Druju, banyak sekali dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Mujiono. Pertama adalah soal penyelewengan ADD tahun 2013 dan 2014. Dugaan penyimpangan ini, sudah dilaporkan ke Polres Malang pada 2015 dan sekarang sedang proses penyidikan. 
Kemudian juga dugaan penyimpangan ADD tahun 2015, 2016 dan 2017. Warga soal dugaan ini masih mengajukan ke BPKP Jawa Timur, untuk turun melakukan audit. Juga penyewaan lahan khas desa untuk penambangan batu yang nilainya sekitar Rp 600 juta, tidak jelas peruntukkannya. 
"Kami sangat berharap surat bisa diterima Pak Jokowi. Karena setiap tahun ADD yang nilainya sekitar Rp 1 miliar, sama sekali tidak ada wujudnya. Warga tidak menikmati ada pembangunan dan perubahan desa atas dana dari pemerintah tersebut," terangnya sembari menunjukkan bukti resi pengiriman dari Kantor Pos. 
Rachman Sulaiman, SH,  pengacara warga Desa Druju, yang kemarin ikut mendampingi mengatakan berharap surat yang dikirim oleh masyarakat bisa diperhatikan. Selain tembusan ke Presiden Jokowi, juga kepada Menteri Keuangan, BPK RI, Gubernur Jawa Timur, Kepala BPKB Jatim, Kapolda Jatim, Kapolres Malang, DPRD Kabupaten Malang dan Kepala Inspektorat. 
"Semua surat kami kirimkan hari ini (kemarin, red). Untuk surat kepada Presiden, Menteri Keuangan dan BPK RI termasuk Kapolda Jatim dan Gubernur Jatim, kami kirimkan lewat Kantor Pos. Surat ditandatangani oleh perwakilan warga Druju," jelas Rachman Sulaiman. 
Ia menegaskan, setelah laporan dugaan penyelewengan ADD tahun 2013 dan 2014 yang dilaporkan warga ke Polres Malang, sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Kepanjen, warga akan menyusulkan laporan dugaan korupsi lainnya. Yaitu penyelewengan ADD tahun 2015, 2016 dan 2017 yang juga diselewengkan oleh Kades Druju, Mujiono. 
"Surat penangguhan pencairan ADD 2018 ini, kami ajukan supaya tidak terjadi lagi penyelewengan. Karena dana ADD sebelumnya, sama sekali tidak ada wujud pembangunannya di desa. Padahal ADD itu bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk mensejahterahkan masyarakat desa melalui program pembangunan," paparnya.(agp/jon/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...