Kejaksaan Penjarakan Kabid Parkir Kota Malang M. Syamsul Arifin


MALANG - Karir panjang Kabid Parkir Dishub Kota Malang M. Syamsul Arifin selama belasan tahun berakhir. Pria yang disebut sebagai penguasa parkir Kota Malang ini, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang. Ia dijerat kasus dugaan korupsi retribusi senilai Rp 600 juta. Senin 7 Mei 2018, Syamsul resmi menjadi tersangka Kejari Malang dan ditahan di LP Lowokwaru.
Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Amran Lakoni menegaskan bahwa telah cukup bukti untuk menahan Syamsul pada hari Senin (7/5) sore. Kasus itu telah melalui tahap penyelidikan, Kejaksaan juga mengantongi cukup bukti dan keterangan saksi, untuk menahan Syamsul.
“Dugaan kerugian negara Rp 600 juta, dan masih bisa berkembang,” tegas Amran ditemui di ruang kerjanya kemarin pagi.
Penahanan sosok penguasa parkir Kota Malang itu menjadi gebrakan yang mengejutkan. Karena, sebelumnya tidak pernah ada yang bisa mengusik posisi Syamsul sebagai birokrat di bidang parkir Kota Malang. Syamsul telah menjadi sosok paling berpengaruh dalam bidang parkir Kota Malang sejak tahun 2002.
Pada masa akhir kepemimpinan Wali Kota Suyitno, Syamsul telah berkibar dan menata sistem perparkiran Kota Malang. Sebelum tertangkap 7 Mei 2018 lalu, Syamsul telah mengendalikan parkir selama 16  tahun. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi ini, diduga berawal dari bocornya informasi dari internal institusi Dishub Kota Malang.
Informasi tersebut, didengar oleh Kejaksaan Negeri Malang. Kasi Pidsus Rakhmat Wahyu W akhirnya mendapat mandat menyelidiki kasus ini pada Desember 2017.  Kemudian pada Januari 2018, surat penyelidikan umum (Dikum) diterbitkan untuk mendalami informasi tersebut.
“Informasi kami dapat dari masyarakat tentang adanya dugaan praktik korupsi retribusi parkir,” kata Amran.
Dalam penyelidikan tersebut, Kejari Malang mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 orang. Mereka berasal dari internal Dishub Kota Malang maupun pihak ketiga di luar pemerintahan, yaitu para juru pungut retribusi parkir. Penyelidikan umum ini berlangsung selama 5 bulan.
Saat itu, status Syamsul masih sebagai saksi dan juga sempat diperiksa oleh Kejari Malang. Setelah lima bulan menjalankan penyelidikan, Amran mengatakan pihaknya mendapatkan bukti kuat yang mengarah kepada sosok Syamsul.
“Selain mengantongi keterangan saksi, ada dua alat bukti, misalnya saja buku register retribusi parkir, catatan ini dimulai November 2015, 2016 dan 2017,” tegas Amran.
Dalam pendalaman, penyidik Kejari Malang menemukan adanya selisih nilai retribusi yang disetorkan ke kas daerah, dengan catatan yang tertulis di barang bukti register itu. Menurut Amran, perhitungan sementara Kejari Malang menyebut ada selisih uang Rp 600 juta yang tak disetorkan ke Kas Daerah, dan diduga menjadi kerugian negara.
“Perhitungan kita sementara ini, ada selisih Rp 600 jutaan, yang kami duga menjadi kerugian negara karena tak disetorkan ke Kas Daerah. Bisa saja jumlah ini berkembang,” tambah Amran.
Temuan Kejari Malang mengarahkan penyelidikan secara spesifik kepada sosok Syamsul. Akhirnya, Amran menerbitkan surat penyelidikan khusus (Diksus) untuk memeriksa Syamsul.
Surat Diksus ini terbit pada 3 Mei 2018. Pada hari Senin 7 Mei 2018, pagi hari, Syamsul yang telah menerima panggilan dari Pidsus Kejari Malang, mendatangi kantor kejaksaan. Dia diperiksa mulai pagi hingga pukul 15.00 WIB. Pada hari Senin inilah, Syamsul ditetapkan dari saksi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi retribusi parkir.
Surat untuk menahan Syamsul sebagai tahanan Kejari Malang dikeluarkan. Sebelum menghuni LP Lowokwaru sebagai tahanan titipan kejaksaan, Syamsul dibawa ke RSSA Malang.
“Setelah diperiksa dokter, tersangka dinyatakan layak dan bisa menjalani proses hukum,” kata Kasi Pidsus Kejari Malang Rakhmat Wahyu W diwawancarai kemarin.
Rakhmat memaparkan, saat ini Syamsul telah menghuni LP Lowokwaru. Pihak Kejari Malang menjerat Syamsul dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Dan atau pasal 3 junto pasal 18 UU Tipikor dengan maksimal hukuman 20 tahun dan minimal 1 tahun.
Sementara itu, terkait penahanan Kabid Parkir Dishub Kota Malang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang Wasto mengaku belum mendapatkan laporan resmi. Ia menegaskan jika pihaknya akan segera mengkoordinasikan hal tersebut.
Jika benar dan terkonfirmasi secara resmi dari Kejari Malang, Ia melanjutkan, pihaknya akan segera memanggil kepala dinas.
“Akan kami koordinasikan dan tanyai dulu duduk perkaranya,” tandas Wasto.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Kusnadi S.Sos saat hendak dikonfirmasi terkait hal ini tidak dapat dikonfimasi. Saat Malang Post mengunjungi kantor Dishub Kota Malang, ia tidak berada ditempat karena sedang berada di Kota Bandung. Saat dikontak melalui telepon dan whatsapp pun tidak ada jawaban.(fin/ica/ary)

Berita Lainnya :

loading...