Penyelewengan ADD, Amankan Barang Bukti Honda Jazz


MALANG – Satreskrim Polres Malang akan memanggil Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Ari Ismanto, dalam minggu ini. Ari, akan dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, yang merugikan negara sekitar Rp 150 juta.
“Pokoknya dalam bulan ini. Bisa minggu ini atau minggu depan pemanggilannya,” ujar Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adrian Wimbarda, sembari mengatakan untuk surat pemanggilannya sudah ditandatangani.
Berdasarkan informasi, pemanggilan Ari Ismanto ini, setelah Unit Tipidkor Satreskrim Polres Malang, melakukan penyelidikan panjang. Penyidik sebelumnya telah meminta keterangan terhadap sebelas orang saksi. Selain saksi warga, juga ada saksi dari pihak perangkat Desa Tegalrejo.
Penyidikan kasus dugaan korupsi ini, setelah polisi ‘mencium’ adanya penyelewengan anggara ADD pada tahun 2015. Anggaran sekitar Rp 150 juta, yang semestinya diperuntukkan untuk pembelian mobil kesehatan ambulance, namun oleh Ari Ismanto diduga justru dibelikan sebuah mobil Honda Jazz.
Dari informasi itu, polisi kemudian menindaklanjuti. Begitu memang ada dugaan penyimpangan, petugas langsung mengamankan mobil Honda Jazz untuk dijadikan sebagai barang bukti.
Sementara itu, selain terjerat dugaan penyimpangan anggaran ADD, Ari Ismanto sebelumnya juga menjadi terdakwa dugaan penyerobotan lahan PTPN XII Kebun Pancursari. Kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Sekarang ini, kasusnya sedang menunggu putusan saja.
Ari Ismanto, menjadi terdakwa karena dianggap menduduki, menguasai dan menggarap lahan seluas 177 hektare lebih dengan cara illegal mulai Januari 2016 sampai Oktober 2017. Lahan tersebut ditanami tebu dan ketela pohon. Padahal untuk mengerjakan lahan milik PTPN XII tersebut, harus ada kerjasa sama usaha (KSU) antara terdakwa dengan PTPN XII yang berkedudukan di Surabaya, melalui pengelolaan PTPN XII Kebun Pancursari, Sumbermanjing Wetan.
Selain itu, Ari juga didakwa tidak menghiraukan upaya penyelesaian secara baik-baik. Serta dianggap menggarap lahan milik PTPN XII secara illegal. Ari dijerat pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.(agp/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...