Cari Bukti Terkait APBD Perubahan 2015/2016


MALANG - Kasus apa sebenarnya yang saat ini ditangani KPK yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jarot Edy Sulistyo dan satu pejabat lagi (berdasarkan tiga sprindik yang kabarnya telah dikeluarkan KPK)?. Anton mengatakan tidak tahu. Tapi, penggeledahan yang dilakukan tim KPK ke rumahnya, untuk menindak lanjuti APBD-P tahun anggaran 2015/2016, tentang proyek yang dianggarkan namun tidak dilaksanakan.
”Hanya ada satu saja kasusnya, masalah APBD-P tahun anggaran 2015/2016 tentang pembangunan proyek Jembatan Kedungkandang. Yang lain tidak ada,’’ ucap Anton. Dia yakin proyek tersebut yang diselidiki, sesuai dengan surat yang dibawa oleh anggota KPK. 
Sementara proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang sendiri belum terlaksana. Bahkan, Abah Anton sendiri yang meminta proyek tersebut dihentikan, lantaran masih dalam penanganan polisi. ”Ada semacam dugaan menerima suap lah atau fee, karena pengerjaannya kan nggak jadi, mungkin lho ya,’’ ucapnya.
Dia menambahkan, kalaupun proyek Jembatan Kedungkandang ini muncul pada APBD-P saat itu, dia menentang keras, karena tidak mau ada masalah di belakang. ”Saya tidak punya beban men-delete  proyek itu. Karena memang secara prosedur harusnya tidak ada pembangunan proyek tersebut. Apalagi proyek sebelumnya ditangani polisi,’’ tambahnya.
Kalaupun ada usulan pembangunan proyek itu dan masuk APBD-P, Anton pun memastikan bukan dari dia. Tapi ada desakan dari masyarakat. ”Saya hanya berharap kasus ini cepat dijelaskan oleh KPK. Maksudnya, KPK mem-publish, penanganan kasus di sini kaitannya apa, sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya. Termasuk dengan OPD bisa lagi bekerja nyaman. Kalau sekarang kan sepertinya mereka (OPD) juga bingung. Itu saja,’’ tandas Anton.(ira/han)

Berita Lainnya :