Jarot Tersangka Kedua, Satu Tersangka Lagi dari Swasta


MALANG POST - Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti Iskak menjelaskan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen menyangkut APBD Malang. "Dokumen proyek APBD Malang Tahun 2015 - 2016," kata dia di Gedung Merah Putih KPK.
Namun, perempuan yang akrab dipanggil Yeye itu belum bisa menyampaikan secara terperinci kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut Yeye, pihaknya bakal menyampaikan informasi detail berkaitan dengan kasus yang tengah mereka tangani di Malang apabila data dari penyidik sudah lengkap. "Sampai saat ini (kemarin) penyidik masih bekerja," imbuhnya.
Serupa dengan Yeye, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah pun belum bersedia menjelaskan kasus dugaan korupsi di Malang secara gamblang. Mantan Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebutkan, instansinya belum bisa memberikan keterangan secara spesifik soal kasus tersebut. Termasuk nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Dalam waktu dekat tentu akan diinformasikan pada publik," terang Febri. Keterangan serupa dia sampaikan ketika ditanya kasus dugaan korupsi apa yang menjerat mereka.
Febri hanya menyatakan, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka. "Dari unsur legislatif, pemkot, dan swasta," ujarnya. Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti-bukti lain di samping dua alat bukti yang sudah mereka kantongi untuk meningkatkan status penyelidikan kasus tersebut ke penyidikan. Selain dokumen APBD Malang, lembaga antirasuah juga sudah mengamankan dokumen proyek.
Pria asal Padang itu pun menyampaikan bahwa dokumen-dokumen itu terus didalami oleh penyidik KPK. Di samping itu, mereka juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon genggam. "(Milik) sejumlah pejabat yang terkait dengan kebutuhan pembuktian," Febri. Kuat dugaan, telepon genggam milik Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono juga turut disita KPK.
Sebab, nama Arief sudah disebut oleh pimpinan KPK sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Selain Arief, pejabat pemkot yang terindikasi ikut terlibat adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Malang Jarot Edy Sulistyono yang kini menjabat sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Malang.
Ketika ditanya siapa  tersangka kasus yang ditangani KPK di Malang? Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut nama Jarot. "M. Arief Wicaksono Ketua DPRD, Jarot Edy Sulistyono mantan Kepala DPUPR," ungkap Basaria. Sayang, dia belum mengungkap tersangka dari pihak swasta. Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Fahrudin mengakui bahwa kinerja Jarot selama menjabat Kepala DPUPR malang tidak begitu baik.
"Banyak proyek yang pengerjaannya ndak jelas," ungkap Fahrudin. Salah satunya adalah proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang yang dimulai sejak 2012. Sampai saat ini jembatan yang digarap dengan anggaran mencapai Rp 7 miliar itu belum tuntas. Alhasil masyarakat Malang tidak dapat menikmati fasilitas umum yang mereka butuhkan.
Berdasar data MCW kerugian negara akibat tidak tuntasnya proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang mencapai Rp 9,7 miliar. Terdiri atas anggaran Rp 7 miliar yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Malang kepada PT Nugraha Adi Taruna (PT NAT) sebagai kontraktor. Sisanya sebanyak 2,7 miliar dari denda yang harus dibayar kontraktor akibat proyek tersebut tidak kunjung tuntas. (syn/jpg/han)

Berita Lainnya :