Geledah Rumah, KPK Bidik Abah Anton


MALANG - Wali Kota Malang, H Moch Anton dan anggota-anggota DPRD Kota Malang yang pada Kamis (10/8) diperiksa, dapat menjadi bidikan KPK RI selanjutnya dalam dugaan kasus korupsi di Kota Malang. Hal ini dilihat dari pola pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Wali Kota Malang dan rumah Wali Kota Malang sendiri serta pemeriksaan anggota-anggota DPRD Kota Malang.
Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fahrudin Andriansyah menyampaikan hal tersebut kepada Malang Post, Kamis (10/8) malam. “Jika dilihat dari pola pemeriksaan hingga penggeledahan sejak dua hari belakangan, bisa jadi seperti itu,” paparnya.
Ia meneruskan, melihat pola pergerakan KPK RI di Balai Kota Malang, DPRD Kota Malang hingga rumah pribadi  Wali Kota, menurut Fahrudin, merupakan pola-pola yang biasa dilakukan KPK untuk melakukan penetapan tersangka. Lebih lanjut ia menerangkan, proses yang belakangan dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat di Kota Malang pastinya merupakan sebuah protap tersendiri.
“Tidak mungkin KPK melakukan penggeledahan di rumah Ketua DPRD dan Wali Kota secara sembarang dan tidak berdasar. Pasti ada maksud mereka melakukan hal tersebut,” tandasnya.
Ia mengatakan, proses yang dilakukan KPK tersebut dipastikan terkait dengan proses atau upaya penelusuran bukti-bukti yang bisa mendukung proses pengembangan kasus yang diproses oleh KPK. Bisa jadi, merujuk pada pengembangan kasus-kasus berikutnya. Hal ini, menurut Fahrudin merupakan dugaan yang relevan jika melihat aktivitas KPK di Kota Malang beberapa hari ini.
“Saya pikir ini juga dugaan publik. Warga masyarakat pun pasti menduga hal yang sama melihat pemeriksaan-pemeriksaan ini mengarah ke mana,” paparnya.
Meski begitu, Fahrudin dan kawan-kawan MCW sendiri tidak berani memberitahukan secara gamblang akan bermuara ke manakah kasus yang digarap KPK di Kota Malang. Ia mengaku sudah memiliki perkiraan dan dugaan kuat, soal kasus apa yang sebenarnya dibidik KPK di Kota Malang.  Akan tetapi ia memilih tidak membeberkan hal tersebut. Pasalnya, bukan merupakan porsi MCW untuk menyatakan kasus apa yang sebenarnya dibidik KPK atau siapakah tersangka selanjutnya yang akan dibidik KPK.
“Tidak etis jika kami mengemukakan itu. Yang jelas melihat kejadian kemarin dan hari ini apa yang digambarkan teman-teman MCW dari dulu, pelan-pelan terbukti,” ungkapnya.
Ditanya mengenai dugaan kasus kuat yang mengarah pada proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang, Fahrudin tidak heran. Ia mengaku MCW sudah lama membahas soal kejanggalan-kejanggalan dalam proyek berbudget besar mulai dari proses perencanaan saja.
“Anggaran proyek ini besar sekali, di 2012 sampai 2013 saja jika dihitung-hitung hampir Rp 88 miliar, tetapi yang terpakai tidak sebanyak itu. Itu pun hanya di termin pertama, ini merupakan proyek multiyears lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, saat mulai dibangun pun pengerjaannya bermasalah. Pihak pengembang yang menang lelang dan dipercayai Pemkot, saat ditelusuri MCW merupakan perusahaan yang masuk daftar hitam.  “Pertanyaan selanjutnya, kenapa perusahaan tersebut diloloskan?. Ini saja sudah masalah, makanya hasilnya bermasalah. Ini satu kasus saja, belum yang lain,” tandasnya.
Berdasarkan data MCW, kerugian negara akibat tidak tuntasnya proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang mencapai Rp 9,7 miliar. Terdiri atas anggaran Rp 7 miliar yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Malang kepada PT Nugraha Adi Taruna (PT NAT) sebagai kontraktor.  Sisanya sebanyak 2,7 miliar dari denda yang harus dibayar kontraktor akibat proyek tersebut tidak kunjung tuntas.
“Yang jelas, namanya korupsi itu sifatnya dilakukan oleh banyak orang. Kami meyakini dan berharap KPK bisa menelusuri lagi lebih dalam. Soal siapa pelakunya, siapa yang berperan, siapa yang menyuruh sampai siapa yang membiarkan. Ini masih bisa ditelusuri lebih dalam,” pungkas Fahrudin. (ica/han)

Berita Lainnya :

loading...