Berkaca-kaca, Arief Mundur dari Kursi Ketua DPRD


MALANG – Tersangka dugaan kasus buceng (upeti) APBD 2015, M Arief Wicaksono menyatakan dia dijerat oleh KPK karena diduga terima gratifikasi. Hal ini diungkapkan Arief dalam preskon di gedung DPC PDI Perjuangan Kota Malang Jalan Panji Suroso, siang (10/8).Karena penetapan statusnya sebagai tersangka, Arief menyatakan mundur sebagai Ketua DPRD Kota Malang.“Saya disangka menerima gratifikasi dari APBD 2015. Saya tidak tahu gratifikasi seperti apa yang dimaksud. Agar konsentrasi menghadapi kasus ini, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Kota Malang,” kata Arief kepada wartawan.
Arief hanya mundur dari posisi Ketua DPRD. Namun, dia tetap menjadi anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, serta masih tetap menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Dia meyakini, dirinya tidak bertindak sesuai yang disangkakan oleh KPK. Sehingga, dia akan melanjutkan proses hukum untuk mencari keadilan.
Menurut Arief, sebelum dijadikan tersangka, dia sudah dipanggil tiga kali oleh KPK sebagai saksi dari kasus APBD 2015. “Saya dipanggil tiga kali menjadi saksi KPK, saya mulai diperiksa sebagai saksi pada April 2016 lalu,” jelas Arief. Selain dirinya, Arief menyebut ada anggota dewan lain, beberapa di antaranya adalah Badan Anggaran (Banggar) APBD 2015.
Selain itu, Arief menyebut Wali Kota Malang, Mochammad Anton, Sekda Cipto Wiyono yang sekarang Kepala DPU Provinsi Jatim, Kepala Bappeda Wasto (sekarang Sekda) dan Jarot Edi Sulistiyono mantan Kepala DPUPPB Kota Malang, ikut diperiksa KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut nama Jarot sebagai salah satu tersangka.
Namun saat disinggung soal proyek apa yang dijadikan dasar KPK menjadikannya tersangka, Arief mengaku tidak tahu.  “Anggota dewan lain ikut diperiksa, nggak cuma Banggar, ada juga yang bukan Banggar. Eksekutif banyak, ada PU (Jarot), Bappeda (Wasto), Sekda (Cipto Wiyono) dan Wali Kota dimintai keterangan. Gak ada proyek-proyek. Itu semua eksekutif (Pemkot). Kita hanya penganggar,” terang Arief.
Setelah diperiksa sebagai saksi, dua hari lalu Arief menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka. Dia mengatakan, selama pemeriksaan KPK sebelum penetapan tersangka, Arief ditanyai soal program dan kegiatan APBD 2015. Arief pun membantah sangkaan KPK terhadap dirinya tentang gratifikasi yang merugikan keuangan negara.
“Gak ada keuangan negara yang dirugikan, tidak sepreti yang disangkakan,” tandas Arief. Tugas DPRD adalah penggedok pengajuan anggaran dari Pemkot Malang, sehingga, Arief menyebut tidak mungkin dia ikut terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek yang dianggarkan di APBD 2015.
Eksekutor proyek adalah Pemkot Malang yang melakukan proses lelang anggaran di LPSE Kota Malang secara elektronik. Menanggapi penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan gratifikasi, Arief mengaku siap menjalani proses hukum. “Saya mundur dari posisi ketua, untuk konsentrasi menghadapi proses hukum,” tambahnya.
Sementara, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jatim Sri Untari yang mendampingi Arief menyebut, surat pengunduran diri Arief akan ditembuskan ke pusat. “Surat pengunduran diri dari Ketua DPRD, ditembuskan ke Gubernur Jatim, KPU, Wali Kota Malang, DPD Jatim dan DPP PDIP,” kata Untari.
Dia mengatakan, proses suksesi ketua dewan setelah pengunduran diri Arief, harus segera dilakukan untuk melancarkan proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017. Ketua dewan baru, adalah mereka yang kini duduk di kursi DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Malang. Saat ini, DPRD dan Pemkot Malang juga tengah membahas KUA-PPAS yang dijadikan dasar pergeseran anggaran dengan mempertemukan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Malang yang dipimpin Sekda Wasto.
Terkait bantuan hukum untuk Arief, Untari menjamin DPD akan memberikan bantuan hukum berdasarkan praduga tak bersalah. “Kami akan beri bantuan hukum. Partai menyadari ini masih sangkaan, belum putusan, nanti kami akan tunggu hingga kasus ini terang benderang,” ungkap Untari, yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim ini.(fin/han)

Berita Lainnya :