KSU Montana Diminta Selesaikan Biaya Jasa Kurator

 
MALANG - KSU Montana kembali diterpa permasalahan pembayaran. Kali ini bukan tagihan dari kreditor atau para deposannya. Melainkan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Hingga kemarin, pengurus koperasi tersebut masih belum menyelesaikan tanggungannya. Yakni pembaran imbalan jasa kurator BHP senilai lima persen dari total tagihan atau aset KSU Montana. Setelah dihitung, jatuhnya fee yang harus dibayar mencapai Rp 1,5 miliaran. “Belum ada pembayaran sama sekali,” kata Ketua BHP Surabaya, Dulyono, SH, MH kepada Malang Post.
Sebab itu, tim kurator yang dipimpinnya, kembali mendatangi kantor KSU Montana di Jalan Mayjen Haryono Malang. 
“Dua kali surat yang kami layangkan, belum ada jawaban. Kedatangan tim kurator BHP, menanyakan terkait kapan imbalan jasa kurator dibayarkan,” ungkap dia.
BHP, lanjutnya, hanya menagih hak negara sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2016. Apabila tidak ada pembayaran, BHP akan bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan.
“Imbalan jasa kurator masuk dalam biaya kepailitan yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari kreditor manapun,” tegasnya.
Jadi, terang Dulyono, bila debitor pailit yakni KSU Montana tidak dapat memenuhi isi perdamaian, maka sesuai Pasal 168 UU Nomor 37 Tahun  2004 tentang kepailitan dan PKPU, kurator dapat meminta pelunasan dari harta pailit yang ada.
“Artinya, jika koperasi punya aset, kurator dalam melakukan eksekusi,” tambah dia.
Lalu menjual aset itu untuk pembayaran imbalan jasa yang merupakan bagian dari biaya kepailitan. Pria ini menegaskan, harus disikapi bila draft perdamaian yang sudah disusun antara debitor pailit dan kreditor tidak bisa terwujud, kepailitan dapat dibuka kembali.  Artinya, perdamaian jadi batal.
“Yang bisa membuka kembali, bisa kreditor yang pernah mengajukan kepailitan atau kreditor yang mengikuti perdamaian tersebut. Ini bisa dilakukan kalau janji pembayaran yang sudah diatur dalam perdamaian, tidak terlaksana. Saya tidak tahu sejauhmana perkembangannya karena sudah bukan tugas kami,” urainya.
Dihubungi terpisah, kuasa hukum KSU Montana, Barlian Ganesi SH menegaskan, pihaknya sudah menerangkan permasalahan yang dihadapi kliennya terkait penyelesaian pembayaran sesuai isi perdamaian.
“Kami masih melakukan upaya penagihan kepada para PNS yang utang dan melakukan lelang aset,” ujarnya.
Sejauh ini, upaya-upaya itu juga disampaikan kepada tim kurator dari BHP Surabaya. Bahkan, Ganesi, panggilannya menegaskan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan bahwa aset KSU Montana bisa dijual bersama BHP Surabaya.
“Pasti kami selesaikan tunggakan pembayaran fee kurator,” tegas dia.
Untuk membuktikan itu, pihaknya sudah melakukan gugatan sederhana kepada 100 PNS Pemkot Malang yang berutang, secara bertahap.
“Gugatan sederhana itu dibawah Rp 200 juta. Dan sudah ada 10 PNS yang digugat dan mereka harus membayarkan utangnya sesuai dengan keputusan pengadilan,” paparnya.
Nilainya, ungkap Ganesi, mencapai Rp 2 miliar dan akan dibayarkan ke BHP Surabaya. Selanjutnya, gugatan sederhana ini dilakukan secara bertahap kepada 90 PNS lainnya.
“Kalau dihitung, uang dan bunga nyantol di PNS mencapai Rp 36 miliar. Ditambah aset Rp 10 miliar. Sangat cukup untuk membayar tagihan ke kreditor,” tutup dia. (mar)

Berita Lainnya :

loading...