Senin, KPK Gilir 23 Anggota Dewan


MALANG - Tim penyidik KPK masih bertahan di Kota Malang hingga pekan depan. Para penyidik lembaga antirasuah itu bahkan sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap 23 anggota DPRD Kota Malang.KPK meminjam salah satu ruangan di Polres Malang Kota untuk tempat pemeriksaan.    
Sumber Malang Post membeber 23 anggota dewan yang mulai digilir sejak Senin (14/10) pekan depan. Para wakil rakyat itu akan diperiksa secara bertahap hingga Rabu (16/8) mendatang.
“Surat panggilan sudah dikirim ke 23 anggota dewan. 22 di antaranya akan dimintai keterangan sebagai saksi,” jelas sumber Malang Post. “Sepertinya penyidik membutuhkan keterangan tambahan. Atau entahlah, lihat aja nanti Senin sampai Rabu apa yang akan terjadi,” sambungnya.
Dalam surat panggilan tersebut, 23 anggota dewan itu diminta menghadap penyidik Rilo Pambudi dan tim.
Sampai berita ini diturunkan, hampir semua anggota dewan yang dipanggil pekan depan tak bisa dihubungi. Beberapa di antaranya terdapat nada sambung saat ditelepon, namun tak menerima telepon Malang Post. Begitu juga Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi tak bisa dihubungi terkait pengiriman surat KPK bertanggal 3 Agustus itu.
Dari 23 nama anggota dewan yang dipanggil, beberapa di antaranya sudah dimintai keterangan di gedung dewan. Salah satunya Salamet pada Kamis (10/8). “Kami hanya diminta menyaksikan tim KPK membuka dokumen-dokumen APBD dan risalah rapat,” kata Salamet kepada Malang Post, Kamis lalu.
Beberapa nama yang mengaku tak pernah dipanggil, tapi masih dalam daftar pemeriksaan pekan depan juga ada. Misalnya Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Imam Fauzi, namanya masuk dalam surat pemanggilan. Termasuk juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang Zainuddin, ia juga tidak ikut diperiksa di Jakarta, namun kini di Malang justru namanya masuk.

Sementara itu, di kalangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Malang, kedatangan KPK ke Kota Malang ditanggapi beragam. Ada yang merasa khawatir, ada juga yang biasa saja. Yang termasuk golongan khawatir misalnya, Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas.
Dihubungi Malang Post, Yuyun begitu Sri Wahyuningtyas akrab dipanggil, mengaku secara manusiawi rasa was-was dan khawatir ada, saat ada petugas KPK datang. ”Kan manusiawi mbak kalau itu,’’ katanya.
Yuyun memang tidak ingin berkomentar banyak terkait dengan penggeledahan KPK. Yang pasti, dia mengaku prihatin. Terlebih dengan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
”Jelas prihatin, mereka itu bukan orang lain, tapi mitra kita, jadi jelas saya prihatin,’’ tambahnya.
Dia menambahkan akan berdoa, agar kasus ini tidak berlarut-larut, dan cepat selesai. Alasannya jelas, agar OPD di Pemkot Malang kembali nyaman bekerja.
Sementara Kepala Kesbangpol, Kota Malang Indri Ardoyo mengaku biasa saja dengan kedatangan KPK. Biasa yang dimaksud  adalah dia tidak merasa khawatir ataupun merasa was-was.  ”Lha ditanya perasaan, memang perasaan saya kenapa? Ya begitu, tidak ada apa-apa,’’ katanya.
Indri sendiri mengaku awalnya sempat bertanya-tanya, dengan datangnya anggota KPK ke Kota Malang. Rasa penasarannya pun kian mendalam, seiring dengan digeledahnya beberapa ruangan di Pemkot Malang. Tapi demikian, mantan Kepala Dinas Pertanian ini tidak mau berlarut-larut dengan perasaannya, dan memilih menunggu saja.
Ditanya soal kasus tindak pidana korupsi hingga membuat KPK turun gunung, Indri mengaku tidak tahu menahu.
”Kemarin begitu dapat informasi soal KPK datang, saya bertanya-tanya. Tapi kalau perasaan was-was atau khawatir sama sekali tidak ada,’’ ucapnya.
Apakah kinerjanya terganggu dengan kedatangan tim penyidik KPK? Indri mengatakan tidak ada. Semua pekerjaannya berjalan lancar seperti hari-hari biasa. ”Lha apanya yang berubah. Pekerjaan tidak ada yang berubah, semuanya berjalan seperti hari-hari sebelumnya,’’ tandasnya.
Ucapan yang sama juga dikatakan oleh Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto. Pria ini mengaku sempat bertanya-tanya dengan datangnya anggota KPK di kantornya. Dia juga sangat penasaran, apalagi anggota KPK sempat melakukan penggeledahan di ruang kerja wali kota, wakil wali kota dan sekda.
”Pasti lah, mungkin semua pegawai di sini merasakan yang sama, bertanya-tanya,’’ katanya.
Rasa penasaran itupun masih ada hingga kemarin. Ya itu karena dia belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan penggeledahan oleh anggota tim antirasuah ini.  Yang pasti menurut Wiwit, begitu Nur Widianto akrab dipanggil, pihaknya sangat terbuka dengan kedatangan siapa saja. Tidak terkecuali kedatangan anggota KPK. Sekalipun mereka datang untuk melakukan penggeledahan, kepada Kepala Bagian dia tetap bersikap profesional.
”Kemarin bekerja seperti biasa. Meskipun ada penggeledahan, kami tetap bekerja seperti hari-hari biasanya. Tidak ada yang berubah, pelayanan juga kami berikan,’’ tambahnya.

Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, Kapolres Malang Kota AKBP Hoirudin Hasibuan sudah menjelaskan  bahwa penyidik KPK meminjam salah satu ruangan di Mapolres Malang Kota untuk tempat pemeriksaan.
Kapolres Makota, AKBP Hoirudin Hasibuan kepada Malang Post.
“KPK sudah menyatakan permintaan untuk pinjam ruangan Polres Makota, dipakai untuk Senin mendatang,” tegas Hoirudin. Kapolres Makota juga menyebut, selain menyediakan ruangan bagi KPK, Polres Makota juga memberi pengamanan bagi para penyidik komisi antirasuah tersebut selama berada di Kota Malang.(ica/ira/van/ary)

Berita Lainnya :