Terima Rp 950 Juta, Akan Ada Tersangka Lain


MALANG – Tak hanya tiga tersangka, kasus dugaan korupsi Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono, bisa menyeret tersangka lain. Arief kena dua perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 950 juta. Pertama, ia diduga menerima gratifikasi dari tersangka Jarot Edy Sulistiyono mantan Kepala DPUPPB sebesar Rp 700 juta. Kemudian dari tersangka Hendarwan Maruszaman, komisaris PT ENK dari Jakarta, Rp 250 juta.
Ya, secara resmi, Juru Bicara KPK Febri Dyansah mengumumkan tiga tersangka awal untuk kasus ini, Jumat (11/9) kemarin. Arief kena dua kasus, yakni kasus dugaan suap pembahasan APBDP Malang 2015 dan kasus dugaan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD 2016. Pada perkara pertama Arief tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan APBDP Malang 2015 bersama mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Malang Jarot Edy Sulistiyono.
Untuk kasus dugaan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Malang 2016, Arief diduga menerima duit dari Hendrawan. Dengan nilai proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 98 miliar.
“Proyek itu dikerjakan multiyears 2016-2018,” ujar Febri.
Sesuai keterangan Wali Kota Malang Moch. Anton, penganggaran proyek pembangunan jembatan yang dimulai sejak 2012 sudah dihentikan pada 2015. Diduga kuat  Hendarwan menyuap Arief agar perusahaannya bisa menggantikan PT Nugraha Adi Taruna (PT NAT) yang sebelumnya menggarap proyek tersebut.
“Atas perbuatannya, Arief telah melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” urai Febri.
Sangkaan itu berlaku untuk dua dugaan kasus suap yang menyeret Arief sehingga dijadikan tersangka oleh KPK. Sehingga ia, kena terancam penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.
Sementara itu, Jarot dan Hendrawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk pasal 5, ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda  paling banyak Rp 250.000.000.  "Sebagai pihak pemberi (gratifikasi)," tegas Febri.
Febri menyebut, proses pengumpulan barang bukti dilakukan dengan cara penggeledahan selama tiga hari di Kota Malang. Hari Rabu (9/8), penyidik KPK menggeledah beberapa tempat. Antara lain, kantor Wali Kota Malang Mochammad Anton, Kantor DPUPR Kota Malang Jalan Bingkil, rumah pribadi Jarot di Jalan Danau Kerinci, rumah pribadi Arief di Jalan Vinolia, rumah dinas Arief di Jalan Panji Suroso, serta kantor Jarot di DPM-PTSP.
“Hari Kamis, geledah kantor DPRD Kota Malang, rumah dinas Wali Kota, rumah pribadi Wali Kota. Jumat, penyidik geledah Bappeda (Barenlitbang) dan ULP,” kata Febri.
Dari hasil penggeledahan, Febri menyebut penyidik KPK menyita tiga jenis barang bukti, yaitu dokumen, barang elektronik dan uang.
Dokumen yang diambil dari semua lokasi penggeledahan, berkaitan dengan berkas APBD 2015-2016 serta dokumen proyek-proyek dari DPUPPB. Barang elektronik yang disita KPK, handphone Wali Kota Malang, Jarot serta pejabat Pemkot, handphone Arief serta anggota dewan, serta handphone pejabat ULP Kota Malang.
“Uang yang disita, dalam beberapa bentuk mata uang, Rp 20 juta, 955 dollar Singapura dan 911 ringgit Malaysia. Barang bukti akan dianalisis dan dipelajari, untuk kebutuhan proses penyidikan yang akan berjalan,” kata Febri. Rencananya, mulai Senin mendatang, penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
Meski fokus pada penyidikan tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sambung Febri, tidak menutup kemungkinan akan ada nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kalau ada (pejabat) yang lain akan kami proses lebih lanjut," jelasnya. "Karena itu, kami gunakan pasal 55," tambahnya. Dia menambahkan, mulai Senin (14/8) KPK bakal memulai pemeriksaan tersangka di Malang.
Selain pembahasan APBDP 2015 dan proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang, Malang Corruption Watch (MCW) menduga korupsi turut dilakukan pada proyek lainnya. Yakni pada pengadaan lahan untuk pembangunan RSUD, pembangunan drainase di Jalan Bondowoso, dan penetapan APBD 2015. "Ada banyak dugaan korupsi di Malang. KPK harus melakukan bersih-bersih," ungkap Koordinator MCW Fahrudin.
Ini Korupsi Kolektif

Ngesti D. Prasetyo,PP Otoda Universitas Brawijaya, menyebut bahwa langkah KPK untuk memeriksa banyak lokasi, adalah indikasi dugaan korupsi kolektif. "Jika menilik langkah KPK geledah banyak lokasi, seperti kantor Bappeda, ULP, Dinas PU dan Balai Kota, maka saya prediksi ini bukan korupsi yang berdiri sendiri," kata Ngesti kepada Malang Post dikonfirmasi semalam.
Menurutnya, pola korupsi yang sekarang menjerat tiga tersangka, melibatkan banyak orang alias pola korupsi bancakan. Kasus yang menimpa Arief dan Jarot sebagai pejabat publik, membuka sedikit tabir bahwa ada indikasi korupsi berjamaah atau kolektif. Sebab, proses penganggaran di APBD P 2015 maupun penganggaran Jembatan Kedungkandang di APBD 2016, tidak hanya melibatkan Arief sebagai ketua dewan maupun Jarot sebagai kepala dinas.
Karena itulah, Ngesti menduga pemeriksaan saksi oleh KPK di ruang Polres Malang Kota pada Senin mendatang, berpotensi memunculkan tersangka baru. Terutama, mereka yang terlibat dalam proses penganggaran Jembatan Kedungkandang ke APBD 2016. Dalam hal ini, mereka yang jadi Tim Anggaran Pemkot Malang serta Banggar DPRD. "Saya prediksi dengan pola penggeledahan KPK, serta barang bukti yang diamankan, pada pemeriksaan saksi akan memunculkan tersangka lain," tutup Ngesti.

Berita Lainnya :