Kejari Setorkan Rp 304 Juta Hasil Sidang Tilang Lalin


MALANG – Sekitar 4300 orang pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Malang menjalani persidangan verstek dalam tiga minggu terakhir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melanggar aturan di jalanan Kota Malang, mereka disidang dan dinyatakan bersalah serta harus membayar denda.
Denda ini dibayarkan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kajari Kota Malang Amran Lakoni didampingi Kasi Pidum Novriadi Andra mengatakan sidang massal digelar tiap Kamis.
“Total ada sekitar 4300 orang pelanggar lalu lintas, yang disidang dan divonis denda selama tiga pekan terakhir,” kata Novriadi kepada wartawan kemarin.
Pada 17 Mei 2018 lalu, ada 2500 tilangan yang disidangkan secara verstek. Total ada Rp 153,070 juta yang masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dari total 2500 tilangan, ada 200 orang yang belum membayar denda verstek dan berkas tilangannya masih di Kejari Malang sampai sekarang.
Setelah itu, pada 24 Mei 2018 lalu, ada 1500 orang yang disidang secara verstek dan diputus bersalah melanggar undang-undang lalu lintas. Ada pemasukan negara sekitar Rp 135, 717 juta yang didapatkan dari denda pelanggaran lalin. Meski demikian, masih ada 100 orang yang belum membayarkan dendanya kepada negara.
Terakhir, sidang verstek digelar dan diputus Kamis 31 Mei 2018 kemarin. Jumlah pelanggar mencapai 285 orang, namun yang datang membayar denda tilang sekitar 175 orang, sementara 110 orang lainnya belum memenuhi kewajibannya. Nilai pemasukan negara bukan pajak dari sidang 31 Mei lalu senilai Rp 17,5 juta.
Jika ditotal, maka Kejari Malang menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 304.217.070. “Dari total pelanggar 4.285 pelanggar lalin bulan Mei, yang belum membayar denda 510 orang,” urai Novriadi.
Masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Sehingga, warga dan pengguna jalan tidak perlu membayar denda tilang.
Novriadi menambahkan, sidang tilang sendiri digelar tiap Kamis secara massal untuk memudahkan jadwal pengambilan surat-surat kendaraan yang disita saat tilang terjadi.“Sebagian besar pelanggarnya adalah roda dua. Pasal sendiri sudah ditetapkan sejak di penyidik polisi, sehingga kita menerima berkas, melakukan penuntutan dan sidang serta vonis verstek,” jelas mantan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Simalungur tersebut.(fin/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...