H Moch Anton menjalani Sidang Perdana


MALANG - Wali Kota Malang nonaktif H Moch Anton menjalani sidang perdananya di PN Tipikor Surabaya. Terlihat kalem, tenang dan rileks. Bahkan Anton bercerita dirinya mengalami kenaikan berat badan (BB) selama menjalani proses hukum.
Hal ini diungkapkan Anton kepada penasehat hukumnya Haris Fajar SH Mhum sebelum persidangan dimulai di Ruang Sidang Cakra PN Tipikor Surabaya.  “Abah ya tetap seperti biasanya, kalem. Tetap senyum. Malah cerita berat badannya nambah,” ungkap Haris yang sebelumnya juga menjadi penasehat hukum Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dalam persidangan di kasus sama seperti yang menjerat Anton.
Haris melanjutkan, suasana sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan juga dihadiri banyak pengunjung. Puluhan warga hadir mengikuti sidang sebagai pendukung Wali Kota Malang non aktif yang akrab disapa Abah Anton tersebut.
“Ramai juga karena banyak pendukung abah yang datang. Malah pada selfie-selfie an,” tutur Haris saat Malang Post menanyakan suasana sidang perdana Abah Anton usai berkasnya dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya pada 28 Mei 2018 lalu.
Pembacaan dakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitroh Rohcahyanto. Dakwaan itu menyebutkan, Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2013-2018.
Fitroh juga menjelaskan Anton bekerjasama mengatur hal tersebut bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono dan Sekda Kota Malang Tahun 2015 Cipto Wiyono. Guna memuluskan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Dalam dakwaan juga disebutkan berbagai tanggal dan tempat dimana Anton menggelar pertemuan bersama pihak bersangkutan lainnya untuk membahas “pemberian” janji tersebut. Yakni pada 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan 22 Juli 2015. Di berbagai lokasi yakni Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang.
Saat ditanya soal langkah penasehat hukum selanjutnya, Haris menjabarkan pihaknya akan memberikan tanggapan atau eksepsi.  “Agenda penyampaian eksepsi akan dilakukan pada 22 Juni mendatang. Penyampaian eksepsi akan dilakukan penasehat hukum,” tegas Haris kepada Malang Post.
Anton yang saat ini menyandang status terdakwa pun mendengarkan pembacaan dakwaan dengan tenang, tambah Haris. Selama proses persidangan di PN Tipikor Surabaya, Anton mendekam di Lapas Medaeng Surabaya.
Ia sudah dipindahkan ke lapas tersebut sejak 24 Mei lalu. Proses persidangan dengan agenda eksepsi nantinya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi keberatan Anton dan penasehat hukum terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut. (ica/han)

Berita Lainnya :

loading...