Kompak Bantah Ikut Terima Uang Pokir


MALANG – Perang antara anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK dan mereka yang tersisa sepertinya dimulai. Anggota dewan membantah pengakuan para tersangka yang menyatakan uang pokir (pokok pikiran) diterima oleh seluruh wakil rakyat Kota Malang.  
Beberapa anggota dewan yang Malang Post konfirmasi, sebagian besar menyatakan, klaim tersebut tidak benar. Malang Post mencoba mengonfirmasi tiga anggota dewan yang saat ini menjabat Plt Pimpinan DPRD Kota Malang menggantikan pimpinan  dewan yang sedang berada di rutan KPK, yakni Soni Yudiarto, Choeroel Anwar dan Abdurahman.
 “Tidak ada itu (uang pokir). Ndak ada,” ungkap Soni yang menjabat Plt pimpinan dewan menggantikan Wiwik Hendri Astuti yang saat ini menghuni rutan KPK. Hal tersebut dikatakannya saat ditanyakan soal kebenaran informasi yang menyebut uang pokir diterima seluruh anggota dewan, termasuk dirinya pada Tahun 2015 untuk memuluskan pembahasan APBD-P saat itu.
Hal sama juga dilontarkan Choeroel Anwar. Ia mengatakan hal tersebut tidak benar. Akan tetapi ia kemudian lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak soal aliran uang pokir. Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan proses hukum yang sedang berjalan saat ini menjadi kewenangan sepenuhnya KPK.
Selain “bernyanyi” soal anggota dewan lain penerima uang pokor, anggota dewan tersangka KPK juga menuntut tim antirasuah ini memeriksa seluruh anggota dewan lain. Terkait tuntutan tersebut, Choeroel mengatakan ia menyerahkan semua proses kepada yang KPK.
“Ya wewenang mereka (soal pemeriksaan lanjutan ke anggota dewan). Apa yang menjadi proses dilalui semua saja,” ungkap anggota dewan yang menggantikan posisi Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti yang resmi menjadi tersangka.
Sebagai catatan, Baik Soni maupun Choeroel, keduanya beberapa kali mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai saksi ke KPK belum lama ini. Sekitar pertengahan April lalu beberapa anggota dewan sempat kembali dipanggil KPK ke Jakarta sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Salah satunya adalah Een Ambarsari.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak menerima uang apapun dari Arief Wicaksono yang diistilahkan sebagai uang pokir ataupun THR.  “Tidak ada. Saya tidak pernah menerima (uang pokir) itu. Jangan terlalu percaya informasi seperti itu,” tegas Een ketika dikonfirmasi Malang Post.
Ia mengaku saat terakhir kali diperiksa KPK di Jakarta, dia tidak ditanya hal-hal lain selain memeriksa seluruh BAP sebelumnya. Een menjelaskan, pertanyaan yang mengarah apakah dirinya juga menerima uang pokir tidak dilontarkan penyidik saat itu.
Sementara Abdurrahman, yang juga Plt pimpinan dewan menjadi anggota dewan yang tidak pernah dipanggil KPK karena merupakan anggota dewan yang baru bergabung tahun lalu melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). “Kalau soal itu (uang pokir) saya benar tidak tahu. Karena saya baru satu tahun ini di DPRD,” paparnya.
Anggota dewan lain yang juga turut diperiksa sebagai saksi belum lama ini, yakni M Fadli memilih enggan berkomentar.  “Maaf saya tidak enak badan,” ungkap anggota dewan dari Partai Nasdem tersebut saat Malang Post mengonfirmasi terkait uang pokir.
Sementara itu Subur Triono, anggota DPRD Kota Malang Fraksi PAN Kota Malang juga mengakui dipanggil pada April lalu. Namun ia enggan menjawab pertanyaan apakah menerima uang pokir atau tidak secara gamblang.
“18 April saya dipanggil lagi,” paparnya. Saat Malang Post kembali menanyakan apakah dirinya mendapatkan uang pokir atau tidak, Subur hanya menjawab dengan senyum dan mengisyaratkan diri enggan menjawab.
Meski begitu, saat persidangan mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono pada April lalu, Subur yang dihadirkan sebagai saksi sempat mengakui jika dirinya menerima uang dari Arief Wicaksono beberapa hari sebelum lebaran. (ica/han)

Berita Lainnya :

loading...