Wasto Pasang Badan untuk Abah Anton


Malang Post, Sejumlah pejabat Pemkot, anggota DPRD dan saksi dari kalangan jurnalis mulai diperiksa oleh KPK RI di Aula Polres Malang Kota, kemarin. Dari sederet orang-orang yang diperiksa, pernyataan Sekda Kota Malang Wasto yang menarik. Mantan Kepala Bappeda itu terkesan pasang badan untuk Wali Kota Malang H. Moch Anton.
Diurut dari jam kedatangan, yang pertama datang 09.38 Noer Rahman Wijaya  atau Wiwid, kemudian perempuan yang diduga bernama Ajeng 09.49. Pada pukul 09.50 Abd. Hakim, 09.54 Lazuardi Firdaus, Bambang Sumarto pukul 10.03,  pukul 10.06 Tedy S. Lalu Sekda Kota Malang Wasto pukul 10.10, M. Sulthon pukul 10.12 dan terakhir mantan Ketua DPRD Kota Malang  M. Arief Wicaksono pukul 10.21. Di luar pejabat Pemkot dan Anggota DPRD, hanya Lazuardi Firdaus dari pihak swasta, ia adalah general manager sebuah media online yang dulu bekerja di Radar Malang. (Detail baca di grafis, Red)
Mengenai Sekda Kota Malang Wasto sendiri, tiba di Aula Polres Kota Malang sekitar pukul 10.10 dan baru keluar pukul 18.30. Ia mengaku mendapat pertanyaan soal penganggaran APBD-PAK 2015 dan APBD 2016 dari penyidik KPK di hall Rupatama Polres Makota kemarin. Wasto menyebut dia mendapat banyak pertanyaan soal mekanisme usulan anggaran hingga penggedokan APBD maupun PAK. Dia ditanyai sebagai saksi karena Wasto masih menjadi Kepala Bappeda yang menerima usulan dari Musrenbang sebagai dasar penganggaran daerah.
"Saya ditanya soal porsi saya sebagai kepala Bappeda, hanya soal itu. Soal kasus suap saya tidak ditanya," kata Wasto kepada wartawan malam kemarin usai diperiksa.
Wasto menjelaskan bahwa APBD-P disusun atas Musrenbang, Renstra hingga proposal masyarakat. Karena masyarakat banyak meminta pembangunan jalan, usulan yang masuk ke Bappeda lewat Musrenbang maupun proposal adalah berkaitan dengan anggaran perbaikan fisik.
Wasto juga menyebut semua usulan soal perbaikan jalan diusulkan dan dibahas tim Anggaran eksekutif. Wasto mengaku tidak ditanyai soal kasus suap yang menjerat Jarot maupun Arief.
"Soal kasus suap tidak ditanya, yang ditanyakan soal penganggaran jembatan," kata Wasto. Terkait penganggaran Jembatan Kedungkandang untuk multiyears Rp 95 miliar di tahun 2016-2018, Wasto mengaku hanya tahu bahwa proyek ini diusulkan DPUPPB.
Apakah proses pengusulan oleh DPUPPB ini dipengaruhi oleh Hendarwan Maruszaman atau Arief Wicaksono, Wasto tidak tahu menahu. Dia menyebut bahwa pengusulan Jembatan Kedungkandang sudah dibahas dalam pertemuan tim anggaran dan banggar. Masing-masing kepala OPD, termasuk Jarot, menjelaskan soal program yang dianggarkan. Jembatan Kedungkandang bisa lolos karena mekanisme antara eksekutif dan legislatif.
"Jembatan bisa lolos karena usulan mekanisme pembahasan. Akhirnya kan tidak dilaksanakan. Abah ambil kebijakan agar tidak dijalankan meski sudah dianggarkan. Karena dari segi waktu mepet dari sisi persoalan hukum masih ada persoalan. Tahun 2016 yang tidak dilakukan proses selanjutnya. Waktu itu diusulkan untuk kegiatan lain di DPU yang dibutuhkan," tambah Wasto.(fin/ary)

Berita Lainnya :