magista scarpe da calcio Arief Salah Alamat, Bambang Diperiksa Paling Lama


Arief Salah Alamat, Bambang Diperiksa Paling Lama


Malang Post - Sementara itu, M. Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang salah alamat pemeriksaan, kemarin. Ia datang ke Polres Malang, padahal seharusnya diperiksa di Gedung KPK Jalan Rasuna Said Jakarta. Arief sempat datang ke Polres Makota sekitar pukul 10.21. Akibat sempat salah alamat ini, Arief hanya 10 menit berada di hall Rupatama Polres Makota sebelum meninggalkan lokasi. Rupanya dia buru-buru ke bandara untuk mengejar penerbangan menuju ibukota dan memenuhi panggilan penyidik KPK. Karena itulah dia hanya mampir sebentar di Polres Makota sebelum ngibrit.
Arief sendiri tidak banyak berkomentar soal pemeriksaan. Saat masuk ke dalam ruang Polres Makota, Arief mengenakan baju biru muda dan celana hitam.
Politisi PDI Perjuangan ini masih sempat tersenyum dan berkelakar ketika dihampiri oleh wartawan. "Saya sudah menduga akan difoto dan dicegat wartawan, haha, nanti saja rek," ujar Arief dengan logatnya yang khas. Disinggung soal pemeriksaannya, Arief irit bicara dan hanya menjawab beberapa patah kata. Dia didampingi pengacaranya Andy Firasadi SH MH SH yang merupakan pengacara dari PDI Perjuangan.
"Ya dijalani saja prosesnya. Saya sudah ada kuasa hukum pak Andi," ujar Arief sembari memasuki hall Rupatama Polres Makota.
Belum 15 menit, Arief sudah keluar dari ruang pemeriksaan dengan terburu-buru. Saat kembali ditanyai oleh wartawan, Arief juga masih enggan memberi keterangan panjang lebar. Arief menyebut bahwa dia belum diberi pertanyaan oleh penyidik KPK di Malang.
"Belum diberi pertanyaan, masih koordinasi dulu," tambahnya.
Sementara itu, kuasa hukum Arief, Andy Firasadi SH MH juga tak banyak memberi keterangan. Dia membenarkan bahwa saat ini kliennya diperiksa terkait APBD-P 2015 dan penganggaran Jembatan Kedungkandang di APBD 2016. Saat ditanyai apakah kliennya menerima gratifikasi dari mantan Kepala DPUPPB Kota Malang Jarot Edi Sulistyono, Andi tidak membenarkan tapi juga tidak membantah.
"Soal pokok perkara biar nanti saja saat persidangan," tambahnya.

Sementara itu, Abdul Hakim mengaku banyak mendapat pertanyaan lama oleh penyidik KPK, sebagaimana saat dia diperiksa di Jakarta tahun 2016 lalu. Hakim mengaku lupa mendapat berapa banyak pertanyaan. Namun hal yang baru ditanyakan padanya adalah soal Hendarwan Maruszaman tersangka dugaan gratifikasi kepada M Arief Wicaksono tentang Jembatan Kedungkandang di APBD 2016.
"Saya bilang bahwa saya tidak kenal dan tidak tahu siapa itu. Saya di sini diperiksa sebagai saksi. Pertanyaan yang disampaikan penyidik hampir sama, kecuali yang soal Hendarwan," kata Hakim kepada wartawan kemarin sore. Hakim juga tidak tahu menahu soal dugaan uang yang diberikan oleh Jarot kepada Arief.
Walaupun dia adalah anggota Banggar DPRD untuk APBD-P 2015 dan APBD 2016, Hakim mengaku tidak tahu soal ada tidaknya uang yang diberikan kepada Arief oleh Jarot Edi Sulistyono kepala DPM PTSP maupun Hendarwan.
Hakim juga mendapat pertanyaan soal interaksinya dengan Jarot saat di Banggar. Hakim mengaku tidak pernah mengetahui nomor telepon Jarot karena bidangnya bukan terkait DPUPPB.
"Apakah saya pernah menerima uang, atau kenal pernah telepon atau punya nomer Jarot. Saya tidak pernah terima dan memang saya nggak punya nomor Jarot. Yang ditanyakan soal pembahasan APBD 2015-2016. Ditanyakan Islamic Center juga. Juga ditanyakan disinyalir tentang pemberian uang kepada Ketua DPRD, ini saya sama sekali tidak tahu," sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Hakim mengaku bahwa rumahnya tak pernah digeledah. Dia juga mengaku handphone nya tak pernah disita oleh penyidik. Tak hanya ditanya soal ponsel atau Jarot, dia juga ditanya soal Noer Rahman Wijaya yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) era Jarot. Hakim mengaku baru tahu Wiwid, sapaan akrabnya saat bertemu di pemeriksaan KPK kemarin.

Terpisah, Bambang Sumarto, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, menyebut bahwa proyek Jembatan Kedungkandang dianggarkan karena memang mendesak. Terkait adanya dugaan Hendarwan Maruszaman yang menumpangi penganggaran tersebut, Bambang mengaku tidak tahu. "Jembatan itu dianggarkan karena kebutuhan masyarakat Kedungkandang yang mendesak. Tahu sendiri macetnya seperti apa," kata Bambang.
Politisi Golkar itu diperiksa paling lama, mulai pukul 10.03 sampai 20.40 atau hampir sembilan jam. Disinggung soal sosok Hendarwan yang diduga menyuap Arief, Bambang mengaku tidak kenal. Dia juga mengaku tak tahu menahu soal dugaan suap yang dilakukan Jarot kepada Arief untuk memuluskan APBD-P 2015. Menurutnya, Komisi C yang dipimpinnya hanya bersinggungan dengan pokok pikiran yang diusulkan SKPD maupun aspirasi warga. "Kita hanya berhubungan dengan pokok pikiran usulan warga maupun usulan SKPD. Soal dugaan suap pak Jarot ke Ketua DPRD, saya tidak tahu," tutupnya.

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top