KPK Cari Tersangka Baru



MALANG - Pola pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pejabat Kota Malang beberapa hari terakhir memberikan sinyal, komisi antirasuah ini sedang menjerat tersangka lain. Hal ini disampaikan Pakar Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr I Nyoman Nurjaya SH, MH kepada Malang Post, Rabu (23/8).
“KPK jelas memiliki strateginya sendiri dalam penyelidikkan yang mereka lakukan. Tentunya, pemanggilan beberapa saksi dalam kasus di Malang bisa untuk mengungkap tersangka lain. Kita tidak tahu akan muncul nama-nama siapa lagi,” papar Nyoman.
Melihat pola pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari pemanggilan Wali Kota Malang sampai beberapa anggota dewan, menurut Nyoman, hal ini secara prosedural sesuai dengan pola pemeriksaan di tahap penyidikan. Akan tetapi, jika dilihat dari kasus yang menjerat, di mana hal ini berkaitan dengan suap dalam proses penganggaran, memanggil Wali Kota Malang Moch Anton merupakan hal yang wajar.
“Sangat wajar jika memang Abah dipanggil berkali-kali. Jika berkaitan dengan penganggaran, yang bekerja dalam keputusan adalah eksekutif dan legislatif. Wali Kota akan dimintai keterangan sebagai saksi soal jalannya prosedur penganggaran yang dimaksud,” jelas Nyoman.
Guru Besar Bidang Ilmu Antropologi Hukum ini melanjutkan, jika ditelusuri dari proses penggedokan anggaran, legislatif bertugas untuk menyusun rancangan anggaran yang kemudian akan digodok oleh tim-tim anggaran. Lalu meminta persetujuan berbagai pejabat, termasuk Wali Kota.
Ditanya soal kemungkinan terjeratnya Wali Kota Malang H Moch Anton dalam kasus ini, Nyoman menjelaskan bahwa hal tesebut bisa saja terjadi. “Tetapi semua tergantung dari hasil penyidikan KPK dengan strategi yang dilakukan. Begitu pula dengan pemeriksaan kepada beberapa anggota DPRD Kota Malang,” terang Nyoman.
Untuk pemeriksaan beberapa anggota DPRD Kota Malang sama halnya dengan pemanggilan Wali Kota Malang. Melihat pola pemeriksaannya, lanjut Nyoman, KPK saat ini sedang mendalami peran dari saksi-saksi masing-masing. Dia menambahkan, melihat pemeriksaan yang dilakukan kepada beberapa saksi sebanyak lebih dari satu kali, Nyoman menganggap hal ini dilakukan untuk menemukan pengakuan kunci soal dugaan suap yang menjerat dua pejabat Kota Malang, Arief Wicaksono dan Jarot Edy Sulistiyono tersebut.
“Sebenarnya untuk menetapkan tersangka, KPK pastinya sudah memiliki minimal dua alat bukti. Bisa berupa dokumen transfer atau bukti percakapan dan lainnya. Jika sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi secara intens, kemungkinan memang untuk mencari bukti untuk tersangka lain,” pungkas Nyoman.
Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka Arief Wicaksono, Andy Firasadi SH MH mengungkapkan, dalam waktu dekat belum terdapat agenda pemeriksaan lanjutan terhadap Arief.  Ia mengatakan, pemeriksaan yang dijalani Arief pada Selasa (22/8) lalu dipusatkan pada materi pertanyaan soal proses penganggaran APBD Kota Malang tahun 2015 dan 2016. Pada saat pemeriksaan pun, Arief kooperatif, dengan turut membawa dokumen APBD tahun 2015 dan 2016 serta dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sampai saat ini belum ada perkembangan lagi. Kemarin kan diperiksa sebagai saksi saja. Kita menunggu agenda selanjutnya saja, yang jelas Pak Arief komit untuk selalu kooperatif menjalani pemeriksaan,” tandas Andi.
Hal sama juga dilontarkan kuasa hukum tersangka Jarot Edy Sulistiyono, Haris Fajar SH M.Hum mengungkapkan, sejak Senin (21/8) lalu, belum ada jadwal pemeriksaan lainnya yang diagendakan KPK pada Jarot. “Belum ada agenda pemeriksaan selanjutnya,” tandas Haris singkat.
Sementara itu Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan sampai saat ini untuk dugaan kasus korupsi di Malang, pihaknya masih melakukan penyidikan mendalam.  "Masih dilakukan penelusuran aliran dana dan proses pembahasan serta persetujuan APBD Kota Malang. Hal ini sedang didalami,” ungkap Febri. Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan apakah akan diagendakan kembali pemeriksaan-pemeriksaan lain selanjutnya, begitu pula dengan dugaan adanya tersangka lain.
Febri hanya menegaskan, pihaknya masih terus menelisik hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik kepada saksi-saksi yang sudah dipanggil selama dua pekan belakangan. Sebelumnya, Febri memberikan pernyataan, bahwa KPK turut mengimbau pada daerah-daerah lain untuk memperhatikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK tersebut. Agar proses pembahasan APBD tidak dijadikan alat tawar menawar untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
"Pembahasan dan pengesahan APBD yang transaksional, apalagi ada unsur suap tentu dapat merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati uang mereka secara maksimal," pungkasnya. (ica/han)

Berita Lainnya :

loading...