Satgas Saber Menyamar di Balai Kota Among Tani


BATU - Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam turun ke Kota Batu berdasarkan laporan kuasa hukum salah seorang kontraktor pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 14.30. Dalam risalah laporan disebutkan bahwa kontraktor tersebut merasa dirugikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan karena praktik pemotongan anggaran proyek dan adanya pungutan liar.
Jika dua item tersebut tidak diberi, oknum pejabat mengancam tidak akan memberikan proyek dan sisa anggaran yang belum dicairkan tidak akan dicairkan. Sumber menyebutkan bahwa meskipun GOR Gajahmada sudah selesai pembangunannya, namun belum seluruh dana diterima oleh kontraktor.
Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Saber Pungli untuk turun ke Batu pada tanggal 23 Agustus 2017. Sebelum melaksanakan operasi tangka tangan, Tim Saber Pungli berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Saber Pungli Kota Batu, Polres Batu dan Inspektorat Kota Batu.
Pada 24 Agustus, tim mendapatkan informasi bahwa akan diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Dana ini merupakan pengiriman ke -18. Sebelumnya PT Gunadharma Anugerahjaya sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 805 miliar yang diperuntukkan untuk 17 item.
Dana sebesar Rp 805 miliar tersebut dipergunakan untuk rapat persiapan, operasional, untuk acara peresmian Taman Balai Kota Among Tani, hingga mengalir pada sejumlah orang dan instansi.
Tanpa diketahui banyak orang Tim Saber Pungli ini melakukan undercover di Balai Kota Among Tani pada hari Kamis 24 Agustus sejak pukul 08.00. Tidak hanya di ruangan kantor, namun juga di Bank Jatim yang ruangannya berada tepat di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Ditunggu hingga sore hari tidak ada tanda-tanda akan terjadi transaksi, hingga selepas Maghrib ada kabar tempat transaksi berubah di sebuah rumah di Perumahan Dirgantara Sawojajar, tepatnya Jalan Perum Dirgantara V nomor 35. Diduga ini rumah milik kontraktor.
Tim pun bergeser ke lokasi transaksi, ternyata benar sekitar pukul 19.00 Yayan bersama dua pejabat lainnya sedang menerima uang sebesar Rp 25 juta dari seseorang yang diduga suruhan salah seorang kontraktor.
Petugas pun melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25 juta, sebuah mobil grand Livina warna Abu-Abu nopol N 1707 BS, sebuah tas hitam, sebuah tas cangklong warna hitam dan sebuah tas ransel berisi dokumen proyek.
Tim juga mengamankan buku rekening yang didalamnya berisi dana sebesar Rp 1,2 miliar diduga dana potongan proyek di rekening pribadi salah satu pejabat. Sementara dana yang sudah diambil untuk dugaan pungli sebesar Rp 1,3 miliar diluar Rp 805 milyar yang tercatat.

Brigjen Pol Windianto Poesoko, Kabid Operasi Saber Pungli Kemenkopolhukam menyebutkan, mereka terus mengumpulkan data-data dalam penyelidikan dugaan kasus pungutan liar ini. Pemeriksaan saksi, keberadaan data-data dilakukan untuk menambah kelengkapan bahan penyelidikan.
“Kita tangkap ketiga pejabat ini ditempat yang sama. Informasi yang kita dapat, pungli ini dilakukan sebanyak 18 kali,” ujar Widiyanto.
Dana ini diberikan sejak bulan Mei tahun 2016 hingga bulan Agustus tahun 2016, dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 300 juta.
Widiyanto mengatakan saat ini ketiga pejabat tersebut sudah diserahkan pada penyidik Polres Batu untuk ditindaklanjuti pemeriksaan. Termasuk mengenai kebenaran dokumen yang ada. Apakah memang bukti otentik atau hanya sebuah karangan.
Dalam data aliran dana pungli yang diamankan oleh Tim Saber Pungli disebut bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu telah menerima dana sebesar Rp 20 juta. Hal itu dibantah oleh Edi Setiawan, Kepala ULP Kota Batu. Meski ia baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala ULP ia menjamin tidak ada pegawai ULP Kota Batu yang menerima dana tersebut.
 “Begitu ada kabar itu, saya langsung rapatkan, saya berani jamin tidak ada satu pun pegawai ULP yang menerima. Kita tidak pernah bertemu dengan penyedia, kecuali satu kali saat pembuktian kualifikasi,” tegas Edi.
Ia berharap tidak asal menuduh, jika memang ada, Edi mempersilahkan disebutkan langsung siapa nama pegawai, berapa yang diterima, kapan dan di mana penyerahannya.
Sementara itu Himpun, mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ketika akan dikonfirmasi masalah ini tidak berada di kantor. Handphone miliknya pun dalam keadaan tidak aktif, begitu juga dengan Iwan Guritno, Sekretaris Dinas Perumahan.(feb/dan/ary)

Berita Lainnya :

loading...