Sekpri Hingga Kejari Bantah Terima Uang


BATU  - Satu lembar kertas bisa bikin banyak orang dan instansi panas dingin. Seiring dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Saber Pungli Mabes  Polri Kamis malam (24/8/17), muncul foto lembaran kertas berisi aliran dana dari PT Guna Dharma Anugerah Jaya kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Lembaran tersebut ditandatangani oleh Nugroho Widhiyanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Ada nama Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Iwan Guritno, namun belum ada tanda tangan. Di bagian kanan, sepertinya juga ada tanda tangan dan nama perusahaan, namun ditutupi kertas. Bisa jadi, itu adalah tanda tangan dari PT Guna Dharma Anugerah.
Ada total dana Rp 805.000.000 yang tertulis beserta rincian penerima dan institusi, tanggal pemberian dan nominalnya. Di antaranya Kejari Kota Batu mendapat Rp 300 juta, diberikan pada 31 Mei 2016, DPRD) Kota Batu Rp 50 juta, diberikan pada 31 Agustus 2016. Lalu Koni Rp 5 juta, Sekretaris PU Rp 30 juta dan Sekpri Rp 50 juta.
Di lembaran itu juga ada satu orang yang menerima hingga dua kali, yaitu atas nama Yayan. Menerima Rp 20 juta pada 9 Agustus 2016 dan Rp 30 juta pada 1 September. Terkait dengan informasi aliran dana yang tertulis dalam kertas tersebut, masing-masing institusi membantah telah menerima dana dari PT Guna Dharma Anugerah Jaya. "Lho itu kabar dari mana? Gak ada itu dana yang mengalir ke dewan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Nanang begitu dia akrab dipanggil pun, bersumpah. "Ini perlu ditulis, saya selaku pribadi maupun institusi tak pernah mendengar ataupun menerima aliran dana dari manapun. Sebagai anggota dewan kami bekerja sesuai dengan tupoksi," tambahnya.
Disinggung apakah mengenal H Zaini, owner dari PT Guna Dharma Anugerah Jaya, Nanang mengaku tidak kenal. "Kalau tahu, iya, karena beberapa kali event dia (Zaini) datang. Tapi kalau kenal enggak sama sekali, kami juga tidak pernah ngobrol," tambahnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu Nur Chusniah mengatakan, dia baru berdinas atau menjabat sebagai Kajari pada November 2016. Lantaran itulah dia pun mengaku tidak tahu menahu terkait aliran dana yang ditulis mengalir ke Kejari.
Tapi, ia berjanji akan mengecek hubungannya dengan siapa, apa, bagaimana dan mengapa. "Ini masih dicek, saya belum tahu jawabannya," tulisnya dalam pesan WhatsApp. Ucapan yang sama juga terlontar dari Budi Herman, mantan Plt Kajari Kota Batu. Pria ini mengatakan masuk dan menjabat sebagai Plt Kajari pada 10 Juni 2016.
"Lho, kok serem sekali beritanya," katanya.
Herman mengatakan, saat dirinya menjabat, tak pernah menerima aliran dana dari perusahaan yang sedang melakukan pembangunan proyek di Kota Batu. Lantaran itu, dia pun mengaku sangat kaget dengan berita yang tersebar. "Kami ini tidak tahu bagaimana lelangnya maupun pengerjaannya, lha kok malah ada berita seperti ini," tambahnya.
Ditanya apakah mungkin uang tersebut dialirkan pada Kajari sebelum dirinya menjabat, Budi pun mengaku tidak tahu. "Waduh saya ya ndak tahu. Yang pasti, saat saya di sana gak pernah main-main. Apalagi posisi saya hanya pelaksana tugas," ucapnya.
Sebelum Budi Herman, jabatan Kajari Kota Batu diisi oleh Sedia Ginting, yang pensiun awal Juni 2016 dan memilih pulang ke Sumatera Utara. Sedia meninggal dunia tidak lama setelah masa pensiunnya. "Pak Sedia Ginting sudah meninggal tahun 2016 lalu di tempat asalnya," kata Budi.
Sementara itu, Koni Kota Batu juga mengatakan sama. Mereka tidak tahu menahu adanya aliran dana dari PT Guna Dharma Anugerah Jaya. Bahkan saat dihubungkan dengan pembangunan GOR Gajahmada, Koni pun mengelak.
"Koni ini hanya sebagai pengelola gedung. Gedung ini dikelola Koni setelah diresmikan Wali Kota Maret lalu. Sebelumnya, saat pembangunan, kami tidak tahu menahu," kata Sekretaris Koni Kota Batu Mahfud.
Selama proses pembangunan GOR Gajahmada, lanjut Mahfud, adalah urusan perusahaan pemenang lelang dengan pemerintah. "Lha kita tidak ada hubungannya. Hubungan kami dengan pemerintah Kota Batu," tambahnya.
Sementara itu, aliran dana yang mengalir ke Sekpri hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi. Sekpri yang melekat pada Wali kota Batu Lila hingga petang kemarin belum dapat dihubungi. Beberapakali ditelpon, Lila tak mengangkat ponselnya. Demikian juga dengan pesan yang dikirim, hanya dibaca tapi tak dibalas.
Sementara Francisca Esa Rizky Amalia, mantan Sekpri Wali Kota Batu mengaku tak pernah mendapatkan uang dari siapapun selama menjadi Sekpri. Ica begitu dia akrab dipanggil mengatakan, sudah ada aturan atau larangan bahwa Sekpri tak boleh menerima uang dari siapapun, termasuk pengusaha maupun tamu Wali Kota.
"Tidak ada itu, gak pernah ada pemberian uang, saat jadi Sekpri tidak boleh menerima uang," katanya.
Ditanya sosok H Zaini, Ica mengaku tahu. "Ya sekadar tahu saja, tapi gak kenal," tandasnya.(ira/han)

Berita Lainnya :