Wakil Wali Kota Batu, Anggap Kronologis Penangkapan Tak Jelas


Malang Post, Kepala Bidang Operasi Saber Pungli Pusat Kemenkopolhukam, Brigjend Widiyanto Poesoko mengatakan, antara Tim Saber Pungli dengan Polres Batu tidak ada perbedaan penafsiran terkait pemenuhan barang bukti. "Tidak ada beda penafsiran, karena yang melakukan operasional dan semua proses dari Polres Batu, kami (Tim Saber Pungli Kemenkopolhukam) hanya mengoordinasikan dan supervisi," ujarnya.
Ia mengatakan, tidak ada batas waktu untuk Polres Batu menyelesaikan kasus ini. Hanya setiap fase, pihaknya akan melakukan pemantauan. Jika memang semua administrasi penyidikan (mindik) sudah lengkap, Polres Batu bisa memanggil lagi untuk proses lebih lanjut.
Terkait dengan data aliran dana yang diduga pungutan liar pada 17 obyek perorangan atau pun lembaga, Widiyanto mengatakan memang benar ada data yang sama dengan yang dikantongi oleh Tim Saber Pungli. "Data tersebut diserahkan oleh pelapor dan ada di penyidik. Namun data tersebut tentu akan didalami kevalidannya, apakah benar terjadi atau sekadar karangan," ujarnya.
Ketika disinggung mengenai keraguan beberapa orang terkait dengan penangkapan dan kelengkapan alat bukti saat OTT berlangsung, Widiyanto mengatakan semua unsur dan alat bukti sudah terpenuhi. "Boleh saja mengelak, kami yang di lapangan dan korban juga punya catatan," ujar Widiyanto kepada Malang Post kemarin (27/8).
Sementara itu, kabar dilepaskannya tiga oknum pejabat Pemkot Batu yang terkena OTT membuat publik Kota Batu terhenyak. Beberapa akun sosial dihebohkan kabar ini, beragam komentar dilontarkan masyarakat, kebanyakan mempertanyakan keputusan melepas tiga oknum pejabat tersebut.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat pun mempertanyakan keputusan itu. Seperti Good Governance Activator Alliance (GGAA) memberikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi yang ada.
"Kami sangat mengapresiasi positif langkah Tim Saber Pungli Kemenkopolhukam,hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Sudarno, Direktur GGAA.
Menurutnya, OTT terkait pungli yang terjadi di Kota Batu ini merupakan kali kedua, setelah staf Kelurahan Sisir juga melakukan pungli terhadap warganya, saat warga tersebut membutuhkan pelayanan publik. GGAA mendukung Tim Saber Pungli untuk melanjutkan proses penyidikan. "Harus tetap diusut tuntas secara transparan, jangan sampai ada pembekuan atau penghilangan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas pungli yang terjadi di Kota Batu ini," ujar Sudarno.
GGAA juga meminta Polres Batu yang menjadi mitra Tim Saber Pungli juga bekerja secara transparan dan secara terus-menerus melaporkan kepada masyarakat atas hasil kinerjanya.
"Rilis perkembangan kinerja harus secara periodik dilakukan, agar masyarakat tahu. Tentunya rilis yang mendukung atas kinerja Polres Kota Batu dan menghilangkan prasangka," ujar Sudarno.
Ia mengatakan, penjelasan dari Polres Batu ini sangat penting, mengingat Tim Saber Pungli merupakan instruksi Presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, yang jauh dari unsur melanggar norma dan hukum negara. (dan/han)

Berita Lainnya :