Apeng Kembali Hadapi Perkara Penipuan

 
MALANG – Narapidana LP Lowokwaru, Timotius Tonny Hendrawan alias Apeng, 57 tahun, kembali menghadapi meja hijau atas dugaan penipuan terhadap Chandra Hermanto. Walaupun sudah mendekam di lapas karena kasus penipuan penggelapan uang Rp 3,1 miliar, Apeng kembali dilaporkan Chandra karena dugaan penipuan penggelapan sertifikat lahan tanah di Solo.
Kemarin, Apeng dibawa ke Kejaksaan Negeri Malang dan dikawal pihak keluarga, serta kuasa hukumnya, Sumardhan SH. Menurut keterangan Mardhan, berkas laporan dugaan penipuan yang menjerat kliennya, dianggap P-21 oleh Polda Jatim dan kini dilimpahkan ke Kejari Malang. 
“Ini laporan 2009, tapi baru P-21 tanggal 3 Agustus 2017 lalu,” kata Mardhan kepada wartawan di Kejari Malang, siang kemarin.
Kasus yang kembali menjerat Apeng ini, tak lepas dari urusan utang piutang antara Apeng dan kakak iparnya Chandra Hermanto. Versi Mardhan, pada 2009, Apeng pinjam uang dari Chandra untuk menebus empat sertifikat tanah di Solo. Chandra mengajukan syarat tanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum menyerahkan uang tebusan sertifikat Apeng yang jadi jaminan agunan di bank.
Setelah empat sertifikat ditebus, Apeng dihubungi oleh notaris di Solo untuk menandatangani PPJB namun menolak. “Klien saya tolak karena saat itu tak ada kesepakatan harga,” kata Mardhan. 
Karena penolakan ini, Chandra melaporkan Apeng ke Polda Jatim atas dugaan penipuan penggelapan dan sempat ditahan.
Saat ditahan, Mardhan menyebut Apeng menandatangani PPJB empat sertifikat tersebut di hadapan notaris Wahyudi SH di Surabaya pada 2009. Chandra lalu akhirnya berhasil menjual tiga sertifikat tanah dengan nilai Rp 23 miliar sebagai ganti bayaran utang Apeng sebesar Rp 12 miliar yang diakumulasi mulai 2009 sampai 2013.
Chandra masih memegang satu sertifikat lahan dan uang sebesar Rp 11 miliar, Apeng mengklaim sertifikat dan uang Rp 11 miliar ini. Namun karena tak diberikan oleh Chandra, Apeng melaporkan kakak iparnya ke Polda Jatim pada Juni 2015 dengan tuduhan penggelapan sertifikat dan uang Rp 11 miliar.
Setelah tarik ulur dan konflik akhirnya kakak adik ini damai di hadapan notaris Nur Alfi SH di Surabaya pada 26 Juni 2015. Satu sertifikat yang belum terjual, diserahkan kepada Apeng. Namun, Apeng tetap meminta uang Rp 11 miliar tersebut kepada Chandra, baik lewat somasi ataupun gugatan pengadilan.
Karena gugatan ini, Chandra menganggap Apeng membatalkan perjanjian damai dan melanjutkan laporan ke Polda Jatim tentang penipuan uang pembelian rumah di Sulfat dan penggelapan sertifikat tanah di Solo. Kemarin, Polda Jatim melimpahkan berkas P-21 dugaan penipuan penggelapan sertifikat lahan tanah di Solo ke Kejari Malang.
Apeng bakal menjalani persidangan pertamanya. Mardhan mengaku belum tahu kapan jadwal persidangan Apeng terkait kasus ini. Meski demikian, dia sudah mempersiapkan bukti-bukti untuk pembelaan terhadap kliennya. Terutama, pencabutan laporan kasus dugaan penipuan jual beli tanah di Solo dan Sulfat yang dilakukan Chandra saat perjanjian damai terjadi.
“Kami siapkan bukti-bukti tentang pencabutan laporan polisi oleh Chandra terhadap klien kami. Kalau memang klien kami penipu, tiga sertifikat harus disita sebagai barang bukti. Sedangkan, sampai sekarang belum ada penyitaan tiga sertifikat barang bukti itu,” tutup Mardhan.
Pihak penyidik Polda Jatim sendiri, tidak membiarkan wartawan mengambil gambar serta mewawancarai Apeng yang keluar dari ruang Kasi Pidum Kejari Malang siang kemarin. Dia langsung digelandang cepat ke dalam mobil dan dibawa kembali ke LP Lowokwaru. (fin/jon)

Berita Lainnya :