OTT Batu Ditangani Polda


BATU - Perkara operasi tangkap tangan Saber Pungli Kemenpolhukam yang menyeret nama tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Batu kini ditangani Polda Jatim. Polres Batu sudah melimpahkan perkara itu ke Polda, Selasa (29/8) .
Pelimpahan perkara itu langsung disampaikan Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto. Namun, Budi tidak menerangkan lebih lanjut alasan pelimpahan perkara itu. "Maaf, untuk yang satu ini saya tidak berkomentar," katanya kepada wartawan.
Satu-satunya kata yang muncul dari perwira menengah dengan dua melati di pundak ini adalah saling menghormati. Makanya, dia memilih untuk diam terlebih dahulu ketika ditanya wartawan.
"Kita saling menghormati. Yang jelas, untuk kasus ini saya tidak mau komentar dulu ya, mohon maaf sekali," katanya sembari tangannya ditempelkan sambil mengucap maaf.
Budi yang ditemui usai makan bakso di Bakso de Stadion, Jalan Stadion Utara, Kota Batu inipun langsung masuk mobil dan buru-buru pergi saat Malang Post mendesak sebab pelimpahan perkara. Bahkan saat mobil dinas Kapolres itu melaju, Budi juga tak membuka kaca sedikitpun.
Kabar perkara ini dilimpahkan  sebetulnya terdengar sejak pertama kasus ini mencuat. Kabar itu dikuatkan  dengan saling lempar tanggung jawab antara tim saber pungli Kemengkopolhukam yang melakukan OTT dengan Polres Batu. Tim Saber Pungli yang dipimpin Brigjen Widianto Poesoko menyerahkan perkara ke Polres Batu berikut dengan tiga orang yang diamankan, usai OTT. Sementara dalam pemeriksaan, tim penyidik menyatakan tidak menemukan cukup bukti, sehingga tiga orang pejabat tersebut yang diperiksa lebih dari 1x24 jam tersebut dikembalikan kepada keluarganya.
Kabar perkara OTT itu dilimpahkan ke Polda Jatim juga dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Batu Ir Punjul Santoso. Ditemui di sela-sela mendampingi ibu dari Presiden Joko Widodo dalam kunjungan di Balai Kota Among Tani kemarin, Punjul mengatakan kasus ini telah ditangani Polda. Tapi, Punjul juga tidak menjelaskan rinci kenapa kasus berpindah penanganan. "Kalau masalah itu langsung ke Kapolres saja. Saya tidak tahu," tambahnya.
Sementara itu, Punjul kembali menegaskan kekurangan pembayaran GOR Gajahmada akan diselesaikan melalui anggaran PAK. Menurutnya, saat ini APBD Perubahan 2017 Kota Batu baru dikonsultasikan kepada Gubernur. Jika tidak ada kendala dan disetujui, maka kemudian dibuatkan Perda. "Prosesnya demikian. Baru setelah ada Perda APBD Perubahan, uang bisa dicairkan," ungkapnya.
Disinggung apakah Pemkot Batu akan memanggil pejabat yang terkena OTT, Punjul enggan menjawab. Dia pun memilih diam saat kembali ditanya masalah itu. Sementara Plt Sekretaris Daerah Achmad Suparto tak banyak berkomentar saat ditanya kemungkinan memanggil pejabat yang terkena OTT.
"Lho ngapain harus dipanggil? Salahnya apa?," katanya.
Di sisi lain, DPRD Kota Batu memilih menyerahkan kasus itu kepada kepolisian. Apalagi, saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polda sehingga dewan tidak bisa berbuat banyak selain menunggu proses.
‘’Kami harus menghormati proses hukum. Lebih baik, semua diserahkan kepada kepolisian untuk proses itu,’’ tegas Hely Suyanto, anggota DPRD Kota Batu.
Hanya saja, dewan tetap mendorong proses pembangunan di Kota Batu tidak terpengaruh. Pembangunan tentu sangat dibutuhkan oleh warga Batu, terutama program yang sudah dianggarkan pada APBD.(ira/han)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...