Polda Periksa Direktur PT Gunadharma


BATU - Polda Jatim bergerak cepat, seiring dengan pengambilalihan kasus penanganan OTT oleh Tim Saber Pungli Kemenpolhukam dari Polres Batu. Penyidik Polda Jatim mulai memeriksa saksi korban Didik Sugiyanto, Direktur Operasional PT Gunadharma Anugerahjaya. Rencananya, Senin (4/9) akan memeriksa Kabid Cipta Karya Pemkot Batu Nugroho Widyanto alias Yayan.
Untuk Didik sendiri, diperiksa hari Kamis (31/8) mulai pukul 10.00 hingga pukul 22.00. Menurut kuasa hukum Didik, Arif Fathoni dalam pemeriksaan tersebut, DS menyerahkan beberapa bukti kunci yang sebelumnya tidak diserahkan kepada penyidik Polres Batu.
Salah satu bukti kunci tersebut adalah bukti transfer sejumlah dana kepada sejumlah pejabat Pemkot Batu mulai tahun 2016 hingga tahun 2017. Dana transfer yang disebut-sebut sebagai pungli tersebut ditransfer langsung kepada rekening pribadi beberapa pejabat tersebut.
“Karena di Polres Batu penanganannya begitu, beberapa dokumen tidak kita serahkan. Lha ini di Polda Jatim karena ada komitmen, kita serahkan beberapa data dan bukti kepada penyidik polda,” ujar Arif Fathoni kepada Malang Post, kemarin (1/9).
Selama beberapa jam diperiksa oleh tim penyidik, Didik banyak dimintai keterang seputar distribusi uang yang diduga digunakan oleh terperiksa NY dkk. Distribusi uang tersebut terjadi pada 2016 hingga 2017.
Didik menceritakan bahwa distribusi uang tersebut diserahkan dalam bentuk pemberian uang tunai maupun transfer.
“Transfer tidak hanya pada para terduga, tapi ada satu nama pada posisi strategis, pernah menerima dan meminta agar ditransfer hari itu juga, karena bisa diarahkan ke sana. Karena saat ini masih proses penyidikan, saya tidak berani menyebut nama,” ujar Arif.
Nanti penyidik akan melakukan konfirmasi langsung kepada pejabat yang memiliki posisi strategis tersebut. Dalam kesempatan itu, Arif meminta penyidik agar memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fokusnya pada aliran dana tidak wajar pada rekening pribadi sejumlah pejabat Pemkot Batu.
“Kita minta ke penyidik meminta LHA ke PPATK agar terang, karena pemberian melalui transaksi perbankan pasti nanti ketahuan, apakah transaksi beberapa pejabat Pemkot Batu tersebut wajar atau tidak wajar disesuaikan dengan penghasilan ASN,” ujarnya.
Selain itu aliran dana tersebut masuk dalam rekening pribadi pejabat Pemkot Batu ini. “Normanya ASN tidak boleh menerima sesuatu. Menerima saja tidak boleh, apalagi ini memaksa,” tegasnya.
Beberapa bukti kunci yang sudah diserahkan ke penyidik oleh kliennya ini, menurut Arif lebih banyak dilakukan untuk menjawab pertanyaan penyidik. Dalam pemeriksaan penyidik banyak memberikan pertanyaan seputar aliran dana.
“Kita berikan fakta yang terjadi sesungguhnya sifat kooperatif ini kita tunjukkan karena penyidik serius menangani kasus ini,” paparnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Malang Post, pada Selasa (29/8), pimpinan PT Gunadharma Anugerahjaya juga dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Purworejo. Bukan terkait persoalan proyek di Kota Batu, melainkan soal proyek Alun-alun Purworejo. Pimpinan PT tersebut didesak oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Purworejo untuk segera mengerjakan proyeknya yang senilai Rp11 miliar.(dan/ary)

Berita Lainnya :