KSU Montana Siap Gugat 700 Nasabah ASN Pemkot Malang


MALANG - Polemik Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana memasuki babak baru. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya membatalkan keputusan pailit dalam sidang putusan  perdamaian, Senin (28/8) lalu.   
Pengesahan pembatalan pailit ini, juga akan dilakukan Kamis (28/9) nanti. Hal ini diungkapkan Barlian Ganesi SH, kuasa hukum KSU Montana, kepada Malang Post, kemarin. “Ya, Senin lalu sudah diputuskan, pailit dibatalkan karena perdamaian yang kami ajukan diterima,” katanya.
Berbekal keputusan ini, pihaknya meminta kepada ribuan nasabah, terutama 700-an nasabah ASN Kota Malang yang memiliki tanggungan ke KSU Montana untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada koperasi.  “Yang segera kami lakukan adalah penagihan kepada 700-an nasabah PNS (ASN) Pemkot Malang yang belum menyelesaikan utangnya. Mereka nasabah terbanyak koperasi. Dalam catatan kami, jumlah piutang para PNS ini mencapai Rp 31 miliar,” terang Ganesi, sapaan akrabnya.
Ia mengungkapkan, andai tidak ada itikad baik dari para ASN, pihaknya segera melayangkan gugatan kepada para abdi negara ini. “Andai saja para ASN itu tertib dalam pembayaran utangnya, pembayaran bunga kepada pemilik deposan pasti selesai,” sesalnya.
Dengan kata lain, tegasnya, kini KSU Montana sudah hidup kembali dan melakukan hak serta kewajiban seperti biasanya. Namun, ia tidak menampik, akan melakukan pelelangan sejumlah aset koperasi untuk segera membayarkan bunga kepada deposan.  
“Minggu ini, ada rapat anggota yang dipimpin Ketuanya, Dewi Maria untuk membahas kerja koperasi kembali. Termasuk apakah akan menjalankan deposito lagi, tergantung rapat anggota,” ungkap advokat yang juga pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Malang ini.
Selain menyelesaikan penagihan tunggakan dan pembayaran kepada deposan, secara hukum, Ganesi juga memaparkan akan melakukan gugatan perdata kepada ahli waris notaris Eko Handoko, pemilik rekening KSU Montana sebelumnya. “Dalam audit, ada beberapa kejanggalan dalam pembukuan sebelum berpindah ke pengurus baru yang diketuai Dewi Maria,” terangnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, Dulyono membenarkan pembatalan pailit tersebut. Ia mengatakan, putusan tersebut sudah dibacakan majelis hakim PN Niaga Surabaya. “Namun  BHP belum dapat salinan putusannya. Kepailitan berakhir karena perdamaian. Jadi BHP harus mengumumkan pengakhiran kepailitan dalam koran dan berita negara. Tugas BHP selesai,” urainya.
Diberitakan sebelumnya, PN Niaga Surabaya memutuskan KSU Montana di Jalan Kahuripan 9 Malang dipailit. Keputusan yang cukup mengejutkan bagi ribuan nasabahnya di Malang ini, dibacakan ketua majelis hakim, Sifa’urosidin, S.H, M.H, Selasa (10/1/17).
Putusan pailit ini tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan permintaan dari Deana Widjaja, nasabah koperasi yang tinggal di Jalan Maribaya G2-4 Puri Cinere, RT006 RW005, Kelurahan Pangkalan Jati, Depok. Koperasi tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang simpanan pokok dan keuntungan bunga yang seharusnya diperoleh Deana, sapaannya. Padahal, wanita ini menyimpan uangnya hingga Rp 500 juta ke koperasi itu.
Hal ini diungkapkan Roy Subandono, SH, kuasa hukum Deana. “Permohonan pailit diajukan setelah KSU Montana tidak menggubris tiga kali somasi penagihan yang dilayangkannya, terkait Simpanan Berjangka No. 002047 milik Deana,” terangnya saat itu.
Selain kepada Deana, KSU Montana juga mempunyai utang kepada Ida Fiantina Juwono, warga Jalan Taman Meruya Ilir I-2 / 42, RT007 RW007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebesar Rp 82,5 juta dengan bukti Simpanan Berjangka No. 002146.
Kedua, utang kepada Fransiska Devi Junardy, warga Jalan MPR III Dalam/48-B, RT012 RW013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar Rp 372 juta, dengan bukti Simpanan Berjangka No. 002147.
“Tidak ada pembatalan karena perdamaian. Hakim pengawas PN Niaga Surabaya tidak dapat membatalkan karena tugasnya hanya mengawasi. Perdamaian itu hanya itikad baik saja. Putusan tetap putusan,” kilahnya dihubungi kemarin.
Kata Roy, KSU Montana memang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun waktunya sudah terlambat. “Ini bukan PKPU. Kalau PKPU boleh perdamaian. Nah, putusan pailit harus dijalankan kurator dengan baik,” pungkasnya. (mar)

Berita Lainnya :

loading...