Siap Berantas Premanisme Taksi Online – Konvensional



MALANG – Polres Malang Kota (Makota) siap memberantas premanisme yang mengail di air keruh dalam perselisihan angkutan konvensional-angkutan online. Wakapolres Makota, Kompol Nandu Dyananta menegaskan, Polres siap menjadi fasilitator untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para driver online maupun konvensional.
“Kami akan berantas premanisme yang mencoba mancing di air keruh dalam permasalahan ini. Selama regulasi belum turun dari pusat, kami harap tidak ada perselisihan dan menjaga keamanan serta ketertiban jalanan Kota Malang,” kata Nandu.
Menurut dia, saat ini situasi Kota Malang sudah kondusif sehingga premanisme tidak akan ditolerir. Apalagi, jika ada preman yang memicu konflik antar dua pihak dari angkutan konvensional dan transportasi online.
Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha transportasi online, menyampaikan aspirasinya kepada Polres dengan menghadirkan Dishub. “Kita sebagai fasilitator, mempertemukan Dishub dan pelaku usaha transportasi online. Kita juga tampung semua aspirasi yang masuk,” jelasnya.
Nantinya, kata dia, menyebut akan ada pertemuan lagi dengan pihak pelaku usaha transportasi konvensional di Polres Makota. Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Kusnadi mengaku pihak Dishub Kota Malang masih bersikap pasif dan menerima semua uneg-uneg.
Pasalnya, belum ada regulasi baru paska pencabutan revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 oleh Mahkamah Agung. Setelah empat sopir kendaraan online mengajukan peninjauan kembali, MA membatalkan revisi Permenhub 32 tahun 2016.
MA menyebut revisi Permenhub malah mengebiri pertumbuhan ekonomi mikro yang bertentangan dengan UUD 1945. Para sopir kendaraan online jadi majikan atas dirinya sendiri setelah memanfaatkan kecanggihan teknologi angkutan.
Kabid Angkutan Dishub Kota Malang, Ngoediono menyebut Dishub berharap tak ada konflik horizontal yang terjadi, selama regulasi baru dari Kementerian Perhubungan digodok. “Kita masih menunggu aturan baru dari pusat. Karena perubahan Peraturan Menteri Perhubungan soal angkutan online, sudah dicabut Mahkamah Agung,” kata Oong, sapaan akrabnya. (fin/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :