Polres Malang Gagas Dialog Antar Lintas Agama



MALANG - Konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Myanmar, mendapat sorotan serius Kepolisian Resort Malang, Pemerintah Kabupaten Malang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam menanggapi krisis kemanusiaan itu, Polres Malang mengadakan dialog lintas agama dalam rangka memelihara toleransi umat beragama di wilayah Kabupaten Malang Kamis (7/9) kemarin di ruang Sekda lantai 2.
Diskusi dua arah yang digagas Polres Malang itu turut mengundang para tokoh lintas agama dan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, seluruh pihak bersepakat untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan secara bersama sesuai tupoksinya masing-masing.
Selain itu, dalam dialog tersebut juga membahas agar isu krisis kemanusiaan tidak dipolitisir dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) oleh kelompok yang berkepentingan.
Waka Polres Malang, Kompol Decky Hermansyah mengatakan apa yang saat ini dialami etnis Rohingya di Myanmar bukanlah sebuah peristiwa kebencian antar umat beragama, tetapi tragedi kemanusiaan yang akar masalahnya sangat kompleks.
"Tidak semua tahu apa yang terjadi di Rekhine, Nyanmar. Oleh karenanya kita harus benar-benar memfilter sebuah informasi yang saat ini beredar di sosial media. Khususnya berita hoax. Seperti saat ini yang tengah marak adalah isu pengepungan Candi Borobudur yang sengaja digawangi oleh kelompok tertentu dengan tujuan memecah belah NKRI," ujar Decky Hermansyah kepada Malang Post.
Ia juga meminta agar masyarakat lebih jeli lagi untuk membaca berita dan menyaring informasi yang beredar.
"Khususnya informasi yang beredar di media sosial saat ini. Karena kita tahu banyak akun- akun yang tidak bertanggungjawab memposting sesuatu hal yang meresahkan masyarakat. Apalagi berita yang yang disebar bersifat tendensius, tidak objektif dan berpotensi memecah belah kesatuan NKRI," jelas Dekcy.
Hal senada juga disampaikan oleh FKUB Kabupaten Malang yang mendukung Pemerintah RI berperan aktif melakukan diplomasi dan bantuan kemanusiaan terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
“Kita sebagai negara dengan Umat Muslim terbesar di dunia, harus bijak dalam menyikapi kasus di Myanmar. Jangan kita mudah terpancing dan terprovokasi dengan isu-isu di media sosial yang belum tentu kebenarannya sehingga dapat merusak kerukunan umat beragama. Karenanya tidak hanya tugas pemerintah saja melalui jalur diplomasi, namun ini merupakan seluruh tugas individu yang bertanggung jawab,” tegas wakil FKUB Kabupaten Malang Ust. H. Sholeh saat penyampaikan pendapatnya.
Sholeh sangat mengapresiasi pihak Polres Malang karena mampu mengumpulkan tokoh lintas agama untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Malang. Dengan segala upayanya yang telah dilakukan. Mulai dari patroli dan penjagaan di seluruh Vihara yang ada di Kabupaten Malang.
Semantara itu, Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM mengatakan Indonesia telah menjadi negara terdepan dalam menyuarakan perdamaian di Rakhine State Myanmar. Seperti terdepan dalam mengambil membatu krisis kemanusiaan dengan langkah diplomasi telah dilakukan Indonesia saat ini. Yang berimbas negara lain ikut bergerak menyuarakan perdamaian di Rakhine State Myanmar.
Sanusi menambahkan, bahwa warga Kabupaten Malang memiliki rasa toleransi yang besar, sehingga tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang berkembang mengenai krisis kemanusiaan di Rakhine State.
"Semua itu berkat kecepatan pihak berwajib dan organisasi masyarakat lainnya yang dengan cepat melakukan counter informasi. Karenya kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh lintas agama di Kabupaten Malang yang tetap menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Malang, karena kita tahu masyarakat  bisa menjaga kerukunanan dan bisa hidup berdampingan satu sama lain," paparnya.
Dalam penutupan acara, berbagai pihak bersama-sama melakukan penanda tanganan kesepakatan bersama untuk menjunjung prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika dan tetap setia kepada Pancasila serta UUD 1945. (eri/jon)

Berita Lainnya :