Langkah Pertama Lakukan Tagihan, Kedua Sita Aset PNS

 
MENEMPUH upaya hukum agar Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana terbebas dari putusan pailit, bukan hal mudah. Bisa dibilang sangat rumit. Apalagi, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya sebagai kurator sudah turun melakukan verifikasi ke kantor-kantor koperasi ini. 
Hasilnya, Senin (28/8), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Niaga, Surabaya mengabulkan dan mengesahkan pembatalan pailit yang sudah pernah diputuskan awal Januari 2017 lalu, di tempat yang sama karena ada perdamaian. 
“Perdamaian yang kami ajukan sudah diterima majelis hakim,” tutur  Barlian Ganesi SH, kuasa hukum KSU Montana. Ia mengaku lega karena upaya yang ditempuh untuk ‘menghidupkan kembali’ koperasi yang dipimpin Dewi Maria ini berhasil. 
Minggu ini, usai penetapan putusan pailit diumumkan di media cetak, pria ini menekankan segera melakukan dua langkah penting untuk merealisasikan janji perdamaian kepada para kreditor koperasi. “Yang pertama, melakukan penagihan kembali,” tegasnya.
Ganesi, sapaan akrabnya menerangkan, hingga sekarang masih ada sekitar 700-an PNS (sekarang ASN) yang masih menunggak cicilan utang ke koperasi. Menurutnya, nilai utang para abdi negara ini sekitar antara Rp 31 miliar hingga Rp 35 miliar.
Bahkan, akibat utang itu, sejak Oktober 2016, KSU Montana sudah melayangkan somasi kepada para PNS yang menunggak antara Rp 15 juta hingga ratusan juta rupiah. “Sebenarnya, sejak dulu koperasi ini sangat sehat,” ungkap dia.
Namun tunggakan utang yang cukup besar dari para PNS, membuat sejumlah anggota koperasi lainnya juga tidak bisa menarik bunga depositonya. Advokat yang berkantor di Jalan Sriwijaya Malang itu menegaskan, saat ini tidak boleh ada PNS yang main-main.
“Somasi kedua sudah dilayangkan Januari 2017 lalu. Sekarang, kami minta agar para PNS segera menyelesaikan tunggakannya atau berhadapan dengan hukum. Kami akan gugat perdata kalau tidak ada itikad baik dari para PNS ini,” paparnya.
“Kalau sudah masuk ranah hukum perdata, pasti akan kami mintakan aset yang dimiliki PNS untuk disita sebagai jaminan,” kata advokat ini dengan nada sedikit keras. Menurutnya, biar majelis hakim yang akan memutuskan nanti untuk penyitaan aset sebagai ganti rugi.
Saat ini, pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Malang itu mengaku membuka komunikasi dengan para PNS yang ingin menyelesaikan tanggungannya secara baik-baik. Sebab, KSU Montana sendiri, juga segera membuka kembali kantor-kantor cabangnya yang sempat tutup.
Ia tidak menampik bila dulu KSU Montana menjadi pilihan PNS untuk meminjam uang karena persyaratannya tidak rumit. “Cukup pakai SK Pengangkatan PNS atau memberikan tabungan pensiun, bisa segera cair,” katanya.
Awalnya, pembayaran cicilan tidak ada masalah karena dipotong langsung dari gaji oleh bendahara. Namun setelah gaji dibayarkan melalui Bank Jatim, permasalahan mulai muncul dan banyak PNS yang  memanfaatkan momen itu untuk tidak mengangsur.
Seperti diberitakan, PN Niaga Surabaya memutuskan KSU Montana di Jalan Kahuripan 9 Malang dipailit. Keputusan yang cukup mengejutkan bagi ribuan nasabahnya di Malang ini, dibacakan ketua majelis hakim, Sifa’urosidin, S.H, M.H, Selasa (10/1).
Putusan pailit ini tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan permintaan dari Deana Widjaja, nasabah koperasi yang tinggal di Jalan Maribaya G2-4 Puri Cinere, RT006 RW005, Kelurahan Pangkalan Jati, Depok.
Koperasi tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang simpanan pokok dan keuntungan bunga yang seharusnya diperoleh Deana, sapaannya. Padahal, wanita ini menyimpan uangnya hingga Rp 500 juta ke koperasi itu.
Hal ini diungkapkan Roy Subandono, SH, kuasa hukum Deana. “Permohonan pailit diajukan setelah KSU Montana tidak menggubris tiga kali somasi penagihan yang dilayangkannya, terkait Simpanan Berjangka No. 002047 milik Deana,” terangnya saat itu.
Selain kepada Deana, KSU Montana juga mempunyai utang kepada Ida Fiantina Juwono, warga Jalan Taman Meruya Ilir I-2 / 42, RT007 RW007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebesar Rp 82,5 juta dengan bukti Simpanan Berjangka No. 002146. 
Kedua, utang kepada Fransiska Devi Junardy, warga Jalan MPR III Dalam/48-B, RT012 RW013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar Rp 372 juta, dengan bukti Simpanan Berjangka No. 002147. 
Namujn majelis hakim PN Niaga Surabaya akhirnya membatalkan keputusan pailit dalam sidang putusan  perdamaian, Senin (28/8) lalu. Berbekal keputusan ini, KSU Montana meminta kepada ribuan nasabah, untuk menyelesaikan kewajibannya kepada koperasi.   
Dengan putusan pembatalan pailit ini pula, kini KSU Montana sudah hidup kembali dan melakukan hak serta kewajiban seperti biasanya. Termasuk sesegera mungkin menyelesaikan isi perdamaian kepada para kreditor lainnya. (mar)

Berita Lainnya :

loading...