magista scarpe da calcio Sutiaji: Serahkan Datanya, Segera Saya Tindaklanjuti!


Sutiaji: Serahkan Datanya, Segera Saya Tindaklanjuti!


 
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Malang akhirnya membuka diri terhadap permasalahan yang membelit 700-an pegawainya terkait tagihan Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana yang macet. Pemkot Malang, bahkan ingin mengklarifikasi lebih jelas lagi terhadap kasus tersebut agar terbuka. 
HAL ini diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji, kemarin. Ia mengatakan pihaknya sudah menentukan langkah terkait KSU tersebut dengan cara meminta data-data nasabah yang ada supaya disetorkan ke Pemkot Malang. 
“Kami sudah meminta datanya untuk diserahkan kepada kami untuk kemudian ditindaklanjuti,” terang dia kepada Malang Post. Dia mengungkapkan, aturan yang tertulis dalam PP 52 Nomor 2010 tentang disiplin PNS sudah jelas. 
Pihaknya memilih untuk menelaah masalah tersebut secara mendalam. “Kalau masalahnya perdata, maka kami akan selesaikan secara perdata juga. Kalau ada indikasi selain itu, maka kami akan panggil yang bersangkutan,” lanjut dia. 
Sutiaji menambahkan, perlu adanya klarifikasi lebih jelas lagi terhadap kasus tersebut. Pasalnya, pihaknya pernah menemukan kasus ada satu orang yang menggunakan nama lima orang lainnya untuk menjadi nasabah KSU Montana. 
“Kami juga sudah buka posko pengaduan terkait hal tersebut. Sejauh ini, kami masih menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kami juga memohon, pihak KSU untuk berhadapan langsung dengan Pemkot Malang terkait hal ini. Temui saya, juga tidak masalah,” pungkas dia.                        
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, Tri Yudiani mengatakan  KSU Montana harus membangun kembali koperasinya. Pengurus juga diminta lebih proaktif dalam menyikapi pembatalan pailit.  
“Pengurus harus kerja keras mengembalikan tagihan. Termasuk harus turun sendiri. Kita sebenarnya sudah beberapa kali ke kantornya untuk mendampingi dan melakukan pembinaan. Tapi kantornya tutup,” urainya panjang lebar.  
Sebenarnya, lanjut Tri Yudiani, pihaknya pernah mengimbau pengurus KSU Montana sebelum pailit untuk mendatangi para nasabah dari PNS ke dinasnya masing-masing. “Duduk bicara untuk menyelesaikan tagihan, salah satunya dengan memotong gaji,” ujar dia.
Intinya, pengurus KSU Montana harus lebih proaktif untuk menyelesaikannya. “Setelah ini, kami juga akan lakukan pembinaan agar tidak terjadi permasalahan seperti ini,” tutupnya kepada Malang Post.
Namun, Barlian Ganesi, SH, MH, kuasa hukum KSU Montana mengungkapkan, pihaknya sudah berkali-kali meminta bertemu dengan kepala daerah untuk membicarakan tentang masalah ini. “Tapi tidak pernah ditanggapi oleh pemkot,” kata dia.
Ganesi menambahkan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, selaku pembina dan pengawas koperasi juga terlihat lepas tangan. “Kalau memang ada pembinaan, apalagi 60 persen nasabah kami dari PNS Kota Malang, seharusnya dari dulu ada jalan keluar,” ungkapnya.
“Apalagi, semua dana utangan sudah diterima oleh PNS yang bersangkutan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Tapi dalam waktu dekat ini, kami akan hubungi Pemkot Malang untuk membicarakan masalah ini,” tegas dia. 
Seperti diberitakan sebelumnya, usai penetapan putusan pailit diumumkan di media cetak, pria ini menekankan segera melakukan dua langkah penting untuk merealisasikan janji perdamaian kepada para kreditor koperasi. “Yang pertama, melakukan penagihan kembali,” ungkap pengacara ini.
Hingga sekarang masih ada sekitar 700-an PNS (sekarang ASN) yang masih menunggak cicilan utang ke koperasi. Menurutnya, nilai utang para abdi negara ini sekitar antara Rp 31 miliar hingga Rp 35 miliar.
Sejak Oktober 2016, KSU Montana sudah melayangkan somasi kepada para PNS yang menunggak antara Rp 15 juta hingga ratusan juta rupiah. Advokat yang berkantor di Jalan Sriwijaya Malang itu menegaskan, saat ini tidak boleh ada PNS yang main-main.
“Somasi kedua sudah dilayangkan Januari 2017 lalu. Sekarang, kami minta agar para PNS segera menyelesaikan tunggakannya atau berhadapan dengan hukum. Kami akan gugat perdata kalau tidak ada itikad baik dari para PNS ini,” paparnya saat itu. (ica/mar) 

Berita Lainnya :