KPK Lepas Zadim Efisiensi


MALANG POST - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan praktik suap dengan memotong 10 persen anggaran sebuah proyek pemerintah menjadi hal yang normal. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif Minggu (17/9) dalam rilis kasus OTT Wali Kota Batu di Kantor KPK, Minggu (17/9).
Hal ini dapat terlihat dari beberapa OTT yang dilakukan KPK yang menyeret sejumlah kepala-kepala daerah di Indonesia, khususnya yang terakhir di Kota Batu pada Sabtu (16/9) lalu.
“Ini pesan khusus yang kami sampaikan. Karena dari serentetan OTT yang beberapa bulan KPK lakukan kebanyakan mereka yang melakukan ini memotong uang proyek rata-rata 10 persen. Termasuk yang di Batu kemarin,” tutur Laode.
Ia menjelaskan, OTT di Kota Batu yang diduga terkait perkara suap pengadaan belanja modal dan pengadaan mesin mebeler Pemkot Batu tersebut akhirnya menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Filipus seorang pengusaha (pemenang tender proyek) dan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu, Edi Setiawan.
Laode menyampaikan seperti pejabat daerah yang ditangkap di daerah lain, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko diduga menerima fee sebesar 10 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 5,26 Miliar. Eddy Rumpoko disebutkan menerima fee sebesar Rp 500 juta.
“Saat ditangkap hanya Rp 200 juta saja yang bisa diamankan karena yang Rp 300 juta sudah dipakai untuk melunasi mobil Alphard milik Wali Kota,” tutur Laode.
Eddy Rumpoko diamankan tim KPK di rumah dinas Edi sendiri bersamaan dengan Filipus sang pengusaha pemenang tender dan sopirnya yakni Junaidi alias Juned. Setelah itu ketiganya langsung dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan awal.
Laode menjelaskan, sebelum menyergap Wali Kota Batu tersebut awal pengintaian sebenarnya sudah dilakukan sejak pukul 12 siang. Dimulai dari pengintaian tim KPK terhadap Filipus dan Kabag ULP Pemkot Batu, Edi Setiawan yang melakukan pertemuan di sebuah restoran di salah satu hotel milik Filipus.
“Setelah ketemu di restoran keduanya kemudian ke tempat parkir. Di sanalah transaksi diduga terjadi. Di mana Kabag ULP diberi uang sebesar Rp 100 juta dibungkus dalam koran,” papar Laode.
Setelah melakukan transaksi inilah, Filipus kemudian berangkat menuju Rumah Dinas Eddy Rumpoko. Sementara Edi Setiawan kemudian diamankan di pinggir sebuah jalan Kota Batu oleh tim KPK pada pukul 16.00 WIB.
Eddy Rumpoko, Edi Setiawan dan Filipus diterbangkan KPK ke Jakarta pada pukul 01.00 WIB dini hari. Setelah diperiksa 1x24 jam dan gelar perkara ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Status kasus ini ditingkatkan dalam tahap penyidikan.
Namun saat menangkap Edi Setiawan, pada yang bersamaan pula Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkot Batu Zadim Efisiensi turut diamankan. Dan dibawa ke Pemkot Batu untuk pemeriksaan. Meski diamankan, Zadim kemudian dilepaskan. Hal ini juga diberlakukan pada sopir Eddy Rumpoko, Juned yang juga dilepaskan usai pemeriksaan.
Lebih lanjut Laode menerangkan, pola-pola korupsi temuan KPK beberapa bulan terakhir pada sejumlah kepala daerah menunjukan hal yang sama. Di mana 10 persen dari anggaran proyek yang goal dapat dibagi untuk kepentingan pribadi.
“Jangan dilihat dari jumlah transaksinya. Akan tetapi ini adalah upaya bagaimana menyelamatkan proyek yang besar agar bisa sesuai dengan rencana pemerintah. Nanti yang akan rugi tetap masyrakat,” tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa praktik fee 10 persen ini akan menimbulkan ketidakutuhan pembangunan proyek atau pengadaan. Di mana akan mengurangi dana yang seharusnya dapat maksimal digunakan dan mengurangi kualitas dari proyek tersebut.(dan/ica/feb/ary)

Berita Lainnya :

loading...