Serahkan Data PNS Pengemplang Utang

 
MALANG - Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana, kemarin mendatangi Balai Kota Malang. Mereka memberikan data 700-an PNS Pemkot Malang yang tidak beritikad baik menyelesaikan utangnya ke koperasi tersebut.  
Rencananya, mereka menghadap ke Wali Kota Malang, H.M. Anton untuk menyerahkan data-data tersebut. Namun karena orang nomor satu ini memiliki keperluan lain, rombongan pengurus tersebut ditemui Sekda Kota Malang, Wasto.
Kepada mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ini, Ketua KSU Montana, Dewi Maria menyampaikan uneg-uneg permasalahan yang dihadapi koperasi karena ratusan PNS Pemkot Malang yang tidak menyelesaikan tagihannya.
Dalam pertemuan yang cukup lama ini, mereka juga memberikan daftar 700-an PNS yang masih menunggak utang. Para PNS ini dianggap biang keladi permasalahan di koperasi hingga berujung gagal bayarnya bunga deposito kepada kreditor lain.
Menurut kuasa hukum KSU Montana, Barlian Ganesi, SH, MH, pihak Pemkot Malang mengaku siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Pak Wasto hanya mengatakan siap membantu. Tapi bagaimana teknisnya, masih menunggu pertemuan lagi,” ujar dia. 
Tidak hanya itu, KSU Montana juga siap melayangkan somasi lagi secara terbuka kepada para PNS ini. “Kami harus mengejar waktu untuk menyelesaikan isi perdamaian kepada kreditor lain usai putusan pailit dibatalkan,” tambah anggota Ikadin Kota Malang itu. 
Seperti pernah diberitakan, Pemkot Malang akhirnya membuka diri terhadap permasalahan yang membelit 700-an pegawainya terkait tagihan KSU Montana yang macet. Pemkot Malang, bahkan ingin mengklarifikasi lebih jelas lagi terhadap kasus tersebut agar terbuka. 
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji. Ia mengatakan pihaknya sudah menentukan langkah terkait KSU tersebut dengan cara meminta data-data nasabah yang ada supaya disetorkan ke Pemkot Malang. 
“Kami sudah meminta datanya untuk diserahkan kepada kami untuk kemudian ditindaklanjuti,” terang dia, minggu lalu. Pihaknya memilih untuk menelaah masalah tersebut secara mendalam. “Kalau masalahnya perdata, maka kami akan selesaikan secara perdata juga. Kalau ada indikasi selain itu, maka kami akan panggil yang bersangkutan,” katanya. (mar)

Berita Lainnya :

loading...