Gelar Rakor, Optimalkan SDM PPNS

 
MALANG - Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan, merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersih dan baik. Karenanya, sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan dan dikuatkan. Salah satunya dengan seringnya rapat koordinasi (Rakor) PPNS se-Kabupaten Malang, seperti yang diadakan Polres Malang kemarin.
Rakor ini adalah yang kali kedua pada tahun 2017. Sebelumnya Rakor PPNS diselenggarakan pada bulan Februari lalu.   Tujuannya untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan dan pelaksanaan Undang-undang. Sekaligus untuk menyamakan interprestasi atau penafsiran sesuai Undang – Undang.
Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, mengatakan Rakor PPNS ini untuk penguatan sekaligus peningkatan koordinasi antara PPNS dengan penyidik Polri. Juga sebagai upaya sinergitas Polres Malang dalam meningkatkan profesionalitas penyidik dari PNS dan Kepolisian.
"Tidak semua kasus atau masalah pidana bisa disidik oleh penyidik Polri. Ada pidana khusus yang tidak bisa ditangani oleh Polisi, karena menjadi ranah atau kewenangan PPNS," ungkap Yade Setiawan Ujung.
Beberapa pidana khusus yang ditangani oleh PPNS, misalnya tentang lalulintas dan jalan raya. Juga masalah kehutanan atau bea cukai yang kewenangan penyidikannya ada pada PPNS, sesuai regulasinya.
"Dengan regulasi pidana khusus itulah, PPNS harus mengoptimalkan SDM-nya, untuk menghasilkan proses penyidikan yang efektif, efisien dan berhasil maksimal sesuai regulasinya," jelasnya.
Ia menegaskan, Rakor PPNS ini perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Karena saat ini banyak modus operandi tindak pidana yang cukup canggih, teroganisir, terstruktur serta semakin lincah. Dan Rakor ini, sifatnya adalah hubungan fungsional antar penyidik.
Dalam proses penyidikan, lanjut Ujung, Polres Malang akan selalu siap untuk bekerjasama dengan para PPNS. Selain hanya sekadar koordinasi, penyidik Polri juga siap membantu proses penyidikan kasus, jika memang PPNS membutuhkan bantuan. Baik itu PPNS dari Bea Cukai, TNBTS, Perhutani, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan ataupun PPNS dari instansi lainnya.
"Kami (Polres Malang, red) akan selalu terbuka untuk melakukan pembinaan teknis, bantuan penyidikan, identifikasi atau pencarian orang. Bahkan apabila PPNS memerlukan bantuan alat penyidikan untuk gelar perkara, kami akan selalu siap," paparnya.(agp/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :