Ditahan Kejaksaan, Nanik Tutupan Koran

 
MALANG – Dengan setengah berlari, Nanik Indrawati alias Suparmi 53 tahun, warga Pondok Blimbing Indah keluar dari ruang Kasi Tipidum Kejari Malang, sore kemarin. Satu halaman kertas koran menutupi wajahnya. Dia tak ingin lensa wartawan menjepret momennya masuk ke mobil tahanan kejaksaan.
Didampingi kuasa hukumnya Gunadi Handoko, Nanik juga diam 1000 bahasa selama sekitar 15 detik berjalan dari ruang Pidum Kejari ke mobil yang mengantarnya ke LP Wanita IIA Sukun. Dia kini menjadi pesakitan setelah resmi menjadi tahanan Kejari untuk kasus dugaan mark up harga lahan di PT Sapta Tunggal Surya Abadi (STSA).
Nanik sekarang harus menghuni lapas sebagai terdakwa dan bersiap menghadapi meja hijau demi menyelesaikan perkara yang menjeratnya. Gunadi Handoko, kuasa hukum Nanik, menyebut kliennya tidak mau menandatangani berita acara pelaksanaan perintah penahanan dari Kejari Malang.
“Klien saya menolak tanda tangan berita acara perintah penahanan karena merasa proses hukum ada intervensi,” kata Gunadi kepada wartawan di Kejari Malang Jalan Simpang Panji Suroso. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta upaya pengangguhan penahanan atau pengalihan tahanan untuk kliennya.
Namun, Kejari Malang menolak permintaan tersebut dan sudah siap melimpahkan berkas kasus ini ke Pengadilan Negeri Malang untuk diproses dalam persidangan.“Minggu ini berkas dilimpahkan, minggu depan kabarnya sudah siap menghadapi persidangan. Terkait bukti apa yang akan dibawa, itu masalah teknis, dilihat saja di persidangan,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Tipidum Kejari Malang, Ubaydillah membantah bahwa kejaksaan diintervensi oleh pihak lain dalam kasus ini. Dengan tegas, dia menyebut Kejari Malang melaksanakan penegakan hukum sesuai koridor yang berlaku. Tidak ada institusi yang mengintervensi Kejari dalam kasus Nanik Indrawati.
“Kita gak ada intervensi. Kita punya kewenangan tersendiri. Penyidik punya kewenangan, jaksa punya kewenangan. Yang penting kita berdasarkan berkas perkara bisa terpenuhi secara formil dan materiil, langsung saja cepat melakukan penahanan terhadap tersangka,” tegas Ubaydillah, dikonfirmasi terpisah.
Terkait penolakan pehanan oleh Nanik, Ubaydillah menyebut hal tersebut adalah hak semua tersangka. Namun, penolakan tidak bisa menghentikan penahanan terhadap tersangka yang berkasnya sudah lengkap P21. Penahanan dilakukan, agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, tidak mempengaruhi saksi serta tidak menghilangkan barang bukti.
“Tersangka ditahan 20 hari, dan dikenakan pasal 374 dan 378 KUHP, maksimal hukuman 4 tahun. Kita siapkan tiga jaksa, yakni Suhartono, Irawan dan Lucinda Handani untuk kasus ini. Minggu ini register ke PN Malang, semoga minggu depan sudah bisa sidang,” tutup Ubaydillah.(fin/jon)

Berita Lainnya :