KPK Periksa Iwan Budianto, Panggil Dosen UB



BATU - Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Batu non aktif Eddy Rumpoko terus berlanjut. Kali ini, Penyidik KPK memanggil manajemen Ijen Suite untuk diperiksa.
 (11/10) KPK memeriksa Kepala Staf Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Iwan Budianto dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Hotel Ijen Suites di kantor KPK Jakarta. Sebelumnya, Kamis (28/9) lalu, KPK juga memeriksa salah satu direktur di Ijen Suite di Mapolres Batu.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha membenarkan pemeriksaan terhadap Iwan Budianto.
“Ada tiga saksi yang kita jadwalkan diperiksa hari ini (kemarin-red),” ujar Priharsa.
Selain Iwan Budianto, yang diperiksa sebagai saksi adalah Yusuf Risanto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Hariyanto Iskandar, Kepala Cabang PT Kartika Sari Mulia, diler Toyota di Malang.
Priharsa mengatakan, ketiga saksi yang dipanggil kemarin tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi dugaan suap pengadaan barang dan jasa lingkungan Pemkot Batu tahun anggaran 2017.
Ketika disinggung apakah ada kaitannya pemeriksaan petinggi Ijen Suite ini dengan kasus lainnya, Priharsa mengatakan akan mengecek terlebih dahulu.
“Nanti saya akan cek terlebih dahulu,” ujarnya.
Beragam perkiraan muncul dari serentetan pemeriksaan manajemen Ijen Suite tersebut. Ada yang mengkaitkan keberadaan Eddy Rumpoko, sebagai pemilik saham dalam jaringan bisnis hotel tersebut, namun ada juga yang mengkaitkan dengan pemeriksaan masalah pembangunan proyek pembangunan guest house untuk mahasiswa Kota Batu di Ijen Suite.
Tahun 2016, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,2 miliar untuk pembangunan guest house bagi mahasiswa asal Kota Batu yang belajar di Kota Malang.
“Pemeriksaan KPK itu ada kaitannya dengan guest house,” ujar Mariyadi, Ketua  GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Provinsi Jatim.
Proyek pembangunan guest house itu, menurut Mariyadi dilakukan di atas tanah seluas 762 meter persegi yang masih bermasalah.
“Bangunan sudah berdiri, dibangun menggunakan anggaran Rp 4,2 miliar, terus dibangun di atas tanah bermasalah, apa tidak malah runyam. Apalagi ini menggunakan dana APBD,” tegasnya.
Sementara itu, Yusuf Risanto saat dihubungi mengatakan saat ini dia sedang berada di China untuk studi lanjut S3. Dia pun belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena belum membaca suratnya secara detail.
“Saya masih belum bisa menjelaskan karena masih di China. Saya memang dipanggil tapi masih belum tahu konteksnya apa. Saya juga belum membaca secara detail karena belum menerima suratnya,” ujarnya, kemarin.
Untuk itu, dirinya berencana untuk mengontak KPK menyampaikan keberadaan dirinya. Dosen jurusan managemen UB tersebut mengaku tidak mengenal Edy Rumpoko (ER) sama sekali
Yusuf mengatakan, selama ini aktivitasnya adalah sebagai pengajar. Saat ditanya mengenai apakah ada keterkaitan dengan pengadaan barang dan jasa UB, atau posisinya secara pribadi, Yusuf tidak dapat menjelaskan.
“Nah makanya itu, saya belum tahu, Suratnya itu menuju ke mana, saya belum tahu,” imbuhnya.
Yusuf mengatakan akan memenuhi panggilan KPK, namun akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan KPK untuk menjelaskan keberadaanya.
Kasubag Kearsipan dan Humas UB, Kotok Gurito mengatakan Yusuf merupakan salah satu dosen muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kotok mengaku baru mengetahui kabar Yusuf dipanggil KPK dari awak media.
“Saya baru tahu ini, dan saya bantu carikan informasi di FEB,” ujarnya.
Kotok mengatakan mengenal Yusuf secara personal saat dirinya dimintai tolong perihal kepengurusan paspor dan studi lanjut, ketika dirinya masih menjabat di bagian kerjasama UB. Mengenai pemanggilan Yusuf, pihaknya masih akan menunggu dan mencari tahu.
“Apabila ada panggilan memang biasanya tembusannya ke rektor atau ke dekan untuk mengizinkan anak buahnya diperiksa sebagai saksi karena menyebut institusi. Setelah ini akan saya lihatkan,” imbuhnya.(dan/ras/han)

Berita Lainnya :

loading...