Rekor! KPK Periksa 37 Anggota DPRD


MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum beranjak dari Kota Malang. Setelah beberapa minggu senyap tanpa ada kabar berita, kali ini komisi anti rasuah itu kembali ke Malang dan akan memeriksa 37 anggota DPRD Kota Malang.
Mereka akan diperiksa sebagai saksi pada tersangka M. Arif Wicaksono (MAW) dan Jarot Edy Sulistyono (JES). Sumber Malang Post menyebutkan, total ada 44 pejabat Kota Malang yang akan diperiksa. Selain 37 anggota DPRD, sisanya adalah pejabat lingkungan Pemkot Malang. Sumber yang enggan ditulis namanya itu juga mengungkapkan, surat pemanggilan dari KPK sudah diterima anggota dewan melalui Sekretaris Dewan, pada Jumat (13/10) malam.
Selain itu pemeriksaan akan dilaksanakan seperti pemeriksaan anggota dewan sebelumnya, yakni Polres Malang Kota. Disebutkan pula pemeriksaan direncanakan dilakukan selama satu minggu lamanya. “Jadwalnya dari tanggal 17 sampai 23 Oktober,” ungkap sumber terpercaya Malang Post, Senin (16/10).
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dimulai pukul 09.00 WIB. Ditanya soal materi pemeriksaan, sumber Malang Post hanya mengatakan bahwa perihal pemeriksaan adalah saksi bagi TSK MAW dan JES saja.
Pemanggilan kali ini kembali menggulir kelanjutan kasus dugaan suap proyek Jembatan Kedungkandang yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu yakni Jarot Edy Sulistyono (JES) kepada Ketua DPRD Kota Malang M Arif Wicaksono (MAW).

KPK Kirim Surat ke Polda
Perihal jadwal pemeriksaan ini juga dibenarkan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Hoirudin Hasibuan. Saat dikonfirmasi Senin (16/10), ia menjelaskan bahwa KPK memang hendak meminjam tempat di Polres Malang Kota. “Belum tahu kapannya saya masih nunggu dari Polda. Katanya kawan dari KPK mau pinjam dan sudah kirim surat ke Polda. Jadi saya masih nunggu petunjuk,” ungkapnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera menyatakan bahwa Polda sudah menerima surat peminjaman tempat dari KPK yang dimaksud. “Iya sudah ada suratnya. Silahkan langsung kontak Kapolres Malang,” paparnya.
Di lain sisi, rencana pemeriksaan ini pun diprediksi akan membuat kedua tersangka, MAW dan JES kembali diproses. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus lalu keduanya belum dibawa ke balik jeruji besi. Besar kemungkinan KPK masih melakukan pengembangan untuk mencari bukti penguat kasus lain. Hal ini sebelumnya dijelaskan oleh salah satu penyidik KPK, Budi Agung Nugroho dalam sebuah kesempatan.
Ia menjelaskan, segala kasus dugaan korupsi yang berhubungan dengan APBD memang berkaitan tidak hanya pada satu atau dua unsur pejabat pemerintah saja. “Yang jelas korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Kaitannya dengan APBD, pasti untuk pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama karena penggodokan APBD memerlukan proses panjang dan melalui banyak pihak,” ungkapnya beberapa waktu lalu saat menjadi narasumber di Lokakarya KPK Bersama jurnalis se Malang Raya di Kota Malang.
Hal inilah yang menyebabkan kasus MAW dan JES masih berproses dan kedua tersangka belum juga dilakukan penahanan. Ia juga menjelaskan, untuk melakukan pemeriksaan berkas secara mendalam sangat penting dilakukan oleh KPK. Mulai seluk beluk dan alur yang dilalui harus diperiksa secara detail, untuk mendapatkan siapa-siapa lagi yang terlibat.
“Untuk  mencari dokumen yang diperlukan pun kita harus cari yang asli. Kita cari sendiri dengan penggeledahan atau minta dari instansi terkait,” tuturnya.
Sementara itu Kuasa Hukum Jarot, Haris Fajar saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa sampai saat ini Jarot belum mendapatkan panggilan apapun. “Belum ada info soal itu,” ungkapnya singkat saat ditanya apakah kliennya akan diperiksa kembali.
Sementara itu kuasa hukum Arif Wicaksono, Andi Firasady tidak dapat dikonfirmasi. Karena tidak merespon ketika dihubungi. (ica/han)

Berita Terkait

Berita Lainnya :