Pemeriksaan Maraton Dimulai


MALANG - Pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan beberapa pejabat Pemkot Malang akan dilakukan KPK mulai hari ini, Rabu (18/10). Hal itu dikonfirmasi oleh Jubir KPK Febri Diansyah saat dihubungi Malang Post, Selasa (19/10).
Ia menyebutkan, aktivitas KPK di Kota Malang khususnya di Polres Malang Kota pada Selasa (19/10) kemarin kaitannya bukan dengan kasus MAW dan JES. “Hari ini (kemarin,red) diagendakan pemeriksaan terhadap 11 orang dalam kasus indikasi gratifikasi terhadap Bupati Kukar. 9 saksi diperiksa di Polres Malang Kota dan 2 saksi di Kantor KPK Jakarta,” paparnya.
Pemeriksaan di Polres Malang Kota tersebut dilakukan karena kediaman para saksi ada di Malang. Unsur saksi yang diperiksa dari direksi dan karyawan PT CGA. Ia melanjutkan, penyidik mendalami informasi terkait indikasi pemberian gratifikasi terhadap tersangka RIW sebagaimana diatur di Pasal 12 B.
Saat ditanya soal pemeriksaan lanjutan KPK untuk kasus MAW dan JES, Febri mengatakan pemeriksaan lanjutan kasus di Malang akan dilakukan juga. “Pemeriksaan untuk kasus di Malang akan mulai dilakukan besok (hari ini,red),” tegasnya.
Ditanya siapa dan jumlah yang akan diperiksa, Febri hanya mengatakan bahwa sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan Pejabat Pemkot Malang akan diperiksa.  Sementara itu menurut informasi yang didapat Malang Post terdapat 37 anggota DPRD Kota Malang yang akan diperiksa KPK. Pemeriksaan akan dilakukan bergilir sampai Senin (23/10) mendatang di Polres Malang Kota.
Ketika Malang Post mencoba mencari informasi lebih dalam ke Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (17/10) tempat ini tidak seperti biasanya. Jika bisanya gedung ini masih terlihat ramai orang berkegiatan sampai pukul 15.00 WIB, kali ini gedung DPRD Kota Malang terlihat sangat sepi.
Sesuai surat pemanggilan KPK yang diperoleh Malang Post menyebutkan, KPK memanggil salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Syamsul Fajrih pada 19 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB. Surat tersebut dikirim pada Jumat (13/10) lalu. Delapan anggota Komisi A DPRD Kota Malang lainnya juga mendapatkan surat sama. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini mengatakan, anggota Komisi A DPRD Kota Malang yang tidak dipanggil hanyalah Suparno. “Hanya satu yang nggak ada surat panggilannya, pak Suparno saja,” paparnya.
Sementara itu ruang Komisi B dan Komisi B DPRD Kota Malang terlihat kosong dan tertutup. Sedangkan di ruang Komisi C, Malang Post sempat menemui Ketua Komisi C Bambang Sumarto. Saat ditanya mengenai panggilan KPK terhadap anggota-anggota dewan, ia menyatakan belum mendapatkan surat tersebut.
Bambang yang mengatakan baru saja datang dari Jakarta mengaku belum mendapatkan surat pemanggilan dari KPK. “Belum ada. Saya ini malah mau konfirmasi, katanya saya juga dipanggil tapi nggak tahu suratnya, belum dapat saya,” papar Bambang saat ditemui.
Meski belum mendapatkan surat pemanggilan itu, Bambang mengaku siap memenuhi panggilan jika dibutuhkan. Menurutnya, jika seluruh anggota Komisi C DPRD Kota Malang dipanggil KPK, hal tersebut merupakan kewajaran.
Pasalnya, proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang yang menjadi prahara di Kota Malang merupakan proyek yang berkaitan dengan mitra Komisi C. “Saya secara pribadi akan siap jika kembali dibutuhkan untuk bersaksi. Karena khususnya Komisi C ini kan memang mengetahui betul proses proyek mulai dari pembahasan anggarannya. Jadi harus siap,” tegasnya.

Potensi Ada Tersangka Baru
Sementara itu Malang Post mencoba mencari informasi soal pejabat-pejabat Pemkot Kota Malang yang akan dipanggil. Hampir sama dengan situasi di Gedung DPRD Kota Malang, Kantor Balai Kota Malang pun terlihat sangat sepi.
Seluruh asisten pemkot tidak ada di tempat saat hendak dimintai konfirmasi. Bagian Umum Pemkot Malang yang mengurusi adanya surat masuk pun enggan berkomentar. Meski begitu, sumber internal Malang Post di Pemkot Malang menyebutkan, pemanggilan memang ada yang menuju pada beberapa pejabat Pemkot Malang. Dia mengatakan, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Tedy Soemarna dan Mantan Kabid Bina Marga PUPR Nur Rahman Wijaya akan diperiksa KPK.
“Yang lain tidak belum dapat informasi. Tetapi yang saya tahu dua itu,” tutup sumber Malang Post.
Sementara itu Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Fachruddin menjelaskan, kedatangan KPK kedua kalinya di Kota Malang memeriksa sejumlah saksi menuntun pada pola pemeriksaan untuk menjerat tersangka baru. “Kalau dilihat dari polanya memang seperti itu. Kita sudah lama sebenarnya punya peta-peta korupsi terkait ini. MCW meyakini bahwa tidak hanya ketua DPRD dan PUPR saja yang jadi tersangka. Ini bahkan jauh lebih besar dari pada MAW dan JES,” tegasnya.
Hal ini dikatakannya karena kasus korupsi yang berakaitan dengan APBD tidak mungkin dilakukan satu atau dua orang. Pasalnya untuk meng-golkan sesuatu yang kaitannya dengan APBD membutuhkan tangan banyak pihak dalam sebuah sistem. (ica/han)

Berita Lainnya :