Saksi Dicecar Uang Pokir



MALANG - Bahasan Pokir (pokok pikiran) masih mendominasi poin pertanyaan yang diberikan penyidik Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terhadap saksi-saksi kasus dugaan suap proses penganggaran APBD-P Kota Malang Tahun 2015. Hal ini terbukti dari pengakuan sebagian besar anggota dewan yang diperiksa Kamis (19/10) kemarin di Mapolres Malang Kota.
Hal ini juga dapat dilihat pengakuan sembilan anggota dewan dari 11 yang diperiksa. Hampir seluruh anggota dewan mengaku diberikan pertanyaan soal uang “Pokir”. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Dr Teguh Mulyono menjelaskan dirinya memang ditanya soal Pokir tersebut.
Ia pun menjelaskan, Pokir merupakan istilah dari tampungan usulan masyarakat seperti yang dijelaskan anggota dewan lain sebelumnya. Ia juga disodorkan beberapa rekaman yang ia ketahui terdapat suara Arif Wicaksono. Saat ditanya perbincangan apa yang ia dengarkan, Teguh enggan memberitahukannya.
“Saya disuruh dengar, saya hanya tahu ada suara Pak Arif. Tidak ada suara lain yang saya tahu,” tegas anggota dewan yang mengaku baru sekali itu dipanggil KPK.
Hal senada juga dinyatakan anggota Komisi B DPRD Kota Malang Tutuk Hariyani usai diperiksa. Ia menjelaskan, penyidik menginstruksikan dirinya untuk mendengarkan beberapa buah rekaman suara. Dia diminta pula untuk mengindentifikasi suara yang ia ketahui dan menyebutkan apakah ada suara dirinya sendiri di dalam rekaman tersebut.
“Tidak begitu jelas. Saya tidak tahu suara siapa,” ujar Tutuk yang datang dalam keadaan tidak fit alias sakit.
Hal ini juga disampaikan oleh anggota Komisi B lain yang turut diperiksa, Asia Ariani SE. Ia menjelaskan dirinya disuruh mendengarkan tiga dokumen rekaman suara. Ia pun mengakui bahwa dirinya tidak mendengar suara yang dikenalnya, dalam rekaman juga tidak ada suara dirinya.
Meski begitu, politisi PPP Kota Malang ini menjelaskan dia sempat ditanyakan soal dugaan aliran dana dengan istilah Pokir. Ia menegaskan bahwa istilah yang diduga aliran dana tersebut tidaklah benar. Ia menjelaskan Pokir seperti penjelasan anggota dewan yang lain. Yaitu, Pokir merupakan pokok pikiran dari usulan-usulan warga saat anggota dewan melakukan reses.
“Tidak ada uang Pokir. Pokir itu kumpulan usulan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Anggota Komisi D Heri Pudji Utami pun tidak luput dari pemeriksaan KPK. Ia yang keluar dengan wajah sumringah menjelaskan dirinya mendapatkan pertanyaan soal proses penganggaran. Saat ditanya soal rekaman dan Pokir, Ketua DPD PPP Kota Malang ini menjelaskan bahwa istilah Pokir bukanlah uang suap.
Hampir semua anggota dewan menjelaskan hal sama ketika diminta menjelaskan soal istilah Pokir saat diperiksa penyidik KPK. Pertanyaan soal Pokir ini dirasa cukup penting oleh KPK.
Dimana sebelumnya sempat dijelaskan bahwa Pokir diduga kuat menjadi istilah terselubung untuk menunjukkan uang suap yang digunakan tersangka MAW ataupun JES.
Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya di Jakarta menyebutkan, pihaknya menegaskan dan meminta para saksi untuk berkata benar dan kooperatif.
"Setelah kemarin diagendakan pemeriksaan terhadap mantan Sekda dan 9 anggota DPRD Kota Malang, hari ini Kamis 19 Oktober 2017 dilakukan pemeriksaan untuk 11 anggota DPRD Kota Malang lainnya," jelas Febri.
Ia melanjutkan, KPK terus mendalami bagaimana proses pembahasan dan pengesahan APBD-P 2015. Hal ini ditekankan lebih pada beberapa poin pertanyaan yang mengarah pada istilah pemberian uang Pokir.
"Apakah ada pertemuan-pertemuan dan komunikasi untuk menyukseskan pengesahan tersebut dan dugaan permintaan uang Pokir," tuturnya.
Ia menegaskan kembali, KPK meningatkan agar para saksi bicara dengan benar, jujur dan kooperatif. Febri juga menambahkan para saksi diperiksa untuk tersangka MAW.
Meski begitu terdapat beberapa anggota dewan yang tidak diberikan pertanyaan sama sekali soal Pokir ataupun disuruh mendengarkan rekaman oleh penyidik KPK. Mereka adalah Anggota Komisi A Syamsul Fajrih dan Anggota Komisi A, Arif Hermanto.
Keduanya mengaku hal yang sama. Keduanya memang diperiksa dalam kurun waktu yang lebih singkat dari kebanyakan saksi. Sebagian besar saksi diperiksa sekitar 5 sampai 6 jam namun keduanya kurang dari 5 jam diperiksa.
“Saya tidak dikasih pertanyaan Pokir atau disuruh dengar rekaman. Jadi sesuai tupoksi saya di badan legislatif saja,” ungkap Arif. Hal yang sama juga dituturkan Syamsul Fajrih yang merupakan anggota badan musyawarah DPRD Kota Malang.
Selain Dr Teguh Mulyono, Heri Pudji, Asia Ariani, Tutuk Hariyani, Arif Hermanto, dan Syamsul Fajrih, anggota dewan lainnya yang diperiksa adalah anggota Komisi C Drs Salamet, Hery Subiantono dan Priyatmoko. Kemudian sekretaris Komisi D Hadi Susanto dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Malang Suprapto.
Suprapto dan Priyatmoko merupakan anggota dewan yang paling lama diperiksa yakni selama kurang lebih 10 jam lamanya. Saat dimintai keterangan keduanya kompak enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung bertolak dari lokasi. (ica/han)

Berita Lainnya :