Dahsyatnya KPK, Orang Mati Juga Dipanggil


MALANG - Selalu ada kejutan baru yang dahsyat dari KPK, salah satunya melalui nama pejabat yang dipanggil untuk diperiksa. Lebih mengagetkan lagi, termuat nama Achmad Rasmuji, anggota DPRD Kota Malang yang telah meninggal pada 17 Maret silam. Ya, almarhum ikut dalam daftar anggota dewan yang diperiksa di Polres Malang Kota.
Soal munculnya nama anggota dewan yang sudah meninggal, langsung direspons oleh dosen hukum Universitas Brawijaya, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Menurut sang doktor,  bisa jadi nama tersebut ada dalam keterangan tersangka atau saksi yang lainnya. Sehingga kemudian nama tersebut masuk dalam daftar saksi KPK yang perlu dimintai keterangan.
“Kemudian dipanggil tapi ternyata sudah meninggal. Namun KPK tidak bisa berhenti sampai di situ, karena tentu ada upaya lain dari penyidik, misalnya dari petunjuk atau alat bukti yang lainnya. Dan KPK harus bekerja keras lagi,” urainya.
Dengan hilangnya satu saksi, KPK dapat melakukan penyidikan dengan cara lainnya. Dan menurutnya, hal tersebut tentu tidak menjadi masalah karena terdapat beberapa macam kualitas saksi seseorang. Bisa jadi, dia merupakan saksi kuat, sangat kuat, atau saksi lemah.
“Dan menentukan seseorang untuk menjadi saksi itu tentu tidak mudah dan tidak boleh sembarangan. Pun untuk menaikkan status dari saksi menjadi tersangka, diperlukan minimal dua alat bukti yang kuat,” ujarnya.
Lucky juga mengatakan, bisa saja KPK tidak mengetahui bila yang bersangkutan sudah meninggal, karena KPK bukanlah suatu lembaga yang tahu semuanya. Menurut, kasus korupsi biasanya tidak berhenti pada satu peristiwa. Korupsi, menurutnya seperti halnya bola yang memantul ke berbagai sisi.
“Pasti alurnya seperti itu dan alurnya kemaan-mana. Sehingga di manakah bola itu ditangkap, tergantung pada dua alat bukti yang dimiliki itu tadi,” tutupnya.
Di Mapolres Malang Kota, KPK memeriksa enam anggota DPRD serta dua pejabat Pemkot Malang, kemarin. Dua pejabat pemkot yag diperiksa kemarin adalah mantan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Noer Rahman Wijaya ST MM dan Kabid Bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPR Kota Malang, Tedy Sujadi Soemarna. Keduanya kompak enggan memberikan komentar apapun.
Noer Rahman Wijaya saat ditanya mengenai proses pemeriksaan hanya mengatakan bahwa dirinya disuruh menjelaskan proses penganggaran. Khususnya pada proyek Jembatan Kedungkandang.
“Tidak ada,” tutur Noer saat ditanya Malang Post soal dugaan dana pelicin yang mengalir dari proyek Kedungkandang. Hal ini juga dikatakannya saat ditanya mengenai apakah dirinya didengarkan beberapa rekaman apa tidak.
Jika Noer masih memberikan keterangan walaupun hanya sedikit, sebaliknya Tedy Sujadi Soemarna tidak memberikan sepatah kata apapun. Dimintai keterangan soal pemeriksaan Tedy hanya menunduk, berjalan cepat kemudian mengatupkan kedua telapak tangannya sambil berkata “maaf”.
Tedy tidak mengeluarkan kata-kata apapun dan langsung menuju kendaraan pribadinya. Kemudian bertolak dari lokasi pemeriksaan di Mapolres Malang Kota setelah diperiksa selama kurang lebih sembilan jam. Lebih lama enam jam dibandingkan Noer Rahman.
Selain Noer dan Tedy, pegawai pemkot lainnya yang diperiksa adalah Kasubag Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemkot Malang. Sedangkan anggota dewan yang diperiksa, Ketua Komisi A Indra Tjahyono dan anggotanya Imam Ghozali kemudian Sekretaris Komisi B Sulik Lestyowati. Lalu Anggota Komisi C Mulyanto SH dan anggota Komisi D Erni Farida dan Syaiful Rusdi. Serta Wakil Ketua I DPRD Kota Malang HM Zainudin juga turut hadir kembali karena melengkapi beberapa data yang diperlukan ulang.
Sekretaris Komisi B Sulik Lestyowati menjelaskan dirinya mengakui mendengarkan sebuah rekaman yang disodorkan penyidik kepadanya. Sulik menjelaskan perbincangan yang ia dengar merupakan perbincangan antar dua orang lelaki soal jumlah dan daftar.
“Cuma aku ditanya kenal tidak suara ini. Rekaman hanya satu. Tapi bukan Pak Arief suaranya. Ngomong ‘daftar jumlahnya berapa trus ‘daftarnya ini’ , pokoknya nyebutin nama-nama orang yang tidak saya kenal,” ungkap Sulik yang diperiksa selama dua jam.
Politisi Partai Demokrat ini menyebut kembali bahwa suara yang ia dengar bukanlah suara Arief. Perbincangan tersebut menjurus pada sebuah list daftar nama yang berjumlah tiga orang. Mengenai perbincangan soal apa, Sulik mengaku tidak mengerti karena rekaman tidak diputar sampai selesai. Sulik menegaskan lagi jika dalam rekaman yang disodorkan penyidik tidak ada suara dirinya sendiri.
Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi D, Erni Farida saat dimintai tanggapan. Ia menyebutkan disodorkan sebuah rekaman yang juga menyebut beberapa daftar nama seperti yang diungkapkan Sulik.
“Ada orang bercakap-cakap. Tapi saya tidak kenal itu suaranya siapa. Soal apa yang dibicarakan saya juga tidak  begitu paham,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Anggota Komisi C Mulyanto SH juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya dilontarkan pertanyaan soal definisi pokok pikiran dan beberapa tupoksi beberapa badan di DPRD Kota Malang. Ia mengungkapkan dirinya juga ditanya apakah menerima dana yang disangkakan sebagai uang pelicin tersebut.
Politisi PKB ini mengatakan ia juga disodorkan sebuah rekaman. Dalam rekaman yang berdurasi kurang lebih 1 menit tersebut Mulyanto menjelaskan dirinya sempat mendengar orang bercakap-cakap membahas penganggaran APBD.
“Yang ada terkait itu. Tetapi saya tidak tahu itu siapa yang ngomong saya tidak kenal,” tandasnya.
Anggota Komisi A , Imam Ghozali juga mendapat sodoran pertanyaan sama dan rekaman yang ia tak kenal suaranya. Saat ia bilang tidak tahu, rekaman langsung dimatikan. Ketua Komisi A Ir Indra Tjahyono MM juga diberi pertanyaan soal uang pokir dalam kaitannya dengan Proyek Jembatan Kedungkandang.
“Tidak ada uang yang sampai pada saya seperti itu,” tandas Indra yang baru kali ini diperiksa KPK.
Terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pemeriksaan sejumlah saksi beberapa hari ini tetap merujuk pada proses pembahasan dan pengesahan APBD-P 2015 dan istilah uang "pokir". Di mana para saksi akan diperdengarkan pula rekaman komunikasi pihak-pihak terkait di kasus tersebut untuk pendalaman lebih lanjut.
“Pemeriksaan dilakukan di Polres Malang Kota. Kami sampaikan kembali, penegak hukum akan lebih menghargai pihak-pihak koperatif termasuk jika ada yang mengembalikan uang yang pernah diterima,” tegas Febri.
Menurut pantauan Malang Post, seluruh anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa hari ini saat ditanya soal  imbauan pengembalian uang, menyatakan tidak. Seluruh anggota dewan yang diperiksa mengaku tidak pernah menerima aliran dana apapun yang disebut sebagai uang Pokir tersebut apalagi rencana hendak mengembalikan uang. (ras/ica/ary)

Berita Lainnya :