Pemeriksaan Maraton KPK, Kadindik Zubaidah Ikut Terseret


MALANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah ikut terseret dalam pemeriksaan maraton KPK. Mulai pukul 10.00 WIB Sabtu pagi kemarin, Zubaidah tak bisa keluar dari hall Rupatama Polres Makota, untuk menjawab pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Usai pemeriksaan, Zubaidah mengaku diperiksa sebagai saksi untuk Arief Wicaksono Mantan Ketua DPRD Kota Malang.
Ia sempat bungkam ketika diwawancarai soal materi penyidikan yang dilontarkan kepadanya. Dia hanya melontarkan kata tidak, berkali-kali. Namun, setelah ditembak pertanyaan soal statusnya dalam kasus ini, Zubaidah baru mengaku diperiksa sebagai saksi. Arief adalah tersangka dugaan kasus suap yang juga menjerat mantan kepala DPUPPB Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono.
Selama pemeriksaan, Zubaidah sama sekali tidak keluar dari Rupatama. Hal ini tentu berbeda dengan anggota DPRD Kota Malang yang masih sempat keluar masuk untuk Salat Dhuhur dan Ashar. Zubaidah baru keluar dari hall Rupatama sekitar pukul 15.00 WIB.
Zubaidah yang tampak gelisah, ditemani Atima Kabid Dikdas Dindik Kota Malang yang juga ikut masuk ke ruang penyidikan. Korelasi pemeriksaan Zubaidah terhadap penyidikan kasus Arief Wicaksono masih misterius bagi publik. Namun, ketika ditanyai soal alasan dia dipanggil KPK sebagai saksi Arief, Zubaidah bungkam seribu bahasa.
Dia hanya menyangkal beberapa pertanyaan wartawan dengan jawaban pendek. Saat disinggung apakah Zubaidah terlibat dalam kasus jembatan Kedungkandang dan dugaan suap kepada Arief, dia membantah. “Saya ndak ada keterlibatan,” ungkapnya.
Dia juga kembali menyangkal ketika wartawan mempertegas pertanyaan apakah Zubaidah pernah mengalirkan uang kepada Arief. “Tidak ada,” ungkap mantan Kabid Fungsional dan Tenaga Kependidikan Dindik Kota Malang itu.
Saat ditanyai materi pertanyaan yang diberikan kepadanya, Zubaidah memasrahkannya kepada KPK. Dia juga enggan menjawab pertanyaan soal APBD 2015 dan 2016 yang dilontarkan wartawan. Pada 19 Oktober 2016 lalu, Wali Kota Malang Mochammad Anton dan M. Arief Wicaksono menyepakati penggeseran anggaran DPUPPB lewat APBD-P 2016. Dinas Pendidikan menerima tumpahan anggaran dari proyek jembatan Kedungkandang yang gagal terealisasi di APBD 2016.
Saat itu, Silpa APBD 2016 terancam tinggi, sehingga Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Malang memutuskan untuk mengecer-ecer anggaran DPUPPB. Anggaran Jembatan Kedungkandang juga dipecah-pecah. Anggaran senilai kurang lebih Rp 30 miliar yang sebelumnya diposkan di DPUPPB Kota Malang, disebar ke dinas-dinas lain.
Salah satu dinas yang menerima recehan anggaran terbesar dari gagalnya realisasi pembangunan Jembatan Kedungkandang, adalah Dinas Pendidikan pimpinan Zubaidah. Dalam PAK 2016, Dindik menerima tambahan anggaran Rp 6 miliar. Zubaidah, masih diam seribu bahasa saat ditanyai soal materi APBD 2015 dan 2016.
“Masalah pertanyaan dan jawaban berada di KPK, bukan keterangan saya, saya masih banyak tugas,” ungkapnya sembari berupaya masuk ke mobil dinas N 41 AP plat merah.
Sementara itu, ada sembilan anggota DPRD Kota Malang yang ikut diperiksa Sabtu.
Yakni, Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Een Ambarwati (Gerindra), Choeroel Anwar (Golkar), Bambang Sumarto (Golkar), Harun Prasojo (PAN), Ribut Harianto (Golkar), Asia Iriani (PPP), Afdal Fauza (Hanura) dan Imam Fauzi (PKB). Bambang Sumarto, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, mengaku mendapat materi pertanyaan soal APBD 2015 dan 2016.
“Ditanya soal proses dan R-APBD-P 2015 dan R-APBD 2016, di situ ada Jembatan Kedungkandang. PAK 2016 dan Jembatan sudah ditanyakan saat proses penyidikan awal dulu,” urai Bambang kepada wartawan.
Dia tidak ditanyai tentang ecer-ecer anggaran Jembatan Kedungkandang di PAK 2016, ataupun soal Zubaidah Kadindik Kota Malang.
Sementara itu, Imam Fauzi Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, mengaku diperdengarkan rekaman percakapan. “Saya disuruh dengar percakapan, ada pembicaraan dua orang samar-samar. Saya kenal yang satu, yang satu suara cewek. Dalam rekaman itu, ada pembicaraan soal uang pelicin atau pokir dengan wanita itu,” urai Imam kepada wartawan usai diperiksa sore kemarin.
Imam menafsirkan percakapan soal pokir itu masih sekadar wacana dan mengaku tidak tahu kelanjutannya karena rekaman percakapan dihentikan. Rekaman yang diperdengarkan kepadanya berdurasi satu menit. Dalam rekaman, Imam mendengar ada pembahasan soal nominal pokir tapi tidak disebutkan secara eksplisit.
“Suara cewek yang ada di rekaman itu sepertinya anggota dewan (Kota Malang) tapi gak jelas,” tambahnya.
Imam tidak mendapat pertanyaan soal Zubaidah. Hari ini, KPK tidak menjalankan pemeriksaan di Rupatama. Penyidikan baru dilanjutkan Senin besok di Polres Makota.(fin/ary)

Berita Lainnya :