14 Karyawan Koperasi Diperiksa Polisi

 
MALANG – Polres Makota mulai bergerak menangani kasus dugaan makar yang diputus oleh PN Malang. Reskrim Polres Makota memeriksa 14 orang yang diduga adalah karyawan Koperasi Indonesia pimpinan Achmad Mujais. Selain itu, penyidik juga menyegel kantor Mujais di Perum Royal Janti Residence, siang (30/10/17) kemarin. Kasatreskrim Polres Makota, AKP Ambuka Yudha Hardi Putra menyebut, hingga malam tadi ada 14 orang yang diperiksa penyidik.
“Masih pemeriksaan, terkait barang bukti sudah diamankan,” kata Ambuka, kemarin. Reskrim masih menjalankan penyidikan terkait makar yang menjerat Mujais.
14 orang yang diperiksa, diduga adalah karyawan Koperasi Indonesia yang diklaim bisa membebaskan anggotanya dari jeratan utang lewat surat yang dikeluarkan Mujais. Penyegelan dan penggeledahan kantor Mujais sendiri sudah dilakukan sejak siang hari. Barang bukti yang diamankan adalah ATK.
Mulai dari alat tulis, surat-surat, dokumen, komputer, printer, monitor, hingga pigura dengan foto bergambar Mujais. Meskipun masih mendalami penyidikan, Ambuka enggan berspekulasi soal peran orang-orang yang diperiksa kemarin.
“Masih pendalaman penyidikan, terkait peran orang-orang yang kami periksa,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Makota, AKBP Hoiruddin Hasibuan menegaskan bahwa Reskrim sudah mendapat instruksi khusus darinya untuk bergerak menangani kasus dugaan makar tersebut.
“Tim khusus sudah terbentuk, dan sesegera mungkin kasus ini tertangani,” jelas Hoiruddin singkat, kemarin.
Meski demikian, dari informasi yang dihimpu, beberapa saat sebelum penangkapan, Mujais yang pernah mencalonkan diri sebagai Walikota 2009-2014 kabur dan tidak ditemukan di kantornya.
Sementara itu, penetapan Mujais sebagai pelaku makar, dilakukan oleh hakim PN Malang, Johanis Hehamony ketika menghakimi kasus perdata Suyanto warga Jalan Danau Maninjau.
Suyanto, dalam ‘kabinet’ Mujais adalah Kapolri. Dia menolak eksekusi rumah sekaligus mempertanyakan keabsahan majelis hakim, yaitu Johanis, Martaria Yudith dan Intan Tri Kumalasari.
Suyanto dan kuasa hukumnya Shandy Irawan menganggap Mahkamah Agung serta Presiden RI saat ini Joko Widodo, tidak sah sebagai lembaga hukum negara dan kepala negara.
Akibatnya, Johanis, demi kepentingan umum, memutus Suyanto dan Shandy sebagai pelaku makar.(fin/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :