Gandeng BPN, Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

 
MALANG - Polres Malang membentuk Satgas Anti Mafia Tanah dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malang, kemarin (02/11/17) siang. Tim ini akan menginventarisir keberadaan para cukong (mafia tanah) di Kabupaten Malang. Ketika ditemukan adanya pelanggaran, polisi akan menindak tegas mereka.
Demikian ditegaskan Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, kepada wartawan usai penandatanganan MoU pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, di ruang Rupatama Polres Malang. Ujung mengatakan, bahwa permasalahan tanah jika tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
"Tim Satgas Anti Mafia Tanah ini, terdiri dari BPN, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Polisi. Tim ini yang nantinya akan menginventarisir mafia tanah. Jika ditemukan dan ada pelanggaran pidana, maka akan kami proses lanjut. Kami akan tegas terhadap mafia tanah ini," terang Yade Setiawan Ujung.
Menurutnya, pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah ini, adalah tindaklanjut dari kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN pusat, tentang masalah dibidang pertanahan. Diantaranya meliputi Saber Pungli masalah tata ruang dan pertanahan. Masalah sertifikasi termasuk aset Polri. 
"Tim satgas yang terbentuk ini, akan saling sharing informasi dan penindakan serta inventarisir berbagai persoalan sertifikasi tanah. Prinsipnya adalah mengedepankan pencegahan. Terkait upaya hukum, adalah langkah terakhir," ujarnya.
"Kapolda Jatim dan Kakanwil BPN Jatim, juga sudah membentuk satgas sebagai tindaklanjut kebijakan pemerintah pusat. Tim tersebut diharapkan mampu menyelesaikan maraknya persoalan sengketa tanah di Jatim. Ada 140 sengketa tanah yang harus diselesaikan," sambungnya. 
Ditambahkannya, saat ini baru 44 persen tanah negara yang sudah tersertifikasi. Karena itu target pada tahun 2017 ini, 5 juta bidang tanah harus segera tersertifikasi. Kemudian tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah dan 2019 sebanyak 9 juta. Sehingga pada tahun 2025 nanti, seluruh bidang tanah harus sudah tersertifikasi semua.
"Masalah pertanahan adalah salah satu pemicu konflik sosial. Sudah sejak lama masyarakat dihantui sulitnya proses pengurusan tanah, karena birokrasi, waktu dan biaya, termasuk mafia tanah. Perlu keterbukaan untuk menghapus kesan buruk ini.  Di Kabupaten Malang juga terdapat berbagai persoalan sengketa tanah yang kalau tidak ditangani dan dikelola dengan baik bisa menjadi pemicu konflik sosial," urainya.
Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Malang, Drs Djuprianto Agus Susilo, MSi, dikonfirmasi mengatakan memang untuk pengurusan sertifikat tanah, tidak lepas adanya mafia tanah. Karenanya dengan adanya Satgas Anti Mafia Tanah inilah, yang nantinya akan memetakan beberapa wilayah untuk kemudian dilakukan pembersihan supaya tidak ada lagi cukong.
"Sistem kerja ini nanti secara sistematik. Siapa yang mafia atau tidak, pasti akan ketahuan. Tetapi karena ini masih baru, maka perlu pemetaan terlebih dahulu. Yang pasti ada, dan itulah yang nanti akan segera kami beresi," ungkap Djuprianto.
Soal tanah yang belum tersertifikasi, Djuprianto mengatakan bahwa banyak tanah yang belum terdaftar di BPN. Hanya berapa data riilnya, ia mengaku belum tahu karena pengurusan tanah di Kabupaten Malang terus berkembang, ada pemecahan dan penggabungan. 
"Yang pasti lebih dari 50 persen dari seluruh luas tanah di Kabupaten Malang, belum terdaftar sertifikasi," ucapnya.(agp/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...