magista scarpe da calcio Berompi Oranye, Arif Ditahan KPK


Berompi Oranye, Arif Ditahan KPK



MALANG - Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono yang pada Agustus lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2015 resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/11). Hal ini dibenarkan oleh Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dihubungi Malang Post.
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik menahan MAW (Arief, red),” ungkap Priharsa kepada Malang Post.
Ia melanjutkan, Arif ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama beberapa jam. Menurut informasi yang didapat, Arf diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar sudah mengenakan rompi oranye sekitar pukul 15.00 WIB.
Priharsa melanjutkan, Arief ditempatkan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur. Penahanan ini, tambahnya, dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini (kemarin, red).
Menurut pemberitaan nasional, Arief keluar dari lobby Gedung KPK mengenakan rompi oranye dan sangat irit bicara. Ia hanya mengatakan akan mengikuti proses yang berjalan.
“Kami jalani saja prosesnya,” tandasnya singkat.
Sebelumnya Priharsa menjelaskan, Arief dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Akan tetapi tidak Arief sendiri. Sebenarnya, tersangka lainnya, Jarot Edy, juga dijadwalkan ikut diperiksa bersamaan dengan Arief.
Akan tetapi, Jarot tidak menghadiri jadwal pemeriksaan ini. Alhasil, hanya Arief yang keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan. “Gak hadir,” ungkap Priharsa saat ditanya soal kehadiran Jarot ke KPK.
Kuasa Hukum Jarot Edy, Haris Fajar SH Mhum membenarkan bahwa kliennya tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin. Dengan alasan tertentu, tidak dapat mengatur jadwal.
“Pak Jarot tidak bisa hadir untuk panggilan hari ini (kemarin, red) oleh sebab surat panggilan bertanggal 31 Oktober 2017 (Selasa lalu, red) tersebut meminta hadir pada Kamis (2/11). Tetapi surat baru diterima Rabu (1/11) kemarin,” paparnya.
Surat panggilan baru diterima kliennya sehari sebelum jadwal pemeriksaan pukul 15.00 WIB. Hal ini menyebabkan Jarot tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mengatur jadwal. Pada saat itu, Jarot sudah memiliki jadwal ke luar kota.
“Sudah ada jadwal di luar kota. Jadi waktu tidak cukup atur ulang,” tandasnya.
Maka dari itu pihaknya kemudian meminta KPK bisa kembali menjadwalkan pemeriksaan kembali kepada Jarot.
“Sudah disampaikan via fax agar dapat dijadwalkan ulang,” pungkas Haris kepada Malang Post.
Sebelummya, Arief ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus, yakni terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang. Dalam kasus pertama, Arief diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga Arief menerima uang sejumlah Rp 700 juta.
Sedangkan pada kasus kedua, Arief diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015. Diduga Arief menerima Rp 250 juta dari proyek sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018.
Sementara itu saat dimintai tanggapan soal pemeriksaan terhadap tersangka lainnya, yakni Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman, KPK tidak memberikan keterangan.
“Nanti diinfokan lagi. Karena nggak dipanggil,” ungkap Priharsa.
Sebelum penahanan ini, Oktober lalu, KPK menghabiskan waktu lima hari meminjam tempat di Polres Malang Kota untuk melakukan pemeriksaan kepada 35 legislatif DPRD Kota Malang dan 5 orang eksekutif Kota Malang. Pemeriksaan tersebut berbeda dengan pemeriksaan-pemeriksaan KPK sebelumnya di Kota Malang karena merujuk pada aliran uang pelicin dengan istilah pokir. (ica/han)

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top