magista scarpe da calcio Bhabinkamtibmas Gembleng Awasi Dana Desa


Bhabinkamtibmas Gembleng Awasi Dana Desa


MALANG - Peran anggota Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawalan dan penanganan Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Malang, sangat sentral. Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak, agar penggunaan DD tidak terjadi penyimpangan.
Karenanya supaya memiliki kemampuan, kemarin seluruh Bhabinkamtibmas dikumpulkan di Aula Agrowisata Kebun Teh Wonosari Lawang, untuk digembleng dan diberi pembekalan. “Pembekalan kami lakukan terus,” kata Wakapolres Malang, Kompol Decky Hermansyah.
Ini supaya anggota Bhabinkamtibmas memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta perilaku yang baik dalam rangka mengawal distribusi belanja dana desa (DD). “Harapannya mereka memiliki kemampuan dan prima dalam menjalankan perannya,” terang dia.
Menurutnya, pembekalan terhadap anggota Bhabinkamtibmas ini, adalah bentuk tindaklanjut dari kerjasama atau MoU antara Kapolres Malang dengan Bupati Malang, dalam melaksanakan pencegahan, pengawalan dan penanganan DD, beberapa waktu lalu di gedung DPRD Kabupaten Malang.
Pembekalan ini, supaya pelaksanaan tugas di lapangan dalam implementasi kerjasama berjalan sukses. Ini sebagai wujud implementasi Nawacita Presiden RI, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Konsep pembangunan desa ini, sebagai andalan dalam mendukung tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke 4 pembukaan konstitusi UUD 1945,” ujarnya. Dilanjutkannya, pemateri dalam asistensi atau pembekalan kepada anggota Bhabinkamtibmas tersebut, selain dari perwira Polres Malang juga perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Materinya, tentang sasaran penggunaan dana desa. Implementasi tehnis penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa atas dana desa. Serta konsep dan standar operasional prosedur Bhabinkamtibmas dalam mengawal DD tepat sasaran.
"Landasan hukum materi yang disampaikan adalah UI NO 6 tahun 2014, Permendagri 113 dan 114 tahun 2014, Permendes no 22 tahun 2016 serta Perbup Kabupaten Malang no 37 tahun 2017," kata mantan Kabag Ops Polres Malang ini.
Konsep pengawasan dan pengawalan DD dalam penentuan sasaran pembangunan desa, yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dimulai sejak munculnya musyawarah dusun (Musdun), sampai Musrenbang di tingkat desa guna penyusunan APBDes dan RKPDes.
Pada awal perencanaan mulai tingkat dusun, ada hal krusial yang harus dipahami, yakni potensi timbulnya perselisihan, tidak pemerataan, kurang tepatnya sasaran peruntukan belanja barang atas sasaran pembangunan desa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
Karenanya, lanjut Decky, seorang Bhabinkamtibmas harus mampu memprediksi potensi kerawanan dalam penentuan sasaran anggaran DD.  Harus mampu membedah dan mencari akar masalah jika adanya perbedaan persepsi sasaran pembangunan desa.
Mereka juga  dan berupaya untuk mampu memecahkan masalah dengan berpedoman pada aturan, yang sesuai sasaran pembangunan yang diatur dalam lampiran Perbup nomor 37 tahun 2017.
Seorang babinkamtibmas harus mampu menjadi wasit yang baik. Untuk memenuhi harapan tersebut suka tidak suka, mau tidak mau, seorang Bhabinkamtinmas harus diberikan pengetahuan tentang aturan yang mengatur sumber DD.  (agp/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :