Tjaturono Disebut Kudeta


MALANG - Yayasan Pendidikan Taman Harapan terbukti terpecah menjadi dua. Yayasan terbelah karena Kemenkumham Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mengeluarkan dua SK pengesahan.
Versi pertama adalah SK Kemenkumham AHU-AH.01.06-148 tahun 2014 dengan Ketua Yayasan, Asmo Basuki Widjojo dan Ketua Pembina Yayasan, Sardjono Donosepoetro, yang berkantor di Jalan Aris Munandar Malang.
Versi kedua, adalah SK nomor AHU-0013326.AH.01.12, disahkan 17 Juli tahun 2017 dengan Ketua Pengurus, Prof Dr Ir Tjaturono MMT, beralamat di Jalan Dr Cipto 9 Malang. SK inilah yang menjadi objek gugatan pengurus Asmo Basuki Widjojo di PTUN Jakarta.
Dia menggugat dua pihak, yakni Tjaturono dan Menkumham Dirjen AHU di PTUN Jakarta. Bahkan sidang pertama sudah digelar Rabu (1/11). Kuasa hukum ketua pengurus yayasan Asmo Basuki Widjojo, Dr Solehoddin SH, MH membenarkan hal ini.
Ia menegaskan jika yayasan yang resmi adalah dipimpin Asmo Basuki. “Jika ada yang mengatasnamakan yayasan di luar Jalan Aris Munandar, maka kami sebut itu adalah yayasan ilegal,” ungkap dia ditemui di kantornya  Jalan Alumunium 6-A Malang, kemarin.
“Yayasan yang sah beralamat di Jalan Aris Munandar. Dan itu mulai zaman dulu. Kalau ada pihak yang mengatasnamakan yayasan di luar kantor Jalan Aris Munandar, perlu dipertanyakan legalitasnya,” tambahnya.
Solehoddin bahkan menuding, yayasan baru pimpinan Tjaturono melakukan penyerobotan dan mengkudeta pengurus lama. “Pengurus lama masih memiliki masa berlaku kepengurusan hingga tahun 2018 berdasarkan SK Kemenkumham AHU-AH.01.06-148 tahun 2014,” papar dia.
Menurut pengurus DPN Peradi itu, Tjaturono melakukan inprosedural dalam mengubah struktur pengurus. Akta tahun 2014 ini, dikesampingkan dalam pengurus yayasan versi 2017. “Struktur pengurus tahun 2014, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan resmi oleh Kemenkumham,” ujar dia.
Advokat ini menerangkan, Menkumham Dirjen AHU juga digugat di PTUN karena dinilai melanggar azas pemerintahan yang baik. “Bagaimana mungkin Dirjen AHU keluarkan SK baru Yayasan Pendidikan Taman Harapan,” tanyanya.
Padahal, masih ada SK tahun 2014 yang belum habis masa berlakunya. “Gugatan kita, adalah membatalkan dan menganulir SK pengurus tahun 2017,” tandas Solehoddin. Ditambahkan Su’ud SH,  sidang perdata di PN Malang rencananya dihelat Selasa mendatang.
“Orangtua murid berharap problem segera selesai. Biar ini jadi masalah antar pengurus yayasan, jangan ganggu proses belajar mengajar,” tambahnya. Sayangnya, Gunadi Handoko, SH, kuasa hukum Tjaturono, masih belum mau dikonfirmasi. (fin/mar)

Berita Lainnya :