Notaris Dinar Masuk Daftar Polisi



MALANG - Dinar Fatmawati Risantoso SH, M.Kn sebagai pelapor dalam OTT Tim Saber Pungli, masuk daftar pemeriksaan Polisi. Ia termasuk dari tujuh saksi yang diperiksa Polisi. Namun Dinar memilih bersembunyi dari wartawan. Notaris berkantor di Perum Bumi Meranti Wangi (BMW), Jalan Raya Sulfat Kota Malang ini sulit ditemui.
Terbukti, saat Malang Post beberapa kali mendatangi rumahnya, Dinar selalu tidak ada. Seperti kemarin, Malang Post mendatangi rumah ibu tiga anak ini dua kali. Pertama dilakukan pukul 12.30. Semula Malang Post datang melalui pintu depan kantor notaris. Namun saat itu kondisi  kantor tutup, dan pintu pagarnya tertutup.
Selanjutnya Malang Post berpindah ke pintu samping. Di depan rumah ada mobil Toyota Fortuner warna putih nopol N 579 BO. Sedangkan di dalam pagar juga ada mobil sedan Honda City N 883 AD, yang kondisinya sedang menyala. Di dekat mobil ada wanita mengaku bernama Astuti dan seorang anak kecil yang diakui Astuti sebagai anak terakhir Dinar.
”Ibu sedang pergi. Tadi habis menjemput adik ini dari sekolah kemudian pergi lagi katanya rapat,’’ kata Astuti.
Kepada Malang Post Astuti mengatakan jika Dinar pergi menggunakan mobil Ford warna putih. Tapi demikian, 30 menit Malang Post menunggu, mobil Ford warna putih datang. Namun bukan Dinar yang turun dari mobil, tapi gadis dengan pakaian pramuka. Meski belum masuk rumah, gadis tersebut mengatakan Dinar  tak ada di rumah. Dia juga mengatakan Dinar tak bisa diwawancara.
Sementara itu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Malang Imam Rahmad mengatakan tidak begitu mengenal Dinar. Itu karena Dinar tidak aktif dalam organisasi.” Bu Dinar memang anggota INI, tapi tidak aktif, hanya sesekali saja datang kalau kami ada acara,’’ katanya. Lantaran itulah, Imam mengatakan tak mengetahui keseharian Dinar.
”Di dunia notaris, meskipun kami satu organisasi tidak mengurus yang persoalan pribadi. Jadi kalau kesehariannya bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas di dunia kenotariatan, bu Dinar cukup baik,’’ tandas Imam.
Dinar menjadi sorotan karena melaporkan dugaan pungli di BPN Kota Malang kepada tim Saber Pungli Mabes Polri. Dinar juga termasuk dalam kelompok tujuh orang yang diperiksa sebagai saksi oleh tim Reskrim Polres Makota untuk melengkapi berkas dua tersangka terduga pungli.
Dari keterangan yang dihimpun, Dinar kabarnya pernah berurusan dengan Polres Makota, yakni melaporkan dugaan tindak pidana di lingkaran kenotariatan Malang. Namun hal tersebut dibantah oleh Kasatreskrim Polres Makota, AKP Ambuka Yudha Hardi Putra. Pasalnya, dia sudah melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada laporan masuk ke Polres Makota.
“Kalau ada laporan itu, pasti sudah ada berkasnya. Ya ini tidak ada kok,” kata Ambuka kepada Malang Post, dikonfirmasi sore kemarin.
Selama menjadi bagian proses penyelidikan maupun penyidikan, latar belakang Dinar juga sudah diungkap oleh Reskrim Polres Makota. Termasuk catatan hukumnya di kepolisian.
Ambuka menyebut tidak ada catatan laporan kepolisian yang diluncurkan Dinar, baik terkait kenotariatan maupun pertanahan yang kini menjerat dua oknum terduga pungli. Ambuka menyebut Dinar sudah menjalani pemeriksaan saksi, bersama 6 saksi lain di Polres Makota. Mantan Kasatnarkoba Polres Banyuwangi menyebut keterangan dari Dinar sudah lengkap.
“Keterangan saksi sudah cukup,” kata Ambuka. Saat ini, proses hukum yang menjerat dua terduga oknum pelaku pungli masih dalam tahapan penyidikan lanjutan. Tim penyidik pidana khusus Tipikor tengah mengumpulkan keterangan untuk melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malang.
Berkas tersebut, akan dikirim ke Kejaksaan Negeri Malang, bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidik yang memulai penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum.
“Kita masih dalam proses sidik, melengkapi berkas dan akan mengirim SPDP ke Kejaksaan,” kata Ambuka. Perwira dengan tiga balok emas di pundaknya itu menambahkan, bila ada masyarakat lain yang merasa dirugikan oleh kedua oknum tersebut dan memiliki bukti dugaan pungli, Reskrim Polres Makota sangat terbuka menerima laporan.
Dia menegaskan modus menahan-nahan surat milik warga oleh oknum sangat merugikan. Sehingga, bila ada korban yang memegang bukti kuat adanya praktek tersebut di lembaga pemerintahan apapun, Reskrim Polres Makota terbuka untuk menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan.
“Polres Makota terbuka dalam menerima laporan dugaan penyimpangan pengurusan pertanahan. Kalau mungkin memang ada kasus dan modus serupa yang merugikan, laporkan kepada kami. Tapi bukti harus jelas, sehingga laporan bisa ditindaklanjuti,” tambah Ambuka.

Berita Lainnya :