Gaji Terlambat, Sekolah Diprediksi Tamat

 
MALANG - Konflik di tubuh Yayasan Pendidikan Taman Harapan yang berujung perpecahan membawa korban nyata. Guru-guru di TK,SD, SMP dan SMA Taman Harapan mulai terombang-ambing, termasuk permasalahan gaji.
Apalagi TK Taman Harapan di Jalan Dr Cipto diklaim sebagai kantor pengurus yayasan yang diketuai Tjaturono, pengurus baru. Sedangkan, SD dan SMP Taman Harapan di Jalan Aris Munandar dihuni kantor pengurus lama Asmo Basuki Widjojo.
SMA Taman Harapan yang ada di Jalan Majapahit pun ikut merasakan ketidaknyamanan akibat konflik ini.
“Proses tersusunnya pengurus baru 2017 hanya didasari rembug pengurus. Tapi, pak Asmo dan pak Sardjono ketua pembina tidak ada,” kata Dr Solehoddin, SH, MH, kuasa hukum pengurus lama Asmo Basuki Widjojo.
Padahal, lanjutnya, dalam AD/ART yayasan, hak gelar pertemuan ada pada ketua pengurus yaitu pak Asmo. Rembug ini akhirnya menunjuk Prof Dr Ir Tjaturono, M.MT, guru besar dan pengajar di Fakultas Teknik Sipil ITN Malang, sebagai ketua umum pengurus. 
Menurut advokat tersebut, Tjaturono dulunya adalah Ketua I Pengurus Yayasan Tahun 2014 yang disahkan SK Kemenkumham AHU-AH.01.06-148.
“Dari permasalahan itu, guru mau mengajar sekarang susah. Siswa dilarang bayar biaya sekolah oleh pihak yang mengaku pengurus baru,” ungkapnya.
Kepada Malang Post, Minggu (05/1117), ia mengungkapkan guru-guru yang mengajar membutuhkan gaji untuk keberlangsungan hidupnya sendiri.
“Mereka juga butuh spidol ataupun alat mengajar lainnya. Tapi sekarang tidak dipenuhi,” kata dia.
Salah satu yang sudah terjadi, dipecatnya salah satu Dra Anastasia Hermin SPd, bulan Februari 2017 lalu oleh pihak sekolah karena bertanya soal gaji terlambat. Sumber kuat Malang Post di kalangan orang tua siswa, kisruh ini juga membuat mereka khawatir masa depan anaknya.
“Kami memilih memindahkan anak kami ke sekolah lain. Siswi yang lulus TK Taman Harapan, juga tidak lagi meneruskan pendidikan ke SD Taman Harapan. Banyak wali murid memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain,” kata salah satu orang tua siswa yang enggan menyebutkan namanya.
Wali murid ini mengaku sengaja datang ke kantor Malang Post, setelah membaca berita kisruh yayasan ini.
“Suasananya sudah tidak enak. Bisa-bisa tamat sekolah ini,” katanya. Namun ia enggan memberitahukan permasalahan apa saja yang menimpa sekolah anaknya tersebut.
Ditempat terpisah, Su’ud SH, tim kuasa hukum yayasan Asmo juga mengatakan ada gangguan lain yang mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.
“Ada oknum yang datang ke sekolah Jalan Aris Munandar, lalu mengintimidasi pengurus lama agar situasi sekolah tidak kondusif,” ungkapnya.
Pihak pengurus lama sebenarnya sudah mengajak Dinas Pendidikan Kota Malang untuk hadir ke SD-SMP Taman Harapan Malang dan melakukan dengar pendapat. Menurut Su’ud, Zubaidah juga mendorong percepatan penyelesaian konflik yayasan agar ketenangan belajar anak-anak SD-SMP Taman Harapan tidak terganggu.
Sayangnya, Tjaturono sendiri hingga kemarin sulit ditemui. Bahkan, termasuk ketika mencoba ditemui di rumahnya, Jalan Halimun  1 Malang.
“Benar ini rumah pak Tjatur. Tapi orangnya sedang bepergian,” ungkap seorang perempuan yang menemui.
Salah satu staf Tata Usaha TK Taman Harapan, Emi juga enggan memberi banyak komentar. Dia menyebut bahwa konfirmasi terkait konflik yayasan bukan kewenangannya sebagai tata usaha. Setahu dia, SK Kemenkumham AHU terbaru, memang sudah waktunya diperbaharui.
“Tiap lima tahun sekali AHU harus diperbaharui. Semua sekolah dikelola pengurus baru. Soal aktivitas pengurus lama saya tidak tahu,” tegasnya. (fin/mar)

Berita Lainnya :

loading...